BACATODAY.COM – Dalam upaya mempercepat perbaikan kualitas tempat tinggal masyarakat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menggelar pembahasan bersama Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Papua Selatan pada Jumat (27/2/2026). Pertemuan tersebut membahas penanganan permukiman kumuh, penyediaan hunian yang layak, serta penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berprinsip keadilan.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP mengevaluasi program penataan kawasan kumuh sebelumnya yang dinilai kurang berkesinambungan. Ia menilai, banyak penanganan hanya menitikberatkan pada pembenahan fisik tanpa disertai penguatan kondisi sosial dan ekonomi warga, sehingga kawasan berpotensi kembali kumuh dalam beberapa tahun.
Sebagai contoh, ia mengangkat penataan kawasan Menteng Tenggulun yang dilakukan tidak hanya dengan memperbaiki lingkungan dan rumah warga, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama dengan sektor swasta seperti SMF dan PNM, serta pendampingan usaha oleh ladies banker. Model ini dinilai lebih efektif karena mendorong perubahan jangka panjang sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pembenahan kawasan harus dibarengi penguatan kapasitas warga agar hasilnya tidak bersifat sementara. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menentukan lokasi prioritas yang benar-benar ditangani secara serius dan kolaboratif agar tidak kembali menjadi kawasan kumuh.
Terkait BSPS, Menteri PKP menegaskan bahwa program tersebut disalurkan berdasarkan data dan asas keadilan.
Penetapan penerima mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, serta kesenjangan di setiap daerah. Ia juga menyampaikan bahwa anggaran kementerian meningkat dua kali lipat menjadi Rp10 triliun, dengan 80 persen dialokasikan untuk BSPS sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Tahun ini, Kementerian PKP menargetkan penataan 15 kawasan kumuh secara menyeluruh, termasuk tiga lokasi di Pulau Papua. Untuk Papua Selatan, jumlah penerima BSPS akan ditingkatkan signifikan. Jika tahun lalu hanya 65 unit tersebar di empat kabupaten, maka tahun ini masing-masing kabupaten direncanakan memperoleh sekitar 300 unit bantuan.
Di Sulawesi Utara, pemerintah juga merencanakan pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Manado. Selain itu, alokasi BSPS untuk wilayah tersebut melonjak tajam, dari sekitar 700 unit tahun sebelumnya menjadi kurang lebih 8.000 unit tahun ini.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaksanaan program berbasis data dan keadilan, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk mewujudkan hunian layak, penataan kawasan kumuh yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Utara dan Papua Selatan.(nrn/yog)
