
BACATODAY.COM – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan jajaran pemasyarakatan untuk memastikan proses deradikalisasi berjalan berkesinambungan, mulai dari tahap penahanan hingga pembinaan dan reintegrasi sosial.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi di Rutan Cikeas, Selasa (17/11/2026). Forum ini menyoroti hasil identifikasi dan penilaian awal, mekanisme pelayanan tahanan perkara terorisme, serta integrasi sistem database pemasyarakatan.
Sejumlah instansi terlibat dalam koordinasi tersebut, di antaranya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Densus 88 AT Polri, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Rutan Mako Brimob Cikeas, Rutan Polda Metro Jaya, Rutan Kelas I Depok, dan Bapas Kelas II Bogor.
Kolaborasi lintas lembaga ini dinilai penting untuk menyelaraskan mekanisme kerja, memperkuat pertukaran informasi, serta memperjelas pembagian tugas dan kewenangan setiap instansi dalam menangani perkara tindak pidana terorisme.
Deputi Bidang Deradikalisasi BNPT, Irjen Pol. Arif Makhfudiharto, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa penanganan tahanan perkara terorisme membutuhkan pendekatan khusus dengan mempertimbangkan status hukum dan kondisi masing-masing individu.
“Penanganan tahanan terorisme memiliki karakteristik tersendiri karena masih berada dalam proses hukum dan membutuhkan pelayanan khusus, perawatan, serta pengamanan sesuai dengan status hukum dan kondisi masing-masing individu,” ujarnya.
Menurut Arif, koordinasi sejak tahap awal diperlukan agar penanganan perkara tidak berjalan secara terpisah. Keselarasan antarlembaga diharapkan dapat menghubungkan proses penegakan hukum dengan identifikasi, penilaian, dan pelaksanaan program deradikalisasi.
“Oleh karena itu diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap tahapan penanganan dapat berjalan secara selaras sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, BNPT menerapkan proses identifikasi dan penilaian terhadap individu yang berstatus tersangka, kemudian dilanjutkan pada tahap terdakwa maupun terpidana. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu dasar untuk memahami kebutuhan masing-masing individu sekaligus menentukan pendekatan pembinaan yang sesuai.
Program deradikalisasi selanjutnya mencakup rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Tahapan ini diarahkan untuk mendorong perubahan pemahaman dan sikap, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mempersiapkan individu agar dapat kembali berpartisipasi secara positif di tengah masyarakat.
Dari sisi pemasyarakatan, kesinambungan pelayanan dan pembinaan juga menjadi perhatian penting agar proses yang dijalani tetap selaras dengan tahapan hukum.
Kasubdit Administrasi Pelayanan Tahanan dan Anak Ditjenpas, Davy Bartian, Bc.IP., S.Sos., menegaskan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam menghubungkan proses penahanan, penegakan hukum, pembinaan, hingga persiapan kembalinya individu ke lingkungan masyarakat.
“Sinergi ini diharapkan agar hasil dari pembinaan atau penanganan kasus terorisme mulai dari ditahan, diproses, dibina sampai dengan yang bersangkutan kembali ke masyarakat bisa berhasil dengan baik,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, para peserta turut membahas mekanisme penyampaian hasil identifikasi dan penilaian awal sebagai lampiran berkas perkara. Pembahasan juga mencakup pemetaan proses bisnis pelayanan tahanan terorisme serta pembagian peran dan kewenangan masing-masing instansi.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kebutuhan integrasi sistem database pemasyarakatan di Rutan Cikeas. Integrasi ini diharapkan dapat mendukung pertukaran informasi dan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas antarlembaga.
Hasil pembahasan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dijadikan acuan bersama dalam meningkatkan efektivitas penanganan tahanan perkara terorisme.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, BNPT bersama aparat penegak hukum dan jajaran pemasyarakatan mendorong penanganan terorisme yang lebih terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa deradikalisasi tidak hanya berlangsung selama proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Proses tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sejak tahap awal penanganan hukum hingga individu siap menjalani reintegrasi sosial. (him)










