Oleh: Agustinus Tedja Bawana
Dari keresahan → ketidakpercayaan → kemarahan → tekanan politik → koreksi → pemulihan
Bayangkan Indonesia sebagai sebuah roda besar.
Di dalam roda itu terdapat tujuh ruang persoalan yang saling berkaitan:
EKONOMI → KEADILAN → ELITE → DPR → PEMERINTAH → RAKYAT → KEAMANAN
Ketujuhnya saling memengaruhi dan dapat menciptakan dua arah putaran: spiral negatif atau rotasi pemulihan.
PUTARAN 1 — TEKANAN EKONOMI
Sebab
Masyarakat mulai merasakan:
– daya beli tidak sekuat yang diharapkan;
– pekerjaan berkualitas semakin sulit;
– biaya hidup meningkat;
– ketidakpastian ekonomi;
– kekhawatiran terhadap masa depan keluarga;
– kesenjangan antara angka ekonomi makro dan pengalaman kehidupan sehari-hari.
SMRC pada Juli 2026 mencatat hanya 15,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi baik, sementara 49,4 persen menilainya buruk atau sangat buruk. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dikaitkan dengan turunnya tingkat kepuasan terhadap Presiden dalam survei tersebut.
Akibat
Rakyat mulai bertanya:
«“Pemerintah mengatakan ekonomi berjalan, tetapi mengapa kehidupan saya terasa semakin berat?”»
Di sinilah pemerintah perlu berhenti hanya mengandalkan angka pertumbuhan ekonomi.
Penyeimbang
Yang perlu ditampilkan kepada publik adalah indikator ekonomi rumah tangga:
pendapatan → harga → pekerjaan → daya beli → biaya pendidikan → biaya kesehatan → kemampuan menabung.
Pemerintah bahkan dapat membangun dashboard kesejahteraan rakyat yang diperbarui secara berkala dan dapat diakses publik.
Sebab, ukuran keberhasilan ekonomi pada akhirnya bukan hanya seberapa tinggi angka pertumbuhan, tetapi seberapa jauh masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
—
PUTARAN 2 — KETIDAKADILAN
Tekanan ekonomi kemudian bertemu dengan persoalan kedua: perasaan tidak adil.
Masyarakat bisa berpikir:
«“Kami diminta melakukan efisiensi.”»
Namun pada saat yang sama mereka melihat:
«“Pejabat tetap mendapatkan fasilitas.”»
Di sinilah persoalan ekonomi berubah menjadi persoalan moral.
Rumus psikologisnya sederhana:
kesulitan + ketidakadilan = kemarahan.
Bukan kemiskinan semata yang membuat masyarakat marah.
Yang jauh lebih berbahaya adalah kesulitan yang dirasakan tidak adil.
Solusi
Harus ada prinsip kesetaraan dalam pengorbanan.
Jika negara melakukan efisiensi, maka:
– pejabat;
– kementerian;
– DPR;
– BUMN;
– pemerintah daerah;
juga harus menunjukkan bahwa elite ikut menanggung beban.
Masyarakat perlu melihat bahwa penghematan bukan hanya tuntutan kepada mereka yang berada di bawah, tetapi juga dimulai dari mereka yang berada di atas.
—
PUTARAN 3 — DPR MENJADI SASARAN KEMARAHAN
Mengapa kemarahan ekonomi sering berakhir di depan gedung DPR?
Karena DPR merupakan simbol representasi rakyat.
Masyarakat berharap DPR menjadi:
«“Telinga rakyat di dalam kekuasaan.”»
Namun apabila masyarakat merasa DPR:
– lebih membela kepentingan partai;
– terlalu dekat dengan pemerintah;
– kurang kritis;
– kurang transparan;
– tidak sensitif terhadap kesulitan rakyat;
maka terjadi perubahan persepsi:
DPR dari simbol representasi → menjadi simbol elite politik.
Perubahan persepsi tersebut sangat berbahaya bagi demokrasi.
Solusi: Reset Representasi
DPR perlu melakukan apa yang dapat disebut sebagai “reset representasi”.
Misalnya, setiap anggota DPR secara berkala membuka kepada publik:
1. agenda kerja;
2. aspirasi masyarakat yang diterima;
3. sikap terhadap rancangan undang-undang;
4. alasan memilih atau menolak suatu kebijakan;
5. penggunaan fasilitas negara;
6. hasil kunjungan kerja;
7. tindak lanjut aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, rakyat dapat menilai secara konkret:
«“Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh wakil saya?”»
—
PUTARAN 4 — KRISIS KEPERCAYAAN
Jika tiga persoalan sebelumnya tidak segera dijawab:
ekonomi ↓
rasa keadilan ↓
kepercayaan terhadap DPR ↓
maka muncullah:
KRISIS KEPERCAYAAN
Masyarakat mulai tidak mempercayai penjelasan pemerintah.
Apa pun yang disampaikan pemerintah berpotensi dicurigai. Bahkan keberhasilan pun dapat dipertanyakan.
Inilah yang dapat disebut sebagai defisit kepercayaan.
Dan defisit kepercayaan dalam jangka panjang bisa lebih berbahaya daripada defisit anggaran.
Mengapa?
Karena defisit anggaran dapat diperbaiki melalui kebijakan fiskal.
Sementara defisit kepercayaan hanya dapat dipulihkan melalui bukti, transparansi, konsistensi, dan hasil nyata.
—
PUTARAN 5 — PEMERINTAH MASUK POSISI DEFENSIF
Ketika kritik meningkat, pemerintah mempunyai dua pilihan.
Jalan pertama: Defensif
Pemerintah mengatakan:
«“Pemerintah sudah bekerja.”»
«“Pemerintah sudah melakukan banyak hal.”»
«“Data menunjukkan kondisi baik.”»
Secara administratif, pernyataan tersebut mungkin benar.
Namun secara psikologis, masyarakat bisa menangkap pesan yang berbeda:
«“Pemerintah tidak memahami penderitaan kami.”»
Jalan kedua: Empatik
Pemerintah dapat mengatakan:
«“Kami memahami masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan. Inilah masalahnya. Inilah datanya. Inilah koreksinya. Dan ini tenggat waktunya.”»
Bahasa seperti ini justru dapat lebih kuat.
Pemerintah tidak harus selalu mengatakan:
«“Kami benar.”»
Kadang-kadang pemerintah justru harus berani mengatakan:
«“Di bagian ini kami belum berhasil.”»
Kejujuran semacam itu bukan tanda kelemahan.
Justru dapat menjadi awal dari pemulihan kepercayaan.
—
PUTARAN 6 — DARI KRITIK MENJADI GERAKAN MASSA
Jika pemerintah dan DPR gagal membaca tahap sebelumnya, kemarahan dapat bergerak dari:
individu → kelompok → komunitas → mahasiswa → buruh → masyarakat sipil → media → massa.
Tidak semua demonstrasi berarti negara gagal.
Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi.
Namun ketika berbagai kelompok yang sebelumnya memiliki kepentingan berbeda mulai menemukan satu keresahan yang sama, dapat terjadi konsolidasi sosial.
Misalnya:
– buruh berbicara tentang upah;
– mahasiswa berbicara tentang demokrasi;
– pedagang berbicara tentang daya beli;
– petani berbicara tentang harga hasil produksi;
– anak muda berbicara tentang pekerjaan;
– masyarakat daerah berbicara tentang keadilan pembangunan.
Kemudian semuanya bertemu pada satu kalimat:
«“Negara tidak mendengar kami.”»
Di sinilah persoalan sektoral dapat berubah menjadi krisis representasi nasional.
—
PUTARAN 7 — KEAMANAN
Ini merupakan titik paling sensitif.
Jika demonstrasi berlangsung damai:
kritik → dialog → koreksi.
Namun jika terjadi:
demonstrasi → kekerasan → korban → kemarahan → aksi lebih besar → tindakan aparat lebih keras,
maka dapat terbentuk spiral eskalasi.
Karena itu, aparat harus menjadi peredam konflik, bukan bahan bakar konflik.
Prinsip dasarnya sederhana:
«Demonstran bukan musuh negara.»
Aparat harus mampu membedakan secara tegas:
demonstran damai ≠ pelaku kekerasan.
Mereka yang melakukan pelanggaran harus diproses berdasarkan bukti dan tanggung jawab individual, bukan dengan menggeneralisasi seluruh massa.
—
LALU RODA BERPUTAR KEMBALI
Di sinilah konsep “rotasi imajiner” menjadi menarik.
Setelah situasi keamanan memburuk, rangkaiannya dapat kembali menjadi:
korban → kemarahan → ketidakpercayaan → demonstrasi lebih besar → tekanan politik.
Roda pun kembali ke titik awal.
Namun kali ini dengan energi yang lebih besar.
ROTASI NEGATIF
Secara sederhana:
EKONOMI TERTEKAN
↓
DAYA BELI TURUN
↓
RAKYAT MERASA TIDAK ADIL
↓
ELITE POLITIK DIANGGAP TIDAK PEKA
↓
DPR KEHILANGAN KEPERCAYAAN
↓
PEMERINTAH IKUT DICURIGAI
↓
KRITIK MENINGKAT
↓
DEMONSTRASI
↓
RESPON KEAMANAN
↓
JIKA BERLEBIHAN → KORBAN
↓
KEMARAHAN MENINGKAT
↓
MOSI TIDAK PERCAYA
↓
TUNTUTAN “BUBARKAN DPR”
↓
KRISIS LEGITIMASI
↓
KETIDAKSTABILAN
↓
EKONOMI SEMAKIN TERTEKAN
Dan roda kembali ke awal.
Itulah spiral negatif.
Tetapi roda yang sama juga dapat diputar ke arah sebaliknya.
ROTASI PEMULIHAN
KELUHAN RAKYAT
↓
DIDENGAR
↓
DATA DIBUKA
↓
KESALAHAN DIAKUI
↓
KEBIJAKAN DIKOREKSI
↓
DPR MENGAWASI
↓
PEMERINTAH MENJAWAB
↓
APARAT MENJAGA, BUKAN MENEKAN
↓
KEADILAN DITEGAKKAN
↓
HASIL TERLIHAT
↓
KEPERCAYAAN KEMBALI
↓
STABILITAS
↓
EKONOMI MEMBAIK
↓
KEPERCAYAAN SEMAKIN KUAT
—
INILAH TITIK KUNCI AKHIR AGUSTUS 2026
Menurut saya, Indonesia tidak seharusnya dibaca hanya dengan pertanyaan sederhana:
«“Apakah rakyat masih percaya kepada Prabowo?”»
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
«“Di bagian mana kepercayaan rakyat mulai retak?”»
Sebab, survei pada periode Agustus 2026 memberikan gambaran yang beragam. Ada survei yang menunjukkan tingkat penilaian publik masih positif, sementara survei lain memperlihatkan penurunan kepuasan.
Pemerintah sendiri menyampaikan bahwa dalam 21 bulan telah dijalankan 121 kebijakan transformatif. Presiden juga menekankan pentingnya disiplin fiskal, perlindungan daya beli, dan penguatan ekonomi rakyat.
Artinya, persoalan Indonesia saat ini bukan semata-mata karena tidak adanya kebijakan.
Persoalan yang jauh lebih penting untuk diuji adalah:
«Apakah kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat?»
Karena pada akhirnya, kebijakan yang tidak terasa manfaatnya akan tetap dipersepsikan sebagai kebijakan yang jauh dari kehidupan masyarakat.
—
SOLUSI BESAR: “PAKET REKONSILIASI KEPERCAYAAN”
Saya justru melihat pemerintah dan DPR masih memiliki ruang untuk memutus rotasi negatif tersebut.
1. Pemerintah
Buka data mengenai capaian sekaligus kegagalan kebijakan secara transparan.
2. DPR
Buka proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
3. Presiden
Membangun forum dialog nasional dengan kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang kritis terhadap pemerintah.
4. DPR
Melakukan audit publik terhadap fasilitas dan biaya kelembagaan.
5. Aparat
Menerapkan standar pengamanan demonstrasi yang tegas, terukur, dan menghormati hak warga negara.
6. Penegak hukum
Menunjukkan bahwa hukum berlaku sama kepada:
rakyat → pejabat → pengusaha → partai → aparat.
7. Pemerintah
Mengukur keberhasilan bukan hanya melalui:
pertumbuhan GDP,
tetapi juga melalui:
pertumbuhan kesejahteraan rumah tangga.
8. Partai Politik
Memberikan ruang nyata bagi anggota DPR untuk berbeda pendapat dengan pemerintah ketika kepentingan rakyat mengharuskannya.
—
DAN ADA SATU KALIMAT YANG MENURUT SAYA PALING PENTING
«Jangan menunggu rakyat kehilangan kepercayaan untuk kemudian mencoba meyakinkan mereka.»
Kepercayaan harus diproduksi setiap hari melalui:
kejujuran + transparansi + keadilan + empati + hasil nyata.
Sebab negara tidak runtuh hanya karena rakyat marah.
Negara mulai rapuh ketika:
rakyat marah, pemerintah tidak mendengar, DPR tidak mewakili, hukum tidak dipercaya, dan aparat menjadi benturan terakhir.
Sebaliknya, negara menjadi kuat ketika:
rakyat boleh marah, pemerintah mau mendengar, DPR berani mengoreksi, hukum berlaku adil, dan aparat menjaga semua pihak.
Itulah rotasi imajiner Indonesia yang sehat:
Rakyat mengkritik → pemerintah mendengar → DPR mengawasi → hukum mengoreksi → kebijakan diperbaiki → rakyat melihat hasil → kepercayaan tumbuh kembali.
Dan roda itu terus berputar bukan menuju keruntuhan, melainkan menuju koreksi dan kedewasaan demokrasi.
