Oleh: Agustinus Tedja Bawana
September 2026 | #Prihatinology
Bencana, Pembangunan, Kepentingan, dan Siklus yang Terus Mereproduksi Kerentanan
Tesis utama tulisan ini sederhana, tetapi tidak ringan: berbagai bencana, krisis ekologis, ketimpangan sosial, kegaduhan kebijakan, salah sasaran program, dan konflik kepentingan yang terus bermunculan tidak cukup lagi dibaca sebagai kumpulan persoalan yang berdiri sendiri.
Semuanya perlu diperiksa sebagai gejala dari suatu sistem yang, sadar ataupun tidak, dapat terus memproduksi kerentanan—kemudian melahirkan proyek, regulasi, anggaran, dan kelembagaan untuk mengatasi kerentanan yang sebagian akarnya justru belum pernah benar-benar diselesaikan.
Di sinilah persoalan menjadi jauh lebih serius.
Jika akar persoalan tidak disentuh, maka kita bukan sedang menyelesaikan masalah. Kita hanya mengatur perputaran masalah: persoalan melahirkan kebijakan, kebijakan melahirkan program, program membutuhkan anggaran dan institusi, pelaksanaannya menghasilkan konsekuensi baru, dan konsekuensi itu kemudian didefinisikan kembali sebagai persoalan yang membutuhkan intervensi berikutnya.
Siklus tersebut dapat berlangsung bertahun-tahun sambil tetap disebut pembangunan.
Karena itu, tulisan ini tidak hendak mencari satu orang, satu perusahaan, satu lembaga, satu pemerintahan, ataupun satu kelompok untuk dijadikan penyebab segala persoalan. Cara berpikir demikian terlalu sederhana untuk menghadapi sistem yang kompleks.
Yang harus dibedah justru hubungan antara kepentingan, pengetahuan, regulasi, modal, sumber daya alam, birokrasi, data, program sosial, masyarakat, dan mekanisme pembangunan itu sendiri.
Sebab persoalan terbesar mungkin bukan terletak pada siapa yang berada di dalam sistem.
Persoalannya adalah: sistem seperti apa yang membuat tindakan-tindakan yang secara sektoral terlihat benar justru dapat menghasilkan akibat kolektif yang salah?
Bencana Bukan Lagi Cukup Dibaca sebagai Peristiwa
Berbagai bencana datang silih berganti: kebakaran lahan, kekeringan, gempa bumi, kerusakan ekosistem, krisis air, tekanan ekonomi, konflik pemanfaatan ruang, hingga menyempitnya daya hidup sebagian masyarakat.
Kita terbiasa mengelompokkannya.
Gempa dimasukkan ke dalam persoalan geologi.
Kekeringan menjadi persoalan iklim dan sumber daya air.
Kebakaran menjadi persoalan lingkungan.
Kemiskinan menjadi persoalan ekonomi.
Ketepatan bantuan menjadi persoalan data.
Koperasi menjadi persoalan kelembagaan.
Perbankan menjadi persoalan pembiayaan.
Program pangan menjadi persoalan kesejahteraan.
Padahal kehidupan manusia tidak pernah bekerja berdasarkan pembagian kementerian, nomenklatur anggaran, ataupun tabel statistik.
Semuanya bertemu pada ruang hidup yang sama.
Ketika hutan berubah, air berubah.
Ketika air berubah, pertanian berubah.
Ketika pertanian berubah, pendapatan berubah.
Ketika pendapatan berubah, kemampuan keluarga mengakses pendidikan, kesehatan, pangan, dan pembiayaan ikut berubah.
Ketika kondisi tersebut diterjemahkan ke dalam statistik, manusia kemudian dimasukkan ke dalam kategori.
Kategori menjadi dasar kebijakan.
Kebijakan menjadi program.
Program menjadi anggaran.
Anggaran menjadi proyek.
Dan proyek kembali berinteraksi dengan ruang hidup masyarakat.
Di situlah lingkarannya terbentuk.
Dari Api Kecil sampai Ekspansi Besar: Jangan Berhenti pada Siapa yang Membakar
Api dapat bermula dari kelalaian sederhana, bahkan permainan seorang anak.
Pada konteks lain, kebakaran lahan dapat beririsan dengan pembukaan ruang ekonomi, perubahan penggunaan lahan, tekanan terhadap sumber daya, atau lemahnya pengawasan.
Namun, perdebatan sering berhenti pada pertanyaan:
Siapa yang membakar?
Padahal pertanyaan sistemiknya jauh lebih besar:
Mengapa bentang alam kita berada dalam kondisi yang memungkinkan sebuah api berubah menjadi bencana?
Bagaimana tata ruang dibentuk?
Bagaimana izin diberikan?
Bagaimana nilai ekonomi tanah dihitung?
Bagaimana kerugian ekologis diperhitungkan?
Siapa yang memperoleh manfaat ekonomi?
Siapa yang menanggung risiko?
Dan siapa yang harus membayar ketika kerusakan akhirnya terjadi?
Jika keuntungan ekstraksi sumber daya dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi, sementara hilangnya sumber air, kualitas tanah, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan meningkatnya risiko bencana tidak dihitung dengan bobot yang sepadan, maka sesungguhnya terdapat ketimpangan dalam cara kita menghitung pembangunan.
Keuntungan dicatat hari ini.
Kerugiannya diwariskan kepada masa depan.
Kepentingan Bangsa: Sebuah Istilah yang Harus Berani Diuji
Eksploitasi sumber daya sering memperoleh pembenaran melalui istilah yang terdengar luhur: kepentingan nasional, pertumbuhan, investasi, lapangan kerja, ketahanan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan.
Tidak ada yang salah dengan istilah-istilah tersebut.
Namun, justru karena memiliki kekuatan legitimasi yang besar, semuanya harus berani diuji.
Kepentingan bangsa yang mana, untuk siapa, dalam rentang waktu berapa lama, dan dengan biaya apa?
Sebuah kebijakan dapat menguntungkan generasi sekarang, tetapi membebani generasi berikutnya.
Sebuah proyek dapat meningkatkan indikator ekonomi sekaligus menurunkan daya dukung ekologis.
Sebuah investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mengubah struktur penguasaan ruang.
Sebuah program sosial dapat membantu masyarakat sekaligus menciptakan ketergantungan apabila tidak dirancang menuju kemandirian.
Maka pembangunan tidak cukup dinilai berdasarkan apa yang berhasil dibangun.
Ia harus dinilai pula berdasarkan apa yang rusak, hilang, bergantung, tersingkir, atau menjadi semakin rentan akibat proses pembangunan tersebut.
Ketika Ilmu, Data, dan Regulasi Dianggap sebagai Kebenaran Final
Regulasi modern lahir dari penelitian, diskusi akademik, statistik, pemodelan, kajian ahli, dan proses politik.
Semua itu diperlukan.
Tetapi terdapat bahaya ketika hasil analisis berubah dari alat untuk memahami kenyataan menjadi seolah-olah kenyataan itu sendiri.
Alam tidak membaca regulasi.
Gempa tidak mengikuti kesimpulan rapat.
Kemarau tidak tunduk kepada proyeksi anggaran.
Dan perilaku manusia tidak dapat sepenuhnya dimasukkan ke dalam tabel statistik.
Karena itu, ilmu yang sehat bukan ilmu yang menjanjikan kepastian ketika kenyataan memang tidak pasti.
Ilmu yang sehat justru mampu mengatakan:
«“Inilah yang kita ketahui, inilah yang belum kita ketahui, dan inilah risiko yang harus tetap kita persiapkan.”»
Prinsip tersebut sangat penting dalam komunikasi mengenai gempa dan potensi megathrust.
Kita tidak membutuhkan kepanikan.
Tetapi kita juga tidak membutuhkan rasa aman semu.
Yang dibutuhkan adalah masyarakat yang memahami bahwa ketidakpastian bukan alasan untuk takut, melainkan alasan untuk membangun kesiapsiagaan.
Manusia Tidak Pernah Selebar Kolom Statistik
Persoalan yang sama muncul ketika manusia diterjemahkan menjadi angka.
Desil 1 sampai 10, pendapatan, konsumsi, kepemilikan aset, tingkat kemiskinan, dan berbagai parameter statistik merupakan instrumen penting untuk membaca populasi dalam skala besar.
Tetapi ada batas yang tidak boleh dilupakan:
Parameter hanyalah representasi manusia; parameter bukan manusia.
Kesalahan terbesar terjadi ketika representasi dianggap sebagai realitas.
Satu keluarga dapat memiliki rumah tetapi tidak memiliki penghasilan yang stabil.
Keluarga lain mungkin memiliki pendapatan, tetapi menanggung biaya kesehatan, pendidikan, atau utang yang besar.
Masyarakat dapat tinggal di wilayah kaya sumber daya, tetapi tidak menikmati nilai ekonomi yang dihasilkan wilayahnya.
Dua manusia yang ditempatkan dalam satu kelompok statistik belum tentu memiliki kerentanan yang sama.
Karena itu, kritik terhadap sistem desil tidak seharusnya berhenti pada tuduhan bahwa statistik buruk atau tidak berguna.
Kritiknya harus lebih tajam:
Seberapa jauh kita berani mengambil keputusan tentang kehidupan manusia berdasarkan parameter yang sejak awal memang tidak pernah mampu menangkap keseluruhan kehidupan manusia?
Titik Paling Kritis: Ketika Penyelesaian Masalah Menjadi Ekosistem Ekonomi
Di sinilah seluruh rangkaian persoalan bertemu.
Setiap masalah membutuhkan solusi.
Solusi membutuhkan program.
Program membutuhkan organisasi.
Organisasi membutuhkan anggaran.
Anggaran membutuhkan indikator keberhasilan.
Indikator membutuhkan data.
Data membutuhkan pengukuran.
Pengukuran menghasilkan kategori.
Kategori menentukan penerima intervensi.
Intervensi menghasilkan dampak.
Dampak menghasilkan persoalan dan kebutuhan baru.
Kemudian siklus dimulai kembali.
Masalah → data → kebijakan → program → anggaran → proyek → dampak → masalah baru.
Tidak harus ada konspirasi untuk membuat siklus ini terjadi.
Tidak pula harus ada satu aktor yang merencanakannya.
Sebuah sistem dapat mempertahankan dirinya sendiri hanya karena setiap bagian mempunyai insentif untuk terus bekerja.
Di sinilah kritik harus diarahkan.
Jangan hanya bertanya apakah sebuah program berjalan.
Tanyakan apakah keberhasilan program tersebut pada akhirnya membuat program itu tidak lagi diperlukan.
Jika kemiskinan menjadi industri program penanggulangan kemiskinan yang tidak pernah selesai, kita harus bertanya mengapa.
Jika kerusakan lingkungan terus menghasilkan proyek rehabilitasi tanpa menghentikan sumber kerusakannya, kita harus bertanya mengapa.
Jika ketidakakuratan data menghasilkan program pendataan baru berkali-kali tanpa memperbaiki cara memahami manusia, kita harus bertanya mengapa.
Jika masyarakat terus membutuhkan bantuan setelah puluhan program pemberdayaan, kita harus bertanya: apakah yang sedang dibangun benar-benar kemandirian, atau sekadar kemampuan bertahan di dalam ketergantungan?
Ukuran Keberhasilan Harus Dibalik
Karena itu, kita membutuhkan pembalikan cara berpikir.
Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dihitung dari:
– berapa besar anggaran terserap;
– berapa banyak proyek dilaksanakan;
– berapa banyak bantuan dibagikan;
– berapa banyak kelembagaan dibentuk; atau
– berapa banyak indikator administratif tercapai.
Ukuran keberhasilan yang lebih mendasar justru adalah:
Berapa banyak masalah yang berhasil dibuat tidak lagi membutuhkan proyek?
Keberhasilan penanganan kemiskinan adalah ketika semakin sedikit manusia membutuhkan bantuan kemiskinan.
Keberhasilan pengelolaan air adalah ketika masyarakat tidak lagi bergantung pada distribusi darurat air.
Keberhasilan pemberdayaan adalah ketika masyarakat tidak lagi membutuhkan pemberdayaan dari luar.
Keberhasilan mitigasi adalah ketika bencana alam tetap terjadi, tetapi tidak otomatis berubah menjadi tragedi kemanusiaan.
Dan keberhasilan sebuah pemerintahan bukan ketika ia memiliki jawaban untuk setiap persoalan, tetapi ketika sistem yang dibangunnya membuat masyarakat semakin mampu menyelesaikan persoalannya sendiri.
Di situlah siklus harus diputus.
Bukan dengan meniadakan negara.
Bukan dengan memusuhi ilmu pengetahuan.
Bukan dengan mencurigai seluruh dunia usaha.
Bukan dengan menolak statistik, perbankan, koperasi, program pangan, investasi, ataupun pembangunan.
Tetapi dengan mengubah pertanyaan paling mendasarnya:
Apakah sistem yang kita bangun benar-benar menghilangkan akar persoalan, atau justru membutuhkan keberadaan persoalan agar sistem tersebut dapat terus berjalan?
Pertanyaan itu keras.
Tetapi justru karena keras, ia tidak boleh diarahkan untuk menjatuhkan seseorang.
Ia harus diarahkan kepada sistem, struktur insentif, cara berpikir, dan paradigma pembangunan kita sendiri.
Sebab mungkin ancaman terbesar suatu bangsa bukan hanya gempa, kebakaran, kekeringan, krisis ekonomi, ataupun konflik kepentingan.
Ancaman yang lebih dalam adalah ketika sebuah bangsa menjadi begitu terbiasa mengelola akibat, sampai lupa mencari dan menghentikan penyebab.
