Oleh: Agustinus Tedja
(Curcol Petang Tak Bertepi)
Politik menjadi busuk ketika kekuasaan tidak lagi diperlakukan sebagai amanah, melainkan sebagai mesin untuk mempertahankan rente, pengaruh, dan kepentingan kelompok. Dalam keadaan seperti itu, orang yang bekerja jujur bisa dianggap sebagai ancaman. Kritik disebut kebencian. Sementara kepentingan pribadi dibungkus dengan kata-kata besar: stabilitas, kesejahteraan rakyat, kemakmuran bangsa, bahkan nasionalisme.
Inilah politik yang memutarbalikkan ukuran. Mereka yang berprestasi dicurigai karena dianggap mengganggu kenyamanan para pemegang kepentingan. Mereka yang sederhana dan bekerja untuk kepentingan publik justru dipaksa menghadapi gelombang fitnah dan retorika usang.
Sebaliknya, orang-orang yang memiliki kuasa dapat tampil seolah-olah sebagai hakim moral, meski rekam jejak dan kepentingannya sendiri tidak pernah diperiksa secara sungguh-sungguh.
Masalahnya bukan sekadar adanya politisi yang buruk. Politik memang selalu memberi ruang bagi ambisi dan persaingan. Persoalan yang jauh lebih serius muncul ketika lembaga negara, hukum, media, dan dunia akademik digunakan untuk membuat kepentingan sempit tampak sah.
Hukum kehilangan wibawa ketika tajam kepada mereka yang lemah, tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki jaringan dan akses. Rakyat melihat pencuri kecil dihukum, sementara dugaan kejahatan yang lebih besar dibungkus prosedur, ditunda, atau perlahan hilang dari perhatian.
Ketimpangan dalam penegakan hukum seperti ini merusak kepercayaan publik, bahkan sebelum suatu perkara dinyatakan terbukti ataupun tidak terbukti.
Ketika Pengetahuan Tunduk kepada Kekuasaan
Di sinilah buku The Treason of the Intellectuals karya Julien Benda menjadi relevan. “Kaum intelektual” dalam gagasan Benda bukan sekadar akademisi, melainkan mereka yang seharusnya menjaga akal sehat, kebenaran, keadilan, dan nalar kritis.
Benda mengkritik kaum terpelajar yang meninggalkan nilai-nilai tersebut demi kepentingan praktis dan loyalitas kelompok—baik kepada bangsa, kelas sosial, maupun kubu politik tertentu.
Benda tidak sedang menuntut para intelektual untuk menjauhi politik. Yang ia persoalkan adalah ketika pengetahuan tunduk kepada politik: fakta dipilih sesuai pesanan, sejarah dipelintir agar sesuai dengan propaganda, dan teori digunakan sebagai kosmetik bagi keputusan yang sesungguhnya telah ditentukan oleh kepentingan.
Di titik itulah intelektual kehilangan fungsi utamanya. Pengetahuan tidak lagi digunakan untuk menguji kekuasaan, tetapi justru dipakai untuk memberikan legitimasi kepadanya.
Pengkhianatan yang Tidak Selalu Berbentuk Suap
Pengkhianatan terhadap intelektualitas tidak selalu hadir dalam bentuk suap, kontrak, atau transaksi yang terlihat jelas. Kadang bentuknya jauh lebih halus.
Gelar akademik digunakan untuk membungkam pertanyaan. Istilah teknis dipakai untuk mengaburkan tanggung jawab. Laporan disusun sedemikian rupa agar terlihat netral, padahal kesimpulannya sejak awal telah diarahkan.
Gelar akademik memang dapat menjelaskan tingkat pendidikan seseorang, tetapi tidak otomatis membuktikan integritasnya. Sebaliknya, seseorang tanpa gelar tinggi juga tidak otomatis berarti salah.
Ukuran yang layak bukanlah gelar, jabatan, atau popularitas. Ukurannya adalah bukti, metode, keterbukaan terhadap koreksi, serta konsistensi antara ucapan dan tindakan.
Karena itu, kritik terhadap permainan kekuasaan juga harus berani menguji dirinya sendiri.
Tuduhan mengenai mafia politik, operasi intelijen, atau mandat kepentingan asing tidak cukup dibangun dari kecurigaan dan rangkaian dugaan. Jika ada pihak yang disebut mengendalikan, mengarahkan, atau menerima keuntungan, tunjukkan bukti dan jalur kepentingannya.
Tanpa itu, kritik yang seharusnya membongkar manipulasi justru dapat berubah menjadi bentuk retorika lain yang meminta publik percaya tanpa pemeriksaan.
Ketajaman bukan berarti bebas dari pembuktian. Justru sebaliknya, kritik yang tajam menuntut bukti yang lebih kuat.
Kekuasaan Harus Tetap Bisa Diperiksa
Namun, ketiadaan bukti untuk satu tuduhan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup pemeriksaan terhadap ketimpangan yang nyata.
Kekuasaan yang transparan tidak takut terhadap pertanyaan. Lembaga yang bekerja secara adil tidak meminta rakyat menelan kesimpulan begitu saja. Dan akademisi yang berintegritas tidak seharusnya menjadi juru bicara penguasa maupun oposisi.
Tugas intelektual adalah menguji klaim keduanya dengan ukuran yang sama.
Ketika kritik dibalas dengan intimidasi, delegitimasi, atau serangan terhadap pribadi pengkritik, publik patut bertanya: apakah yang sedang dipertahankan adalah kebenaran, atau kenyamanan orang-orang yang berkuasa?
Ketika narasi kebencian terus diproduksi untuk mengalihkan perhatian dari persoalan pokok, publik juga patut memeriksa siapa yang sebenarnya diuntungkan.
Namun, jawaban atas pertanyaan tersebut harus dicari melalui dokumen, proses hukum yang terbuka, serta kerja jurnalistik dan akademik yang dapat diuji. Bukan dengan mengubah dugaan menjadi vonis.
Demokrasi Membusuk Ketika Nalar Dijual
Demokrasi tidak mati hanya karena ada orang jahat di dalam politik. Demokrasi mulai membusuk ketika orang-orang yang mengetahui kebusukan memilih diam, memolesnya, atau menjual kecerdasannya untuk membenarkannya.
Itulah inti peringatan Benda: ketika para penjaga nalar mengabdi kepada kepentingan sesaat, kebohongan memperoleh pakaian terhormat dan ketidakadilan berbicara dengan bahasa resmi.
Karena itu, ukuran keberpihakan kepada bangsa bukanlah seberapa lantang seseorang menyebut kesejahteraan rakyat atau kedaulatan nasional.
Ukurannya adalah apakah ia bersedia membuka fakta, menerima pemeriksaan, menghormati hukum yang berlaku secara setara, dan mengoreksi kesalahan meski koreksi tersebut merugikan kelompoknya sendiri.
Politik yang sehat tidak meminta rakyat memuja pemimpin. Politik yang sehat menuntut kekuasaan untuk selalu diperiksa.
Intelektual yang sehat tidak menyulap kepentingan menjadi kebenaran. Ia menjaga jarak yang cukup agar tetap berani menyebut yang salah sebagai salah—termasuk ketika pelakunya berasal dari pihak yang ia dukung.
Tanpa keberanian itu, gelar hanya menjadi hiasan, hukum hanya menjadi panggung, dan kesejahteraan rakyat tinggal slogan untuk menutupi perebutan kekuasaan. (*)
