Ketika angka pertumbuhan
membaik, tetapi kehidupan sebagian rakyat belum tentu ikut membaik
Oleh: Agustinus Tedja Bawana
JKJT Prog. M.D.I.
Ada sebuah pertanyaan yang mungkin terasa tidak nyaman untuk diajukan di tengah gemuruh optimisme pembangunan: benarkah kita sedang bergerak menuju kehidupan yang lebih baik, atau justru semakin pandai menampilkan keberhasilan sembari membiarkan persoalan mendasar terus tumbuh di bawah permukaan?
Pertanyaan ini bukan lahir dari keinginan untuk menolak pembangunan. Bukan pula untuk menafikan kerja keras pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Sebaliknya, pertanyaan ini penting diajukan karena pembangunan terlalu berharga untuk hanya dinilai dari apa yang terlihat, diumumkan, dan dirayakan.
Kita mengenal berbagai indikator keberhasilan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, penyerapan anggaran, hingga pelaksanaan program kesejahteraan. Semua itu penting. Namun, ada ukuran lain yang tidak boleh diabaikan: apakah seorang ayah semakin mampu menghidupi keluarganya? Apakah seorang ibu memiliki kepastian bahwa anaknya dapat tumbuh sehat dan terlindungi? Apakah anak-anak dari keluarga sederhana benar-benar memperoleh kesempatan yang setara untuk meraih masa depan?
Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai, kita perlu berani memeriksa kembali makna kemajuan yang selama ini dibanggakan.
Sebab, kemajuan yang tercatat dalam angka belum tentu sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kemajuan yang Belum Tentu Sampai ke Meja Makan Rakyat
Mari kita mulai dari sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan manusia: keluarga.
Seseorang mungkin tercatat bekerja, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebuah keluarga mungkin tidak masuk kategori miskin berdasarkan indikator statistik tertentu, tetapi satu kali anggota keluarga jatuh sakit, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi kenaikan biaya pendidikan dapat membuat kondisi ekonominya terguncang.
Seorang lulusan perguruan tinggi mungkin telah mengantongi ijazah, tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Petani mungkin berhasil menghasilkan pangan, tetapi masih menghadapi ketidakpastian harga jual dan tingginya biaya produksi. Pelaku usaha kecil mungkin tetap membuka usahanya setiap hari, tetapi keuntungan yang diperoleh hanya cukup untuk mempertahankan usaha, bukan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Kenyataan seperti ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu bergerak seiring dengan kecepatan yang sama.
Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan peluang. Namun, pemerataan kesempatan, kualitas pekerjaan, akses pendidikan, keterjangkauan layanan kesehatan, dan perlindungan sosial menentukan sejauh mana peluang tersebut benar-benar dapat dinikmati masyarakat.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah ekonomi tumbuh. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang menikmati hasil pertumbuhan, siapa yang menanggung bebannya, dan siapa yang masih tertinggal di tengah perubahan.
Kita tidak boleh terburu-buru menyatakan pembangunan gagal hanya karena kemiskinan masih ada. Namun, kita juga tidak boleh menganggap pembangunan telah berhasil sepenuhnya hanya karena indikator pertumbuhan menunjukkan hasil positif.
Kritik yang sehat harus berani menghindari kedua penyederhanaan tersebut.
Pembangunan perlu dinilai secara utuh: melalui capaian yang berhasil diraih sekaligus persoalan yang belum terselesaikan.
Malang Raya dan Jawa Timur: Jangan Sampai Keramaian Dianggap sebagai Kesejahteraan
Malang Raya merupakan contoh menarik untuk membaca persoalan ini.
Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, pusat perdagangan, jasa, dan aktivitas anak muda. Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian, industri, serta kehidupan masyarakat pedesaan yang beragam. Sementara itu, Kota Batu berkembang dengan kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dinamika ekonomi tersebut merupakan modal penting bagi pembangunan daerah. Namun, ramainya pusat perdagangan, bertambahnya aktivitas usaha, dan berkembangnya pariwisata tidak serta-merta menggambarkan kondisi seluruh penduduk.
Kita perlu bertanya: bagaimana kondisi pekerja dengan penghasilan tidak tetap? Seberapa luas peluang kerja bagi lulusan baru? Bagaimana keluarga berpenghasilan rendah menghadapi biaya tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari? Bagaimana petani dan pekerja sektor informal mempertahankan penghidupannya? Apakah setiap anak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap daerah tertentu. Justru sebaliknya, inilah bentuk kepedulian terhadap daerah: tidak berhenti pada kebanggaan, tetapi bersedia melihat kenyataan secara jujur.
Jawa Timur pun perlu dibaca melalui pendekatan yang sama. Kekuatan sektor industri, perdagangan, pertanian, dan jasa merupakan modal pembangunan yang patut diapresiasi. Akan tetapi, keberhasilan suatu wilayah tidak cukup diukur dari besarnya aktivitas ekonomi. Kualitas pekerjaan, ketahanan keluarga, pemerataan pelayanan publik, dan kemampuan menjaga lingkungan juga harus menjadi bagian dari penilaian.
Kita perlu mewaspadai sebuah ilusi: ketika suatu daerah semakin berkembang secara fisik, kita menganggap kehidupan seluruh penduduknya pasti ikut membaik.
Padahal, kemajuan sebuah kota dapat berlangsung bersamaan dengan meningkatnya kerentanan sebagian warganya. Keduanya bukanlah keadaan yang saling meniadakan.
Karena itulah, data pembangunan perlu dibaca lebih mendalam, bukan hanya pada tingkat agregat, tetapi juga berdasarkan kelompok masyarakat, kondisi rumah tangga, dan wilayah yang memiliki karakteristik berbeda.
Di balik angka rata-rata, selalu ada kemungkinan pengalaman hidup yang tidak sama.
Ketika Kemiskinan Melahirkan Kemiskinan Berikutnya
Kemiskinan bukan sekadar persoalan kekurangan uang. Dalam banyak keadaan, kemiskinan merupakan rangkaian keterbatasan yang saling mengunci dan berpotensi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Keluarga berpendapatan rendah menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan. Anak yang tidak memperoleh dukungan belajar memadai berisiko kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Ketika memasuki usia produktif, keterbatasan keterampilan dapat mempersempit pilihan pekerjaan. Pendapatan yang rendah kemudian membuat generasi berikutnya kembali menghadapi kerentanan serupa.
Tentu, tidak semua keluarga miskin mengalami perjalanan yang sama. Banyak orang berhasil keluar dari keterbatasan melalui kerja keras, pendidikan, dukungan keluarga, dan kesempatan yang tepat. Namun, keberhasilan individual tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hambatan struktural yang masih dihadapi banyak keluarga.
Di sinilah kebijakan publik seharusnya memainkan peran penting.
Bantuan sosial dibutuhkan untuk melindungi keluarga dari guncangan ekonomi. Pendidikan harus membuka kesempatan yang lebih luas. Pelatihan kerja perlu terhubung dengan kebutuhan pasar kerja yang nyata. Pelayanan kesehatan harus mudah diakses dan terjangkau. Kebijakan ekonomi juga harus memberikan ruang bagi usaha kecil dan pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Persoalannya, berbagai program tersebut tidak akan memberikan hasil optimal apabila berjalan sendiri-sendiri.
Keluarga mungkin menerima bantuan hari ini, tetapi kembali terpuruk ketika bantuan berakhir. Anak memperoleh kesempatan bersekolah, tetapi tidak mendapatkan dukungan belajar yang cukup. Pekerja mengikuti pelatihan, tetapi kesulitan memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikannya.
Dengan demikian, pertanyaan pentingnya bukan lagi sekadar berapa banyak program yang telah dilaksanakan atau berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: sejauh mana rangkaian kebijakan tersebut mampu memutus mata rantai kemiskinan dan kerentanan?
Keberhasilan program sosial seharusnya tidak hanya diukur dari bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan keluarga untuk menjadi lebih mandiri, lebih tangguh, dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan darurat.
Anak-Anak: Cermin Paling Jujur bagi Masa Depan Bangsa
Ada satu kelompok yang semestinya menjadi pusat perhatian dalam setiap pembicaraan mengenai pembangunan: anak-anak.
Persoalan anak sering dibahas secara terpisah, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga kasus kekerasan. Padahal, kehidupan anak tidak terbagi berdasarkan batas administrasi lembaga atau pembagian program pemerintah.
Anak tumbuh di dalam keluarga, berinteraksi di sekolah, hidup dalam lingkungan sosial, dan semakin banyak menghabiskan waktu di ruang digital. Persoalan pada satu aspek kehidupannya dapat memengaruhi aspek lainnya.
Anak yang hidup dalam tekanan ekonomi keluarga mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi saat belajar. Anak yang menjadi korban perundungan dapat kehilangan rasa aman dan kepercayaan diri. Anak yang menghadapi eksploitasi di ruang digital membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Sementara itu, anak yang tidak memperoleh pengasuhan memadai membutuhkan dukungan yang terkadang tidak dapat disediakan oleh keluarganya sendiri.
Karena itu, perlindungan anak tidak boleh berhenti sebagai slogan dalam peringatan hari tertentu atau sekadar respons setelah sebuah kasus menyita perhatian publik.
Diperlukan sistem perlindungan yang mampu mendeteksi risiko sejak dini, menyediakan layanan yang mudah dijangkau, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan bertanggung jawab.
Media juga memiliki peran strategis. Pemberitaan mengenai anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan mengeksploitasi penderitaan demi menarik perhatian publik.
Tujuan pemberitaan bukan semata-mata membuat sebuah kasus menjadi viral, melainkan mendorong perlindungan terhadap korban, mengungkap persoalan secara bertanggung jawab, dan memastikan penyebab masalah mendapatkan penanganan yang tepat.
Ukuran keberhasilan masyarakat bukan hanya berapa banyak anak yang bersekolah. Kita juga harus bertanya apakah mereka hidup dengan aman, memperoleh gizi dan layanan kesehatan yang memadai, didengar pendapatnya, memiliki kesempatan berkembang, serta mampu menatap masa depan dengan harapan.
Sebab, ketika anak kehilangan kesempatan untuk tumbuh secara utuh, yang dipertaruhkan bukan hanya kehidupan seorang anak, melainkan juga kualitas generasi berikutnya.
Cara kita memperlakukan anak hari ini akan ikut menentukan wajah masyarakat pada masa depan.
Ketika Masalah Membesar, Mengapa Kita Kerap Terlambat Bertindak?
Kita sering menyaksikan pola yang berulang dalam kehidupan publik. Sebuah persoalan muncul, perhatian masyarakat meningkat, pejabat menyampaikan pernyataan, program diumumkan, dan publik menunggu perubahan.
Namun, setelah perhatian beralih ke persoalan lain, tidak selalu tersedia informasi yang memadai mengenai apakah akar masalah benar-benar telah diselesaikan.
Pola ini perlu diperiksa secara jujur. Bukan untuk menyimpulkan bahwa seluruh program pemerintah gagal, melainkan untuk memastikan bahwa keberhasilan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, pencapaian administratif, atau publikasi yang mengesankan.
Dalam tata kelola publik, terdapat perbedaan mendasar antara keluaran (output) dan hasil atau dampak (outcome).
Keluaran merupakan sesuatu yang dapat dihitung secara langsung, seperti jumlah bantuan yang disalurkan, pelatihan yang diselenggarakan, fasilitas yang dibangun, atau peserta yang dilayani.
Sementara itu, hasil menggambarkan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Apakah pendapatan keluarga membaik? Apakah lulusan pelatihan memperoleh pekerjaan? Apakah anak yang putus sekolah dapat kembali belajar? Apakah kasus kekerasan dapat dicegah? Apakah risiko bencana berhasil dikurangi?
Keduanya penting. Namun, laporan keberhasilan yang hanya menonjolkan keluaran tanpa mengevaluasi hasil akan menyulitkan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
Lebih jauh lagi, persoalan sosial sering kali melampaui batas kewenangan satu lembaga. Kemiskinan berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan. Perlindungan anak berkaitan dengan keluarga, sekolah, masyarakat, layanan sosial, serta penegakan hukum.
Ketika setiap lembaga hanya menjalankan tugasnya sendiri tanpa koordinasi yang memadai, masyarakat berisiko terjebak di antara berbagai pintu pelayanan.
Karena itu, perbaikan tata kelola tidak cukup dilakukan dengan menambah program. Diperlukan pembagian tanggung jawab yang jelas, perencanaan yang terintegrasi, keterbukaan data yang relevan, evaluasi berkala, serta mekanisme koreksi ketika kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah tidak hanya perlu menunjukkan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga menjelaskan perubahan apa yang telah dihasilkan dan persoalan apa yang masih harus diselesaikan.
Dunia Berubah, Apakah Kita Sudah Menyiapkan Masyarakat?
Persoalan lokal tidak berdiri sendiri. Konflik geopolitik, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, perkembangan kecerdasan buatan, dan perubahan struktur pekerjaan dapat memengaruhi kehidupan keluarga hingga ke daerah.
Kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi. Cuaca ekstrem dapat mengganggu penghasilan petani. Perubahan teknologi dapat membuka peluang baru, tetapi sekaligus mengurangi kebutuhan terhadap jenis pekerjaan tertentu. Arus informasi digital dapat memperluas akses pengetahuan, sekaligus meningkatkan risiko penipuan, manipulasi, dan penyebaran informasi palsu.
Kita memang tidak dapat mengendalikan seluruh perubahan global. Namun, kita dapat memperkuat kesiapan masyarakat untuk menghadapinya.
Petani membutuhkan akses terhadap informasi, teknologi, pasar, dan perlindungan terhadap risiko yang dapat dikelola. Pekerja membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan. Anak-anak membutuhkan pendidikan yang membangun kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah, bukan sekadar kemampuan menghafal. Masyarakat juga membutuhkan literasi digital agar tidak mudah menjadi korban penipuan maupun manipulasi informasi.
Pemerintah perlu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan lingkungan. Dunia usaha harus mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan teknologi. Perguruan tinggi perlu menghadirkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Media harus menjaga kualitas informasi di tengah persaingan memperebutkan perhatian publik.
Masa depan tidak cukup dihadapi dengan optimisme. Optimisme harus disertai kesiapan, pengetahuan, dan kemampuan untuk terus memperbaiki diri.
Sebuah masyarakat dapat memiliki sumber daya yang besar, tetapi tetap rentan apabila tidak memiliki kemampuan beradaptasi. Sebaliknya, masyarakat yang mampu belajar dan bekerja sama akan memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi perubahan.
Karena itu, pembangunan harus mempersiapkan manusia, bukan sekadar membangun fasilitas.
Kritik Bukan Kebencian, Optimisme Bukan Alasan untuk Diam
Dalam kehidupan publik, kritik kerap disalahpahami sebagai sikap memusuhi. Sebaliknya, dukungan terkadang diperlakukan seolah-olah mengharuskan seseorang menerima setiap keputusan tanpa pertanyaan.
Kedua cara pandang tersebut tidak sehat bagi kehidupan demokrasi.
Kritik yang bertanggung jawab bukan bertujuan menjatuhkan seseorang, melainkan menguji keputusan, menemukan kelemahan, memperbaiki pelaksanaan, dan mencegah kesalahan yang sama terulang. Sementara itu, optimisme yang sehat bukan berarti menutup mata terhadap kesulitan, melainkan meyakini bahwa persoalan dapat diatasi apabila dihadapi secara jujur dan sungguh-sungguh.
Kita tidak harus memilih antara mengakui kemajuan dan membicarakan kekurangan. Kita dapat mengapresiasi keberhasilan sekaligus menuntut perbaikan.
Namun, kritik juga harus memiliki landasan yang kuat. Kritik tidak boleh berubah menjadi tuduhan tanpa bukti, penyebaran kabar yang belum terverifikasi, atau penghakiman terhadap individu maupun kelompok tertentu.
Jika ingin memperbaiki keadaan, setiap klaim harus dapat diperiksa. Setiap kebijakan harus dapat dievaluasi. Setiap dugaan penyimpangan harus ditangani melalui mekanisme yang sah. Dan setiap warga harus memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman maupun keluhan tanpa takut diabaikan.
Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk berbicara sekaligus kedewasaan untuk mendengarkan.
Pemerintah perlu terbuka terhadap kritik. Masyarakat perlu menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab. Media perlu menjaga independensi dan akurasi. Sementara itu, seluruh pemangku kepentingan harus bersedia menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan untuk mempertahankan citra.
Sebab, tujuan kritik bukan menciptakan permusuhan, melainkan memastikan bahwa kekuasaan, kebijakan, dan sumber daya publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kita Membutuhkan Perubahan Cara Berpikir, Bukan Sekadar Pergantian Slogan
Lalu, apa yang semestinya dilakukan?
Pertama, pembangunan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Data statistik perlu dipadukan dengan pengalaman warga, terutama kelompok yang selama ini kurang terdengar suaranya. Angka tetap penting, tetapi harus dibaca bersama kenyataan yang dialami masyarakat.
Kedua, program sosial harus saling terhubung. Keluarga yang menghadapi kemiskinan tidak cukup hanya menerima bantuan. Mereka juga membutuhkan kesempatan kerja, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan, serta lingkungan yang mendukung kemandirian.
Ketiga, anggaran publik harus dinilai berdasarkan manfaatnya. Transparansi perlu disertai evaluasi yang objektif, pengawasan yang efektif, dan keberanian memperbaiki program yang tidak memberikan hasil sesuai tujuan.
Keempat, perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Diperlukan pembagian peran yang jelas, layanan yang mudah dijangkau, mekanisme pelaporan yang aman, serta penghormatan terhadap hak dan martabat setiap anak.
Kelima, kolaborasi harus diperkuat tanpa menghilangkan fungsi kritis setiap pihak. Pemerintah, masyarakat sipil, media, perguruan tinggi, dan dunia usaha perlu bekerja sama menyelesaikan persoalan publik, tetapi tetap menjaga independensi dan tanggung jawab masing-masing.
Keenam, setiap daerah perlu memperkuat pemetaan kerawanan sosial secara berkala. Pemetaan ini bukan untuk memberikan stigma kepada wilayah atau kelompok tertentu, melainkan untuk mengenali risiko sejak dini, menentukan prioritas, dan mencegah persoalan berkembang menjadi krisis.
Ketujuh, keberhasilan pembangunan harus diukur melalui perubahan yang dirasakan masyarakat. Indikator keberhasilan perlu mencakup kualitas pekerjaan, ketahanan ekonomi keluarga, akses terhadap layanan dasar, keselamatan anak, pemerataan kesempatan, dan keberlanjutan lingkungan.
Langkah-langkah tersebut memang tidak menjanjikan perubahan secara instan. Namun, pembangunan yang bertanggung jawab tidak selalu menghasilkan capaian spektakuler dalam waktu singkat. Ia membutuhkan konsistensi, evaluasi, keterbukaan, dan kesediaan untuk mengakui kekurangan.
Yang lebih penting, pembangunan harus memiliki keberlanjutan. Program yang baik tidak boleh berhenti ketika perhatian publik mereda atau ketika terjadi pergantian kepemimpinan.
Siapa yang Sebenarnya Sedang Kita Sejahterakan?
Pada akhirnya, kita harus kembali kepada pertanyaan paling mendasar: untuk siapa pembangunan dilakukan?
Apakah pembangunan hanya dimaksudkan untuk memperindah laporan, meningkatkan angka, dan memperbanyak peresmian? Ataukah pembangunan sungguh-sungguh diarahkan untuk memastikan manusia dapat hidup lebih layak, anak-anak tumbuh lebih aman, keluarga memiliki ketahanan ekonomi, dan masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih adil?
Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan capaian pembangunan. Sebaliknya, pertanyaan ini mengingatkan bahwa setiap capaian harus selalu diuji berdasarkan tujuan akhirnya.
Kita boleh bangga terhadap kemajuan. Namun, kebanggaan tidak boleh membuat kita kehilangan kepekaan terhadap penderitaan yang masih ada.
Kita boleh optimistis terhadap masa depan. Namun, optimisme tidak boleh menggantikan kewajiban untuk memeriksa fakta dan memperbaiki kebijakan.
Kita boleh memberikan apresiasi kepada pemimpin dan lembaga yang bekerja dengan baik. Namun, apresiasi tidak menghapus hak masyarakat untuk bertanya, mengawasi, dan menuntut pertanggungjawaban.
Sebab, ukuran paling mendasar dari kemajuan bukanlah seberapa meyakinkan kita menceritakan keberhasilan, melainkan seberapa nyata kehidupan manusia berubah menjadi lebih baik.
Mungkin persoalan terbesar kita bukan semata-mata kurangnya program, terbatasnya sumber daya, atau minimnya gagasan. Kita juga perlu memeriksa keberanian untuk melihat kenyataan secara utuh, termasuk kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan persepsi dan narasi yang ingin kita percayai.
Ketika kenyataan itu terlihat, kita dihadapkan pada sebuah pilihan: mempertahankan kenyamanan persepsi atau mulai memperbaiki sistem yang menentukan kehidupan bersama.
Bagi saya, pilihan kedua jauh lebih penting.
Sebab, pembangunan bukan perlombaan untuk terlihat paling berhasil. Pembangunan adalah tanggung jawab untuk memastikan semakin sedikit manusia yang tertinggal, semakin banyak anak yang terlindungi, semakin kuat keluarga menghadapi guncangan, dan semakin luas kesempatan bagi setiap orang untuk hidup bermartabat.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi memang penting. Infrastruktur memang dibutuhkan. Investasi dan berbagai program pemerintah juga patut diperhitungkan. Namun, semuanya merupakan sarana, bukan tujuan akhir.
Tujuan pembangunan adalah manusia.
Jangan sampai kita terlalu sibuk merayakan kemajuan, hingga terlambat menyadari siapa saja yang belum ikut maju.
