BACATODAY.COM – Kapolda Jatim, Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H melontarkan peringatan keras kepada jajarannya.
Pasalnya, dirinya tidak ingin proses penegakan hukum berubah menjadi ajang mencari uang dengan memanfaatkan kewenangan sebagai polisi.
Secara tegas, perwira tinggi (pati) polisi dengan pangkat dua bintang di pundaknya ini, bahkan memperingatkan bakal memecat anggota yang terbukti meminta bayaran dalam penanganan perkara.
Peringatan keras itu berlaku untuk setiap tahapan, mulai dari pembuatan laporan polisi (LP), gelar perkara, peningkatan status penyidikan, hingga penetapan tersangka.
Peringatan tersebut disampaikan, saat memberikan arahan kepada para kepala satuan reserse kriminal (Kasat Reskrim) Polres jajaran dan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim, pada Senin (16/11/2026).
Wakapolda Jatim, Kombes Pol. Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K juga turut mendampingi dalam kegiatan tersebut.
Di hadapan para penyidik, Kapolda Jatim, Irjen Pol. Dekananto meminta kepada pimpinan satuan agar tidak menutup mata terhadap perilaku anak buahnya.
Dia menginstruksikan para Kasat Reskrim memeriksa dan mengevaluasi personel masing-masing, agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara.
“Kalau masih tidak mau berubah, saya ingatkan para kasatreskrim, ini hadir semua ini, jangan coba-coba, jangan ngetes-ngetes saya. Anggota-anggotamu kasih tahu, jangan mau tes-tes saya. Saya pecat,” tegas Dekananto.
Secara khusus, dirinya menyoroti kebiasaan meminta uang kepada masyarakat untuk memperlancar proses hukum.
Menurut dia, praktik semacam itu bukan sekadar pelanggaran disiplin, akan tetapi melainkan juga mencoreng institusi kepolisian.
Kapolda Jatim, Irjen Pol. Dekananto juga mengingatkan, seragam dan kewenangan yang melekat pada polisi tidak boleh dipakai sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
“Kepercayaan terhadap kita jangan disalahgunakan, jangan melacurkan diri kalian hanya untuk menerima sesuatu, kemudian kalian melacurkan institusi ini,” ujarnya.
Dirinya juga menegaskan, tidak ada ruang bagi transaksi dalam proses penegakan hukum. Penanganan laporan masyarakat hingga penentuan status hukum seseorang harus bertumpu pada alat bukti, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan.
“Saya tidak mau, mau dari LP (laporan), gelar naik sidik, bayar, mau tetapkan tersangka, bayar. Saya minta mulai hari ini tinggalkan. Karena ini budaya baru, polisi bersama Masyarakat, mari kita sama-sama untuk berubah dan memberikan pelayanan dibidang penegakan hukum,” tambahnya.
Lebih lanjut, dirinya juga meminta kepada jajaran reserse agar menjaga kepercayaan publik dengan bekerja secara profesional.
“Sebab, praktik meminta imbalan dalam penanganan perkara berpotensi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kepolisian,” pungkasnya. (Dod)












