Ketika Senayan Mempertaruhkan Akal Sehat dan Mundurnya Gibran Bisa Menjadi Awal Perlawanan Generasi Muda
Oleh: Agustinus Tedja Bawana
Ketum JKJT-prog.M.D.I
Ada sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada polemik ijazah seorang Wakil Presiden. Hal itu adalah ketika lembaga yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi justru membuat rakyat bertanya-tanya: apakah kekuasaan masih dijalankan untuk kepentingan konstitusi, atau justru konstitusi diperlakukan sebagai alat untuk melayani kepentingan kekuasaan?
Persoalan Gibran Rakabuming Raka tidak boleh dibaca semata-mata sebagai pertarungan antara seseorang dan DPR. Ini bukan sekadar persoalan siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang mundur, atau siapa yang berhasil menjatuhkan lawan. Persoalan sesungguhnya menyangkut kualitas demokrasi, integritas lembaga negara, kepastian hukum, serta keberanian politik untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
SENAYAN DAN JUNGKAT-JUNGKIT KEKUASAAN
Ketika 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran, publik berhak mempertanyakan bukan hanya dasar hukumnya, melainkan juga motivasi politik, proporsionalitas, dan kualitas pertimbangan yang melatarbelakangi langkah tersebut.
Kita perlu membedakan dua hal: kewenangan konstitusional dan kebijaksanaan dalam menggunakan kewenangan.
DPR memang memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun, apakah setiap kewenangan yang dimiliki otomatis layak digunakan tanpa mempertimbangkan dampak politik dan aspek keadilan bagi pihak yang menjadi sasaran?
Di sinilah letak persoalannya.
Saya tidak mengatakan bahwa Gibran harus kebal dari pemeriksaan. Sebaliknya, jika memang terdapat persoalan serius mengenai persyaratan pencalonan dan dokumen pendidikannya, semuanya harus dibuka secara transparan, objektif, dan dapat diuji. Tidak boleh ada perlindungan politik bagi siapa pun. Namun, tidak boleh pula ada penghukuman politik sebelum proses konstitusional dan pembuktian hukum diselesaikan.
Jangan sampai DPR berubah menjadi panggung penghakiman politik, tempat seseorang lebih dahulu diposisikan sebagai pihak yang bersalah sebelum seluruh persoalan diperiksa secara utuh.
Hak menyatakan pendapat bukanlah surat kuasa untuk menghakimi. Hak tersebut merupakan instrumen konstitusional yang harus dijalankan berdasarkan pembuktian, argumentasi, dan tanggung jawab politik.
KETIKA HUKUM BERTEMU KEPENTINGAN POLITIK
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam persoalan dokumen pendidikan Gibran telah melahirkan konsekuensi hukum yang tidak bisa diabaikan.
Namun, publik juga perlu memahami persoalan ini secara cermat. MK tidak menerima permohonan yang diajukan karena persoalan kedudukan hukum pemohon, sementara pertimbangannya memuat persoalan bukti dokumen pendidikan. Kemudian, MA dalam putusan kasasi menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan tidak sah.
Kedua hal tersebut harus dibaca secara utuh, bukan dipotong-potong demi kepentingan narasi politik tertentu.
Putusan pengadilan tidak boleh dipelintir menjadi senjata propaganda. Sebaliknya, pejabat negara juga tidak boleh berlindung di balik jabatan untuk menghindari konsekuensi hukum.
Namun, ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan: keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kecepatan politik.
Saya juga perlu menegaskan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat secara langsung tidak otomatis melanggar hukum. UU MD3 memungkinkan pengajuan hak tersebut berdasarkan materi dan bukti yang sah mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Presiden atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hak angket dan hak interpelasi bukanlah tahapan yang secara mutlak harus selalu ditempuh terlebih dahulu.
Justru karena jalur konstitusional tersebut tersedia, DPR wajib membuktikan bahwa materi dan bukti yang diajukan benar-benar memenuhi persyaratan, bukan sekadar memanfaatkan momentum untuk memperbesar tekanan politik.
Jangan sampai konstitusi hanya dijadikan pembungkus bagi pertarungan kepentingan.
GIBRAN MUNDUR BUKAN BERARTI GIBRAN KALAH
Inilah bagian yang, menurut saya, perlu dibaca lebih jauh.
Jika benar Gibran mengambil keputusan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden, sebagaimana diberitakan sejumlah media pada 11–12 November 2026, jangan terburu-buru menerjemahkannya sebagai kekalahan politik.
Mundur tidak selalu berarti menyerah. Ada kalanya seseorang memilih keluar dari arena pertarungan bukan karena kehilangan keberanian, melainkan karena menyadari bahwa pertarungan yang lebih besar sedang menunggu di depan.
Namun, keputusan mundur juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh tuduhan terhadap dirinya salah. Pengunduran diri tidak menghapus persoalan hukum, tidak membatalkan putusan pengadilan, dan tidak membebaskan siapa pun dari kewajiban mempertanggungjawabkan persoalan yang memang harus diselesaikan.
Justru di sinilah letak kedewasaan bernegara: berani menghadapi persoalan tanpa harus menjadikan stabilitas bangsa sebagai sandera pertarungan politik.
Saya ingin melihat kemungkinan yang lebih besar daripada sekadar drama pergantian jabatan.
Apabila Gibran mundur, jangan heran jika peristiwa ini justru menjadi momentum lahirnya gerakan kesadaran politik kaum muda. Bukan gerakan untuk memuja Gibran, bukan pula gerakan untuk membela keluarga atau kelompok kekuasaan tertentu, melainkan gerakan untuk melawan pembusukan sistem kebijakan, kemerosotan etika politik, dan praktik kekuasaan yang semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Saya melihat kemungkinan munculnya generasi muda yang mulai menyadari bahwa persoalan bangsa tidak akan selesai hanya dengan mengganti satu orang dengan orang lainnya.
Yang harus dibenahi adalah sistemnya.
Sistem yang memungkinkan kepentingan partai mengalahkan kepentingan publik. Sistem yang membuat wakil rakyat lebih sibuk mengelola kalkulasi kekuasaan daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Sistem yang menjadikan jabatan sebagai alat tawar-menawar, sementara keadilan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan masa depan generasi muda justru sering tertinggal.
Jika itulah yang lahir dari peristiwa ini, mundurnya Gibran bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada persoalan jabatan Wakil Presiden.
MUNDUR SELANGKAH, BUKAN MENYERAH PADA SEJARAH
Dalam pemikiran Albert Camus, khususnya melalui karyanya The Rebel, perlawanan terhadap ketidakadilan bukan sekadar tindakan menentang kekuasaan. Perlawanan merupakan upaya mempertahankan martabat manusia dan membangun solidaritas. Camus mengingatkan bahwa perjuangan kehilangan nilai moral ketika tujuan politik menghalalkan segala cara.
Sementara itu, Hannah Arendt, melalui pemikirannya tentang kekuasaan, menempatkan kekuatan politik sejati pada kemampuan masyarakat untuk berkumpul, bertindak bersama, dan membangun legitimasi melalui tindakan kolektif.
Kedua pemikiran tersebut relevan bagi Indonesia hari ini.
Kita tidak membutuhkan generasi muda yang hanya pandai berteriak, tetapi generasi yang mampu berpikir, mengorganisasi gagasan, mengawasi kekuasaan, dan menolak ketidakadilan tanpa kehilangan kemanusiaan.
Mundur selangkah bukan berarti kehilangan arah. Terkadang, mengambil jarak dari sebuah pertarungan justru memberikan ruang untuk melihat keseluruhan permainan, membaca siapa yang sesungguhnya diuntungkan, dan menentukan langkah berikutnya secara lebih matang.
Ada sebuah ungkapan perjuangan yang sangat relevan: mundur bukan untuk menyerah, melainkan untuk menyusun kekuatan dan kembali melangkah dengan kesadaran yang lebih utuh.
Bangsa ini tidak boleh terus-menerus menjadi korban eksperimen politik para elite.
JANGAN BIARKAN RAKYAT HANYA MENJADI PENONTON
Kita pernah menyaksikan sejarah ketika Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meninggalkan Istana di tengah pertarungan politik yang menguras energi bangsa. Peristiwa itu seharusnya menjadi pelajaran bahwa pergantian kekuasaan tidak selalu menyelesaikan persoalan mendasar dalam sistem politik.
Jangan sampai sejarah hanya berulang dalam bentuk berbeda, dengan aktor yang berganti, tetapi watak politik yang tetap sama.
Rakyat tidak boleh hanya dipanggil ketika pemilu tiba, lalu ditinggalkan ketika para elite mulai membagi kekuasaan.
DPR harus ingat bahwa kursi yang mereka duduki bukan milik partai, bukan milik kelompok, dan bukan milik pribadi. Kursi tersebut merupakan mandat rakyat. Karena itu, setiap langkah politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan kemanusiaan.
Kepada Gibran, jika memang memilih mundur, hadapilah seluruh persoalan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Kepada DPR, buktikan bahwa kewenangan yang dimiliki bukan sekadar alat untuk mempertontonkan kekuatan politik.
Kepada pemerintah, jangan menjadikan stabilitas sebagai alasan untuk menghindari transparansi.
Dan kepada kaum muda Indonesia, jangan tertipu oleh pergantian wajah di panggung kekuasaan. Awasi sistemnya, kritisi kebijakannya, serta bangun kekuatan moral dan intelektual untuk memperbaikinya.
Kita tidak sedang membutuhkan pahlawan baru yang sekadar menggantikan pahlawan lama. Kita membutuhkan sistem yang tidak lagi bergantung pada siapa yang sedang berkuasa.
YANG HARUS JATUH BUKAN HARGA DIRI BANGSA
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang apakah Gibran harus bertahan atau mundur. Bukan pula tentang apakah DPR harus menang atau kalah.
Yang jauh lebih penting adalah jangan sampai harga diri bangsa menjadi taruhan dalam permainan jungkat-jungkit kekuasaan.
Jika Gibran mundur, jangan buru-buru menganggap perjuangannya selesai. Jika DPR merasa menang, jangan buru-buru menganggap rakyat telah memberikan legitimasi moral terhadap seluruh langkah politiknya.
Sebab, kemenangan politik tidak selalu berarti kemenangan demokrasi.
Dan kekalahan seseorang tidak selalu berarti kekalahan sebuah gagasan.
Bisa jadi, dari satu keputusan untuk mundur justru lahir keberanian generasi baru untuk berdiri, bersuara, dan menuntut perubahan yang lebih mendasar.
Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin berkuasa. Indonesia sedang membutuhkan lebih banyak orang yang berani memperbaiki kekuasaan.
Jangan biarkan Senayan memainkan jungkat-jungkit kekuasaan di atas punggung bangsa.
Sebab, ketika elite sibuk berebut posisi, rakyatlah yang paling sering harus menanggung akibatnya.
— JKJT
