BACATODAY.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI Jawa Tengah menggelar demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Jumat (5/6/2026). Mereka mendesak pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah.
Massa aksi memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam menggelar demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid 2. Aksi tersebut diikuti perwakilan BEM SI Jateng dari Kota Semarang dan Kota Surakarta. Massa tiba di depan Kantor Perwakilan BI Jateng sekitar pukul 17.00 WIB.
Aktivis Pemuda sekaligus Demisioner Ketua DPC GMNI Kabupaten Malang Syaifudin Zuhri menilai aksi bertajuk “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” itu bukan sekadar demonstrasi jalanan biasa. Menurutnya, ultimatum 18 hari mencerminkan kegelisahan publik yang lebih luas soal kondisi ekonomi nasional dan masa depan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika rupiah melemah, yang terpukul bukan angka di layar monitor, tapi harga kebutuhan pokok, biaya produksi, dan daya beli rakyat. Itu yang membuat rakyat benar-benar melarat,” kata Syaifudin.
Ia menegaskan mahasiswa hadir menyuarakan keresahan sosial ketika ruang formal dianggap belum mampu menjawab persoalan rakyat. Namun, pelemahan rupiah tetap perlu ditempatkan secara proporsional. Nilai tukar bukan indikator tunggal keberhasilan pemerintah karena dipengaruhi faktor global seperti ketidakpastian geopolitik, kebijakan suku bunga Amerika Serikat, perlambatan ekonomi dunia, serta arus keluar modal dari negara berkembang.
Meski begitu, kritik mahasiswa tetap relevan karena dampak riilnya langsung dirasakan masyarakat. Harga barang impor naik, biaya produksi meningkat, inflasi berpotensi menguat, dan daya beli tergerus.
Syaifudin menambahkan, ancaman penyegelan Kementerian Keuangan dalam aksi itu lebih tepat dibaca sebagai simbol perlawanan politik. Kekuatan moral mahasiswa lahir dari argumentasi, data, dan kajian akademik. Pemerintah juga tidak boleh memandang aksi itu sebagai ekspresi emosional semata. Sejarah mencatat kritik mahasiswa sering menjadi peringatan dini atas persoalan besar.
Publik, kata dia, berhak tahu langkah konkret pemerintah menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, serta melindungi daya beli masyarakat. Kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi sedang diuji. Dialog berbasis data dan kebijakan yang berpihak lebih dibutuhkan daripada saling mempertentangkan posisi. (had)
