BACATODAY.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa Indonesia telah kehilangan sekitar 40 persen kawasan hutan mangrove dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menjalankan berbagai program rehabilitasi dan pemulihan ekosistem mangrove.
Dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Trenggono menjelaskan bahwa kerusakan mangrove terjadi dengan laju sekitar 52 ribu hektare setiap tahun. Selain itu, hampir seperlima atau sekitar 19,2 persen kawasan mangrove saat ini berada dalam kondisi kritis.
Ia mengungkapkan, luas hutan mangrove nasional terus menyusut sejak era 1980-an, dari sekitar 4,2 juta hektare menjadi hanya 3,3 juta hektare. Padahal, keberadaan mangrove memiliki fungsi penting sebagai pelindung wilayah pesisir, habitat berbagai biota laut, penyangga produktivitas sektor perikanan, sumber penghidupan masyarakat pesisir, sekaligus penyerap karbon alami.
Menurut Trenggono, penyebab utama berkurangnya kawasan mangrove adalah degradasi lingkungan dan abrasi pantai yang terjadi di berbagai daerah. Dampak gelombang laut yang terus menerus mengikis kawasan pesisir turut mempercepat kerusakan hutan mangrove di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai langkah pemulihan, pemerintah menekankan pentingnya restorasi mangrove yang dilakukan berdasarkan kondisi ekologis di setiap lokasi. Trenggono menilai rehabilitasi tidak cukup hanya dengan menanam bibit, tetapi harus mampu mengembalikan fungsi ekosistem secara menyeluruh agar manfaatnya bagi lingkungan dan sektor perikanan dapat kembali optimal.
Ia juga menegaskan bahwa KKP terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menjaga dan memulihkan ekosistem mangrove. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penanaman 15 ribu bibit bakau kurap (Rhizophora mucronata) di kawasan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Tahura Ngurah Rai, Denpasar.
Trenggono menambahkan, keberhasilan rehabilitasi mangrove memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui kebijakan yang terintegrasi, dukungan riset ilmiah, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan pendanaan, pengawasan, dan edukasi kepada publik.(nrn/yog)
