Oleh: Agustinus Tedja Bawana
Setelah menyaksikan sidang DPRD melalui YouTube beberapa hari lalu, saya mencoba melihat dinamika tersebut dari kacamata yang sederhana: logika dan kepentingan rakyat.
Ada satu cara melihat pemerintahan yang sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk politik, yakni melihatnya dari sisi manusia.
Bukan dari siapa yang memiliki kursi paling tinggi. Bukan dari partai mana yang paling kuat. Bukan pula semata-mata dari seberapa besar angka APBD.
Pertanyaan paling mendasar justru adalah: siapa yang akhirnya dimenangkan oleh kebijakan pemerintah?
Apakah anak-anak yang selama ini belum mendapatkan perlindungan? Perempuan yang suaranya kerap tidak terdengar? Masyarakat kecil yang hidup jauh dari pusat kekuasaan? Masyarakat adat yang mempertahankan ruang hidupnya? Atau keluarga yang bertahun-tahun menunggu akses jalan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pelayanan negara?
Dari titik inilah kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, semestinya dibaca.
Bukan semata-mata sebagai fenomena politik, melainkan juga sebagai persoalan kemanusiaan.
Jangan Menilai Pemerintahan Hanya dari Angka
APBD penting. Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting. Serapan anggaran penting. Audit dan akuntabilitas juga sangat penting.
Semua angka tersebut harus diperiksa secara terbuka dan kritis.
Namun, manusia tidak hidup sebagai angka dalam tabel anggaran.
Seorang anak yang kembali bersekolah tidak akan berkata, “Terima kasih karena persentase serapan anggaran meningkat.”
Ia mungkin hanya akan berkata, “Terima kasih karena sekarang saya bisa belajar.”
Begitu pula seorang perempuan yang mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Ia tidak pertama-tama bertanya berapa nilai program pemerintah tersebut.
Ia hanya ingin merasakan bahwa negara akhirnya hadir dan berdiri bersamanya.
Masyarakat di pulau-pulau terpencil juga tidak membutuhkan pemerintah hanya untuk menunjukkan angka pembangunan. Mereka membutuhkan kapal, jalan, sekolah, puskesmas, air bersih, listrik, jaringan komunikasi, serta kesempatan untuk hidup dengan martabat yang sama.
Karena itu, angka merupakan alat ukur administratif. Tetapi manusia adalah ukuran moral dari pembangunan.
Makna “Pro-Rakyat” Harus Dibuktikan
Menyebut sebuah pemerintahan pro-rakyat tentu tidak cukup. Klaim tersebut harus dibuktikan melalui kebijakan dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Di sinilah Sherly justru harus terus didorong agar semakin kuat.
Bukan dipuja. Bukan pula dilindungi dari kritik.
Seorang kepala daerah harus tetap dikritik ketika melakukan kesalahan. Namun, kritik seharusnya menjadi energi untuk memperbaiki pemerintahan, bukan sekadar alat untuk menjatuhkan.
Keberpihakan kepada anak harus terlihat dalam kebijakan.
Keberpihakan kepada perempuan harus terlihat dalam sistem perlindungan dan pelayanan.
Keberpihakan kepada masyarakat kecil harus terlihat dalam pemerataan anggaran dan pembangunan.
Keberpihakan kepada masyarakat kepulauan harus terlihat dalam konektivitas dan akses.
Dan keberpihakan kepada kelompok rentan harus terlihat dari keberanian pemerintah berdiri di sisi mereka.
Anak dan Perempuan Bukan Komoditas Politik
Salah satu ukuran paling jujur dari sebuah pemerintahan adalah bagaimana negara memperlakukan mereka yang memiliki kekuatan paling kecil untuk melawan.
Anak.
Perempuan.
Orang miskin.
Masyarakat terpencil.
Kelompok yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan.
Mereka tidak mempunyai lobi politik. Tidak mempunyai partai. Tidak memiliki panggung untuk menyampaikan kepentingannya. Bahkan sering kali tidak memiliki kekuatan untuk menuntut pemerintah.
Karena itu, negara harus menjadi suara mereka.
Ketika seorang anak menjadi korban kekerasan, pemerintah harus hadir.
Ketika seorang perempuan menjadi korban ketidakadilan, pemerintah harus hadir.
Ketika masyarakat kecil kehilangan haknya, pemerintah harus hadir.
Bukan setelah persoalan menjadi viral, tetapi sebelum mereka kehilangan harapan.
Pemerintahan Harus “Memenangkan Hak” Rakyat
Di sinilah satu gagasan penting perlu ditempatkan: pemerintahan bukan hanya tentang memenangkan pemilu. Pemerintahan adalah tentang memenangkan hak rakyat.
Memenangkan hak anak untuk tumbuh dengan aman.
Memenangkan hak perempuan untuk hidup bermartabat.
Memenangkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
Memenangkan hak masyarakat di daerah terpencil untuk menikmati pembangunan.
Memenangkan hak masyarakat adat untuk didengar.
Dan memenangkan hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan.
Kemenangan semacam ini jauh lebih besar daripada kemenangan politik.
Kemenangan politik mungkin hanya berlangsung selama satu periode. Tetapi kemenangan kemanusiaan dapat diwariskan lintas generasi.
Lalu, di Mana Posisi DPRD?
DPRD memiliki fungsi pengawasan. Fungsi tersebut penting dalam memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat.
Jika gubernur salah, DPRD harus mengatakan salah.
Jika anggaran tidak tepat sasaran, DPRD harus mengoreksi.
Jika program tidak memberikan manfaat, DPRD harus mempertanyakannya.
Namun, pengawasan seharusnya menjadi rem ketika pemerintah keluar jalur, bukan batu yang sengaja diletakkan di tengah jalan ketika pemerintah sedang berusaha membawa masyarakat maju.
Ketika pemerintah menjalankan kebijakan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, DPRD semestinya dapat menjadi mitra yang memperkuat.
Sebab pada akhirnya DPRD dan pemerintah daerah memiliki satu konstituen yang sama: rakyat.
Jangan Sampai Kritik Berubah Menjadi Pertarungan Ego
Ada bahaya ketika politik menjadi terlalu personal.
Keberhasilan seorang pemimpin mulai dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompok lain. Popularitas seseorang dipandang sebagai persoalan politik. Setiap keberhasilan dicari kelemahannya, sementara setiap kesalahan dibesar-besarkan menjadi kegagalan total.
Pada titik tersebut, politik kehilangan substansinya.
Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan:
“Siapa yang lebih populer?”
Melainkan:
“Siapa yang lebih banyak memberikan manfaat kepada rakyat?”
Bukan pula:
“Siapa yang menang?”
Tetapi:
“Siapa yang haknya dimenangkan?”
Sherly Jangan Terjebak dalam Perang Politik
Justru karena itu, Gubernur Sherly juga harus berhati-hati.
Jangan membalas semua serangan dengan serangan. Jangan menjadikan kritik sebagai permusuhan. Jangan membiarkan popularitas membuat ketelitian berkurang.
Dan jangan pernah merasa cukup hanya karena memperoleh dukungan masyarakat.
Popularitas adalah modal.
Tetapi kerja nyata adalah pertanggungjawaban.
Sherly perlu terus memperkuat data, transparansi, disiplin anggaran, evaluasi birokrasi, pelayanan publik, perlindungan kelompok rentan, pemerataan pembangunan, serta keberanian mengambil keputusan.
Dengan demikian, ketika kritik datang, jawaban terbaik bukan emosi.
Jawabannya adalah hasil.
Pembangunan Adil Tidak Selalu Berarti Sama Rata
Persoalan lain yang sering keliru dipahami adalah mengenai pemerataan.
Pemerataan bukan berarti setiap daerah harus mendapatkan jumlah anggaran yang sama.
Pemerataan berarti setiap masyarakat mendapatkan kesempatan yang adil untuk hidup layak.
Daerah tertinggal mungkin membutuhkan perhatian lebih besar.
Pulau terpencil mungkin membutuhkan biaya pembangunan yang lebih tinggi.
Masyarakat rentan mungkin membutuhkan perlindungan yang lebih kuat.
Anak dalam kondisi sulit mungkin membutuhkan intervensi lebih besar.
Perempuan korban kekerasan membutuhkan sistem perlindungan yang lebih kuat.
Jadi, keadilan tidak selalu berarti semua orang mendapatkan hal yang sama.
Kadang keadilan justru berarti mereka yang paling membutuhkan mendapatkan perhatian lebih besar.
Itulah keadilan substantif.
Maluku Utara Membutuhkan Politik yang Mengerti Manusia
Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara tidak semestinya dibangun hanya dengan logika pusat kekuasaan.
Pembangunan harus bergerak dari manusia. Dari desa. Dari pulau-pulau. Dari masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan.
Dari anak-anak yang masa depannya belum ditentukan.
Dari perempuan yang membutuhkan rasa aman.
Dari keluarga yang ingin hidup dengan martabat.
Jika pendekatan tersebut menjadi napas pembangunan, APBD tidak lagi sekadar menjadi dokumen berisi angka.
APBD dapat menjadi jalan menuju keadilan, jembatan menuju kesempatan, alat untuk mengurangi kesenjangan, sekaligus instrumen negara untuk menjaga martabat manusia.
Kepada Ibu Gubernur: Jangan Takut pada Kritik
Jika kritik itu benar, dengarkan.
Jika kritik memiliki data, jawab dengan data.
Jika kritik menunjukkan kelemahan, perbaiki.
Tetapi jika kritik hanya berputar pada permainan persepsi, jangan sampai kehilangan fokus.
Tetaplah bekerja.
Sebab masyarakat pada akhirnya tidak membutuhkan pemimpin yang paling pandai membalas kritik.
Masyarakat membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, tegas melindungi yang lemah, adil dalam membagi pembangunan, transparan menggunakan uang rakyat, dan tidak meninggalkan mereka yang berada di belakang.
Jangan Menangkan Diri Sendiri, Menangkanlah Rakyat
Mungkin inilah ukuran tertinggi sebuah kepemimpinan.
Bukan berapa banyak lawan politik yang dikalahkan, tetapi berapa banyak rakyat yang berhasil keluar dari ketidakadilan.
Bukan berapa banyak kritik yang berhasil dibungkam, tetapi berapa banyak suara yang sebelumnya tidak terdengar kemudian mendapatkan tempat.
Bukan berapa besar APBD yang dapat dipamerkan, tetapi berapa banyak kehidupan yang berubah karena APBD tersebut.
Dan bukan seberapa tinggi popularitas seorang gubernur, tetapi seberapa kuat keberaniannya berdiri ketika berhadapan dengan persoalan rakyat yang membutuhkan pembelaan.
Epilog: Politik Harus Kembali kepada Manusia
Mungkin sudah saatnya politik Maluku Utara bergerak ke tingkat yang lebih tinggi.
Berhenti bertanya:
“Siapa kelompok kita?”
Mulailah bertanya:
“Siapa yang membutuhkan kita?”
Berhenti bertanya:
“Siapa yang menang secara politik?”
Mulailah bertanya:
“Siapa yang menang haknya?”
Berhenti melihat rakyat hanya sebagai suara dalam pemilu.
Mulailah melihat rakyat sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup aman, adil, dan bermartabat.
Sebab ukuran seorang pemimpin bukan ketika ia mampu berdiri di atas panggung di hadapan ribuan orang yang bertepuk tangan.
Ukuran seorang pemimpin adalah ketika ia mampu berdiri di hadapan sebuah ketidakadilan dan berkata:
“Tidak. Hak rakyat ini harus dimenangkan.”
Jika Sherly mampu menjaga arah tersebut—tegas tetapi manusiawi, berani tetapi terukur, dekat dengan rakyat tetapi tetap transparan—maka pekerjaan rumahnya bukan membungkam mereka yang mengkritik.
Pekerjaannya jauh lebih besar: membuktikan bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk memenangkan manusia.
Dan kepada DPRD, pesannya sederhana:
Jangan berlomba mengalahkan gubernur.
Berlombalah mengalahkan kemiskinan.
Lawan ketidakadilan.
Lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Lawan ketimpangan antarpulau.
Lawan buruknya pelayanan publik.
Lawan penyalahgunaan kekuasaan.
Sebab jika gubernur menang tetapi rakyat kalah, pemerintahan gagal.
Jika DPRD menang tetapi rakyat kalah, demokrasi gagal.
Tetapi jika gubernur dan DPRD sama-sama bekerja sehingga rakyat menang, itulah kemenangan politik yang sesungguhnya.
Bukan kemenangan Sherly.
Bukan kemenangan DPRD.
Melainkan kemenangan rakyat Maluku Utara.
