Oleh: Ag Tedja Bawana
Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur
Ada satu pertanyaan besar yang seharusnya tidak lagi kita hindari ketika berbicara tentang kehancuran masyarakat akibat narkotika:
Apakah jaringan peredaran narkoba bisa tumbuh sedemikian besar tanpa adanya ruang perlindungan, pembiaran, kebocoran informasi, atau kelemahan pengawasan dari pihak-pihak yang seharusnya memberantasnya?
Kita perlu berani membicarakan persoalan ini secara terbuka. Bukan untuk menuduh seluruh aparat penegak hukum, bukan pula untuk mengabaikan keberhasilan mereka yang bekerja dengan integritas. Justru sebaliknya, kritik ini diperlukan untuk melindungi kehormatan aparat yang benar-benar mengabdikan dirinya bagi keselamatan masyarakat.
Namun, kita juga tidak boleh berpura-pura bahwa persoalan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkotika hanyalah cerita liar di tengah masyarakat.
Fakta-fakta yang telah terungkap melalui proses hukum dan pemberitaan media menunjukkan bahwa persoalan ini memang pernah terjadi, bahkan menyeret orang-orang yang memiliki jabatan strategis dalam institusi penegakan hukum.
BANDAR TIDAK SELALU BERDIRI SENDIRI: ADA PERTANYAAN TENTANG PERLINDUNGAN JARINGAN
Dalam bisnis narkotika, kekuatan bandar tidak semata-mata ditentukan oleh modal, barang, kurir, dan luasnya jaringan distribusi.
Ada faktor lain yang sangat menentukan keberlangsungan bisnis ilegal tersebut: kemampuan menghindari penindakan.
Di sinilah persoalan perlindungan jaringan harus dibongkar.
Siapa yang membocorkan informasi operasi? Siapa yang memberi peringatan sebelum penggerebekan? Siapa yang memungkinkan barang bukti menghilang atau berkurang? Siapa yang membiarkan bandar tertentu terus beroperasi sementara pengguna kecil menjadi sasaran penangkapan? Siapa yang mendapatkan keuntungan ketika jaringan tertentu tidak pernah benar-benar disentuh?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap institusi tertentu. Ini adalah pertanyaan investigatif yang harus dijawab melalui pengawasan dan penegakan hukum yang transparan.
Sebab, apabila perlindungan ilegal benar-benar terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar kejahatan narkotika. Ini sudah menyentuh kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap mandat negara.
DATA DAN FAKTA: KETERLIBATAN OKNUM BUKAN SEKADAR ISU
Pemberitaan media elektronik dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan sejumlah perkara yang patut menjadi bahan evaluasi serius.
Beberapa contoh yang telah diberitakan:
• Kasus mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro. Pada Februari 2026, CNN Indonesia memberitakan penetapan dirinya sebagai tersangka terkait kepemilikan narkotika dan dugaan penerimaan aliran dana dari bandar. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan angka Rp2,8 miliar dari bandar Koh Erwin serta Rp1,6 miliar dari bandar lainnya, Boy. Perkara ini juga menyeret mantan Kasat Resnarkoba AKP Malaungi. Didik kemudian dijatuhi PTDH dalam proses etik Polri.
• Kasus Kasat Narkoba Toraja Utara, AKP Arifan Efendi. Pada Februari 2026, media memberitakan penangkapannya bersama seorang personel lain. Dalam pengembangan perkara, muncul keterangan tersangka mengenai dugaan setoran Rp13 juta per minggu sejak September 2025. Dugaan tersebut tentu harus diuji melalui pembuktian hukum.
• Kasus anggota polisi dalam peredaran narkoba di B-Fashion Jakarta Barat. CNN Indonesia, 25 Mei 2026, memberitakan penangkapan anggota Polri berinisial AFH oleh Bareskrim.
• Kasus anggota Polri di Sulawesi Barat. CNN Indonesia, Oktober 2026, memberitakan penangkapan Aipda MA yang diduga menjadi perantara penyerahan sabu kepada dua orang lainnya.
Kasus-kasus tersebut bukan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh institusi kepolisian terlibat. Namun, rangkaian peristiwa itu cukup menjadi alasan untuk mempertanyakan efektivitas pengawasan internal, sistem deteksi dini, dan integritas penanganan perkara narkotika.
Sumber pemberitaan: CNN Indonesia, 22 Februari 2026; 23 Februari 2026; 25 Mei 2026; dan Oktober 2026.
POLISI NARKOBA DAN POLISINARKOBA: DUA WAJAH YANG HARUS DIBEDAKAN
Ada perbedaan mendasar antara dua istilah yang sekilas terdengar sama.
POLISI NARKOBA (dengan spasi).
Ini adalah aparat yang bekerja berdasarkan hukum, integritas, dan tanggung jawab kemanusiaan.
Mereka memburu bandar, membongkar jaringan, menyelamatkan masyarakat, mengamankan barang bukti, dan memastikan setiap proses hukum berjalan secara profesional.
Mereka memahami bahwa pengguna narkotika tidak selalu identik dengan bandar atau pengedar. Ada korban ketergantungan yang membutuhkan penanganan medis, rehabilitasi, dan pemulihan sosial.
Mereka tidak menjadikan kewenangan sebagai alat mencari keuntungan pribadi, tidak memperjualbelikan kebebasan seseorang, dan tidak mengubah perkara hukum menjadi komoditas.
POLISINARKOBA (tanpa spasi).
Ini adalah istilah kritik sosial untuk menggambarkan oknum yang justru diduga menyimpang dari mandat pemberantasan narkotika.
Mereka bukan lagi berdiri di luar jaringan kejahatan untuk menghentikannya, melainkan berpotensi menjadi bagian dari ekosistem yang seharusnya mereka berantas.
Dalam gambaran paling buruk, penyalahgunaan kewenangan bisa mengambil berbagai bentuk: menjadi pelindung bandar, menerima setoran, membocorkan informasi, mempermainkan barang bukti, melakukan pemerasan, atau bahkan terlibat langsung dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Inilah ironi yang paling menyakitkan.
Orang yang seharusnya menjadi tembok perlindungan masyarakat justru dapat berubah menjadi celah yang dimanfaatkan jaringan kejahatan.
Tentu, istilah POLISINARKOBA adalah metafora kritik, bukan identitas seluruh anggota kepolisian. Tetapi penyimpangan yang terbukti harus disebut secara terbuka dan dipertanggungjawabkan.
KETIKA PENGGUNA KECIL DIBURU, TETAPI JARINGAN BESAR TIDAK TUNTAS DIBONGKAR
Salah satu persoalan paling mendasar dalam pemberantasan narkotika adalah ketimpangan antara penindakan terhadap pengguna, kurir, pengedar, dan pengendali jaringan.
Mengapa seseorang yang tertangkap membawa sejumlah kecil narkotika dapat langsung menjadi pusat perhatian penegakan hukum, sementara pengungkapan pemasok, pemodal, pengendali distribusi, pencuci uang, dan pihak yang melindungi jaringan sering membutuhkan penyelidikan yang jauh lebih mendalam? Kita tidak sedang meminta agar pelaku peredaran narkotika dibebaskan.
Kita menuntut agar hukum bekerja secara proporsional dan tidak berhenti pada orang yang paling mudah ditangkap.
Pengguna yang merupakan korban ketergantungan harus dinilai berdasarkan fakta, hasil pemeriksaan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai bandar atau pengedar tanpa pembuktian.
Sebaliknya, pengedar, pemasok, pengendali jaringan, serta pihak yang terbukti memperoleh keuntungan dari kejahatan narkotika harus ditelusuri sampai ke akar.
Negara tidak boleh hanya sibuk menghitung jumlah orang yang ditangkap. Negara harus mampu menunjukkan berapa banyak jaringan yang benar-benar dibongkar, aset kejahatan yang disita, dan sumber pendanaan yang dihentikan.
NARKOBA BUKAN HANYA KEJAHATAN, TETAPI JUGA INDUSTRI UANG GELAP
Kita perlu melihat narkotika sebagai kejahatan yang memiliki dimensi ekonomi, kekuasaan, dan jaringan perlindungan.
Dalam rapat dengan Komisi III DPR RI pada 5 Mei 2025, Kepala BNN saat itu menyampaikan estimasi perputaran uang narkoba di Indonesia mencapai sekitar Rp500 triliun per tahun.
Angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan dalam forum resmi, bukan angka transaksi yang seluruhnya telah diverifikasi sebagai perputaran aktual.
Namun, besarnya estimasi tersebut memperlihatkan satu hal: narkotika bukan bisnis jalanan biasa. Ini merupakan kejahatan dengan potensi keuntungan yang sangat besar.
Ketika uang sebesar itu beredar, pertanyaan tentang pencucian uang, kepemilikan aset, jaringan distribusi, dan kemungkinan perlindungan ilegal menjadi sangat relevan.
Pemberantasan narkotika tidak akan tuntas jika hanya mengejar barang dan orang yang berada di lapisan paling bawah. Kejar uangnya. Bongkar jaringannya. Telusuri pelindungnya. Periksa aliran asetnya.
PREVALENSI MENINGKAT: JANGAN SAMPAI NEGARA HANYA MENANG DI ATAS KERTAS
Data BNN bersama BRIN dan BPS untuk periode 2023–2025 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir sebesar 2,11 persen, setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk usia 15–64 tahun.
Angka tahun 2023 sebelumnya tercatat 1,73 persen.
Artinya, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan kriminalitas biasa. Ada jutaan manusia yang membutuhkan perlindungan, pencegahan, penanganan, dan pemulihan.
Kita perlu mengevaluasi keberhasilan pemberantasan narkotika bukan hanya melalui jumlah penangkapan, konferensi pers, atau banyaknya barang bukti yang dipamerkan.
Ukuran keberhasilan harus mencakup:
• Menurunnya prevalensi penyalahgunaan.
• Terputusnya jalur distribusi dan jaringan bandar.
• Terungkapnya aliran uang dan aset hasil kejahatan.
• Tidak adanya impunitas bagi aparat yang terbukti terlibat.
• Meningkatnya akses rehabilitasi dan pemulihan korban.
• Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Jika angka penyalahgunaan meningkat, maka seluruh strategi harus dievaluasi secara terbuka. Tidak cukup sekadar mengumumkan keberhasilan operasi.
PERTANYAAN TERBESAR: SIAPA YANG MENGAWASI PARA PENGAWAS?
Inilah persoalan sistemik yang harus menjadi perhatian serius.
Apabila seorang anggota kepolisian diduga terlibat jaringan narkotika, siapa yang mengawasinya?
Apabila seorang pejabat yang memiliki kewenangan penindakan justru diduga menerima keuntungan dari bandar, siapa yang memastikan proses penyelidikannya tidak dikendalikan oleh kepentingan internal?
Apabila barang bukti narkotika berada dalam penguasaan aparat, bagaimana menjamin setiap gram barang bukti dapat dipertanggungjawabkan melalui rantai penguasaan yang transparan?
Dan apabila masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan, apakah laporan tersebut benar-benar ditindaklanjuti secara independen?
Reformasi pemberantasan narkotika harus mencakup pembenahan sistem pengawasan, bukan hanya pergantian pejabat atau pemecatan individu setelah kasus menjadi viral.
Diperlukan audit barang bukti, pemeriksaan kekayaan yang tidak wajar, pengawasan independen terhadap penanganan perkara, perlindungan pelapor, dan transparansi hasil pemeriksaan etik maupun pidana.
Penegakan hukum harus berani memeriksa dirinya sendiri.
SIKAP JARINGAN KEMANUSIAAN: KAMI BERPIHAK PADA MANUSIA DAN KEADILAN
Kami tidak sedang memerangi institusi kepolisian.
Kami justru ingin institusi kepolisian berdiri tegak sebagai pelindung masyarakat, bukan menjadi sasaran hilangnya kepercayaan publik akibat tindakan segelintir oknum.
Kami tidak membenarkan pengguna narkotika, tetapi kami juga tidak ingin korban ketergantungan kehilangan masa depannya hanya karena pendekatan penegakan hukum yang tidak membedakan peran dan kondisi seseorang.
Kami menuntut bandar dan pengendali jaringan ditindak tegas. Kami menuntut aparat yang terbukti menjadi bagian dari kejahatan dihukum tanpa perlakuan istimewa.
Tidak boleh ada dua standar hukum: keras terhadap masyarakat kecil, tetapi lunak terhadap mereka yang memiliki jabatan, kekuasaan, dan akses.
Kemanusiaan bukan berarti membiarkan kejahatan. Kemanusiaan berarti memastikan keadilan tidak kehilangan nuraninya.
SERAGAM BUKAN JAMINAN INTEGRITAS
Narkoba menghancurkan keluarga, merampas masa depan anak-anak, merusak kesehatan, dan menggerogoti kekuatan bangsa.
Tetapi ada kehancuran yang jauh lebih berbahaya: ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada orang-orang yang diberi mandat untuk melindungi mereka.
Bandar tidak boleh memiliki kekuasaan untuk membeli hukum.
Jabatan tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kejahatan.
Seragam tidak boleh menjadi tameng bagi pelanggaran.
Dan pemberantasan narkotika tidak boleh menjadi panggung untuk memperdagangkan kewenangan.
Kami ingin melihat lebih banyak POLISI NARKOBA, aparat yang bekerja dengan keberanian, kejujuran, dan nurani.
Kami menolak segala bentuk penyimpangan yang secara metaforis kami sebut POLISINARKOBA, yakni ketika kewenangan pemberantasan justru diselewengkan untuk kepentingan jaringan kejahatan.
Sebab, persoalan narkotika bukan hanya tentang siapa yang mengonsumsi, siapa yang menjual, dan siapa yang ditangkap.
Persoalan sesungguhnya adalah:
SIAPA YANG MENGENDALIKAN JARINGAN, SIAPA YANG MELINDUNGINYA, SIAPA YANG MENGAMBIL KEUNTUNGANNYA, DAN MENGAPA NEGARA TIDAK SELALU MAMPU MEMUTUSNYA SAMPAI KE AKAR?
Jangan biarkan pemberantasan narkoba berubah menjadi industri penangkapan, sementara industri peredaran tetap hidup.
HUKUM HARUS MEMBONGKAR JARINGAN, BUKAN SEKADAR MENANGKAP KORBAN.
MEMANUSIAAKAN MANUSIA ADALAH JIWA DAN SEMANGAT KAMI.
Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur










