KETIKA SEKOLAH LUPA MENDENGARKAN SUARA ANAK

ilustrasi. (ist)

Kritik terhadap Cara Pandang SMAK St. Albertus dalam Membangun Ruang Sosialisasi yang Berperspektif Anak

Oleh: Agustinus Tedja Bawana (Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur)

Pendidikan tidak boleh berhenti pada urusan kurikulum, prestasi akademik, kedisiplinan, dan reputasi institusi. Ada hal yang jauh lebih mendasar dan semestinya menjadi perhatian setiap lembaga pendidikan, yakni kemampuan untuk mendengar, memahami, dan menghargai perspektif anak sebagai manusia yang memiliki hak, pengalaman, perasaan, serta realitas sosialnya sendiri.

Dalam konteks tersebut, SMAK St. Albertus perlu melakukan refleksi kritis. Sejauh mana sekolah benar-benar memahami bahwa anak bukan sekadar objek pembinaan, melainkan subjek yang memiliki suara, pendapat, dan hak untuk terlibat dalam ruang sosialisasi?

Jangan sampai sekolah terlalu sibuk membangun standar keberhasilan berdasarkan ukuran orang dewasa, tetapi justru kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan, pengalaman, dan suara anak-anak yang menjadi bagian utama dari proses pendidikan.

Anak bukan sekadar penerima kebijakan sekolah. Mereka adalah bagian dari kehidupan sosial yang perlu didengar, dihargai, dan dilibatkan.

Ruang sosialisasi semestinya menjadi tempat bagi anak untuk belajar memahami keberagaman, membangun empati, mengenali persoalan sosial, serta berinteraksi dengan realitas kehidupan di luar lingkungan sekolah. Ruang tersebut tidak seharusnya dibatasi oleh cara pandang institusi yang terlalu formal, eksklusif, atau semata-mata berorientasi pada kepentingan internal sekolah.

Ketika perspektif anak tidak menjadi pertimbangan utama, kegiatan sosialisasi berisiko berubah menjadi sekadar agenda seremonial. Ada aktivitas, ada jadwal, dan ada dokumentasi, tetapi belum tentu terdapat proses pembelajaran kemanusiaan yang bermakna.

Di sinilah pentingnya keterbukaan sekolah terhadap perspektif, masukan, dan kepedulian berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial Kota Malang.

Keterlibatan Dinas Sosial semestinya tidak dipandang hanya sebagai urusan birokrasi atau campur tangan pihak eksternal. Kehadirannya justru dapat menjadi jembatan yang mempertemukan dunia pendidikan dengan realitas sosial masyarakat, khususnya persoalan anak-anak yang membutuhkan perhatian, perlindungan, pendampingan, dan ruang penerimaan.

Sekolah tidak seharusnya merasa cukup hanya dengan memahami anak dari balik ruang kelas. Kehidupan sosial jauh lebih luas daripada apa yang dipelajari di lingkungan sekolah. Ada anak-anak dengan latar belakang yang beragam, persoalan kerentanan sosial, serta realitas kemanusiaan yang tidak selalu dapat ditemukan dalam buku pelajaran.

Pertanyaannya, apakah sekolah sungguh-sungguh ingin mendidik anak menjadi manusia yang memiliki kepekaan sosial, atau sekadar menghasilkan peserta didik yang memenuhi standar keberhasilan institusi?

Kritik ini bukan dimaksudkan untuk meniadakan kewenangan sekolah dalam mengatur lingkungan pendidikannya. Namun, kewenangan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menutup ruang dialog, mengabaikan perspektif anak, atau membatasi kolaborasi yang memiliki tujuan kemanusiaan.

Sebaliknya, sekolah dengan visi pendidikan yang kuat semestinya tidak takut terhadap dialog kritis. Sekolah perlu berani mengevaluasi cara pandangnya, terutama ketika berhadapan dengan kebutuhan, pengalaman, dan suara anak.

Pendidikan karakter tidak cukup disampaikan melalui nasihat. Nilai-nilai tersebut harus dihidupkan melalui pengalaman nyata, seperti berinteraksi dengan keberagaman, memahami penderitaan orang lain, menghormati perbedaan, serta mengambil bagian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemanusiaan.

Jangan Jadikan Anak Sekadar Objek Pendidikan

Sudah saatnya SMAK St. Albertus dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan meninjau kembali makna ruang sosialisasi yang berperspektif anak. Anak harus diberi kesempatan untuk berbicara, bertanya, menyampaikan pendapat, bahkan mengkritisi lingkungan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Ketika orang dewasa terus-menerus berbicara atas nama anak tanpa sungguh-sungguh mendengarkan mereka, kita sesungguhnya sedang membangun praktik pendidikan yang kehilangan salah satu fondasi terpentingnya, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia.

Kepedulian Dinas Sosial Kota Malang terhadap persoalan sosial anak semestinya menjadi momentum untuk membangun kolaborasi yang lebih bermakna. Tujuannya bukan mempertentangkan kewenangan sekolah dengan pemerintah, melainkan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang menyangkut kehidupan mereka.

Pada akhirnya, sekolah bukan hanya tempat mencetak anak-anak yang cerdas secara akademik, tetapi juga ruang untuk membentuk manusia yang mampu melihat, merasakan, dan menghargai kehidupan orang lain.

Jika sekolah tidak mampu mendengarkan suara anak, dari mana mereka akan belajar bahwa suara mereka berharga?

Jika lembaga pendidikan tidak bersedia membuka diri terhadap realitas sosial, bagaimana kita dapat berharap lahir generasi yang memiliki kepedulian terhadap sesamanya?

Pendidikan sejati bukan tentang seberapa besar sebuah institusi ingin didengar, melainkan seberapa sungguh-sungguh institusi tersebut bersedia mendengarkan anak.

Sebab, memanusiakan manusia bukan sekadar slogan pendidikan. Hal itu merupakan tanggung jawab moral yang harus diwujudkan melalui sikap, kebijakan, dan tindakan nyata. (*)