BACATODAY.COM – Penguatan kolaborasi antarpemerintah kota menjadi salah satu fokus Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, dalam Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengawas, dan para Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Forum tersebut berlangsung di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026). Wahyu hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komwil IV Apeksi.
Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyatukan arah program kerja Apeksi, baik di tingkat nasional maupun wilayah. Sejumlah persoalan strategis perkotaan turut menjadi bahan pembahasan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga tantangan pembangunan daerah.
Wahyu menegaskan, Komwil IV Apeksi siap mendukung berbagai agenda prioritas yang telah ditetapkan DPP Apeksi.
Menurutnya, sinergi antarkota diperlukan agar berbagai program yang dirumuskan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program Apeksi yang berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Wahyu.
Ia menyebut sejumlah sektor yang menjadi perhatian, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, penataan kota berkelanjutan, transformasi digital pelayanan publik, hingga peningkatan kapasitas pemerintahan.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program kerja 2026, forum tersebut juga membahas penyusunan sejumlah rekomendasi kebijakan yang nantinya akan disampaikan Apeksi kepada pemerintah pusat.
Isu yang mengemuka antara lain percepatan digitalisasi pemerintahan, penanganan kemiskinan perkotaan, serta kesiapan pemerintah kota menghadapi berbagai dampak perubahan iklim.
Wahyu menilai, koordinasi lintas Komwil menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi Apeksi sebagai mitra strategis pemerintah pusat.
“Kolaborasi antarkota dan antarkomwil menjadi kunci agar berbagai aspirasi pemerintah daerah dapat dirumuskan menjadi rekomendasi yang kuat dan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan nasional,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan melalui agenda “Wali Kota Jumpa Media”, yang menjadi ruang dialog mengenai berbagai isu strategis perkotaan sekaligus mengawal implementasi hasil rapat di masing-masing wilayah.
Lima Isu Strategis Pemerintah Kota
Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam, dalam kesempatan tersebut menyoroti bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah kota saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis.
Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan daerah membutuhkan ruang dialog yang kuat sekaligus political will agar rekomendasi dari pemerintah kota dapat diterjemahkan menjadi kebijakan.
Alwis menyampaikan, hasil Rakernas XVIII Apeksi telah merumuskan sejumlah arah bersama pemerintah kota se-Indonesia. Di antaranya reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan transformasi digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
Apeksi juga mendorong adanya kejelasan kewenangan dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional, penataan ruang, hingga advokasi hukum.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga fleksibilitas sekaligus ketahanan fiskal pemerintah daerah dalam jangka panjang.
Sementara itu, agenda pembangunan inklusif diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan UMKM, pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta peningkatan peran generasi muda.
Alwis juga memaparkan lima isu utama yang menjadi perhatian dalam Dialog Kota Tangguh. Kelimanya meliputi sinkronisasi tata kelola ASN dan kewenangan pusat-daerah, keadilan fiskal melalui formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional, serta keberlanjutan keuangan daerah di tengah kebijakan PPPK dan Transfer ke Daerah (TKD).
Selain itu, Apeksi menyoroti kebutuhan kolaborasi pendanaan untuk proyek nasional dan program kesejahteraan, serta penyelarasan kebijakan tata ruang, lingkungan, dan investasi agar tetap sejalan dengan kepentingan pembangunan daerah.
Melalui forum tersebut, Apeksi mendorong agar pemerintah kota memiliki ruang yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan nasional, sehingga pembangunan perkotaan dapat berjalan lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Bagi Kota Malang, keterlibatan Wahyu Hidayat dalam forum tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk membawa kepentingan dan aspirasi pemerintah kota di wilayah Komwil IV ke tingkat nasional. (yog/red)
