BACATODAY.COM – Perselisihan sewa-menyewa ruko di Jalan Danau Toba E9 No. 5, Kota Malang, berujung kericuhan pada Rabu (11/11/2026) sore. Penyewa ruko berinisial RT, yang disebut berprofesi sebagai advokat, menolak mengosongkan bangunan yang diminta kembali oleh pemiliknya, Herry Wiyono, 52 tahun.
Keributan sempat terjadi di dalam ruko yang digunakan sebagai kantor Law Firm Amelia Reza & Associates tersebut. Situasi itu membuat anggota Polsek Kedungkandang datang ke lokasi. Berdasarkan kesepakatan sementara, ruko harus ditutup, sedangkan kuncinya berada dalam pengawasan polisi.
“Kami tidak mengusir penyewa, tetapi hanya memberikan pemberitahuan kembali bahwa ruko tersebut akan digunakan oleh klien kami,” kata Agung Saputra Wijaya Kusuma, SH, kuasa hukum Herry dari Law Firm Leo & Associates.
Agung menjelaskan, persoalan bermula dari berakhirnya masa kontrak sewa ruko. Pada 2025, kliennya meminta penyesuaian harga sewa. Namun, menurut Agung, penyewa justru melayangkan somasi yang berisi tuntutan ganti rugi.
“Pada 2025, klien kami meminta kenaikan harga sewa. Tidak banyak. Namun, penyewa berinisial RT justru mengirimkan somasi yang pada intinya meminta ganti rugi,” paparnya.
Dalam somasi tersebut, RT disebut mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp500 juta untuk biaya perbaikan ruko yang telah disewa sejak 2022. Selain itu, RT juga meminta alternatif perpanjangan masa sewa hingga 50 tahun dengan nilai Rp25 juta per tahun tanpa kenaikan.
Agung menilai tuntutan tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, selama hubungan sewa-menyewa berlangsung, kedua belah pihak telah beberapa kali membuat kesepakatan perpanjangan kontrak, termasuk penyesuaian nilai sewa.
Ia menjelaskan, harga sewa yang sebelumnya Rp27 juta per tahun kemudian mengalami penyesuaian. Agung menyebut perubahan nilai sewa tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan bukan karena paksaan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Agung, pada periode 2022–2023, RT menyewa ruko dengan harga Rp27 juta per tahun. Selanjutnya, pada periode 2023–2025, nilai sewa disebut mencapai Rp50 jutaan. Perselisihan kemudian muncul ketika pemilik mengajukan penyesuaian harga sewa pada 2025.
Meski demikian, Agung menyatakan RT tetap membayar uang sewa sebesar Rp31 juta untuk masa perpanjangan mulai 2025 hingga 31 Oktober 2026.
“Kalau memang sejak awal merasa ada yang tidak sesuai dengan kondisi ruko, seharusnya disampaikan sejak awal. Mengapa baru dipersoalkan sekarang setelah hubungan sewa-menyewa berlangsung cukup lama?” ujar Agung.
Ia juga mengungkapkan keberatan kliennya terhadap tindakan yang menurutnya terjadi selama proses komunikasi terkait sengketa tersebut. Agung mengklaim terdapat perilaku yang dinilai tidak mencerminkan etika profesi advokat, termasuk dugaan tindakan menggebrak meja ketika berada di kantor kliennya.
Agung juga menyebut MRA, anak penyewa yang turut berprofesi sebagai advokat, melakukan tindakan serupa saat pihaknya menemui penyewa. Menurutnya, perilaku tersebut tidak sejalan dengan prinsip officium nobile, yakni advokat sebagai profesi yang terhormat.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Agung mengatakan pihaknya telah mengirimkan jawaban atas somasi pada 13 November 2025. Dalam surat itu, pihaknya menegaskan bahwa pemilik tidak bersedia memperpanjang masa sewa setelah kontrak berakhir.
Menurut Agung, keputusan tersebut merupakan hak pemilik yang ingin kembali menggunakan dan memanfaatkan bangunannya sendiri.
Untuk memastikan penyewa mengetahui batas waktu kontrak, pihaknya kemudian mengirimkan surat pemberitahuan pada 10 Juli 2026.
“Surat itu berisi pengingat bahwa masa sewa akan berakhir pada 31 Oktober 2026, sehingga penyewa diminta mempersiapkan barang-barang di dalam ruko untuk proses pengosongan,” jelasnya.
Agung menyebut pemberitahuan tersebut disampaikan sekitar tiga bulan sebelum masa kontrak berakhir agar penyewa memiliki waktu untuk mencari lokasi usaha lain.
Namun, persoalan berlanjut setelah pihaknya menerima somasi kedua. Dalam somasi tersebut, menurut Agung, terdapat tudingan bahwa dirinya selaku kuasa hukum Herry telah melanggar kode etik advokat.
“Kami mempertanyakan tudingan tersebut karena tidak disertai penjelasan mengenai pasal kode etik yang dilanggar maupun tindakan spesifik yang dipersoalkan. Atas somasi itu, kami memilih tidak memberikan jawaban karena substansi persoalan dinilai telah dijelaskan dalam tanggapan somasi pertama,” ungkapnya.
Agung menegaskan, kliennya memiliki dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas ruko tersebut.
Ia berpandangan, berakhirnya masa kontrak menjadi dasar bagi pemilik untuk meminta pengembalian bangunan dan memanfaatkannya kembali. Karena itu, ia berharap penyewa menghormati batas waktu sewa yang telah disepakati.
Sementara itu, MRA, yang juga disebut berprofesi sebagai advokat, menolak memberikan keterangan ketika dimintai tanggapan mengenai perselisihan tersebut.
“Saya nggak mau. Ini wartawan bayaran,” tudingnya saat dimintai komentar.
Hingga berita ini ditulis, keterangan mengenai pokok sengketa dari pihak penyewa belum diperoleh. (mrg)
