
BACATODAY.COM – Konflik pengelolaan Masjid Syuhada di Perumahan Karanglo Indah, Kelurahan Balearjosari, Kota Malang, berujung ke meja hijau. Sebanyak 10 warga menggugat jajaran pengurus takmir dan Yayasan Syuhada Karanglo Indah melalui perkara perbuatan melanggar hukum di Pengadilan Negeri (PN) Malang.
Sidang perdana perkara bernomor 357/Pdt.G/2026/PN Mlg tersebut digelar Selasa (17/11/2026) sore. Gugatan ini merupakan buntut konflik kepengurusan takmir yang telah berlangsung sejak 2024.
Polemik bermula ketika Ketua Takmir sebelumnya, H. Muchlis Ridwan, jatuh sakit. Pengelolaan harian masjid kemudian dimandatkan kepada Indro Triyono berdasarkan surat tugas tertanggal 10 Juni 2024.
Wakil Ketua Takmir Masjid Syuhada, Gurit Dwi Prasetyo, memaparkan bahwa penunjukan tersebut kemudian memunculkan perbedaan pandangan setelah perangkat RT dan RW setempat meminta keterlibatan dalam kepengurusan masjid.
“Perbedaan semakin mengemuka saat masuk periode kepengurusan 2025–2030. Sebagian warga di sana menghendaki pemilihan takmir melibatkan perangkat lingkungan,” ujar Gurit, sapaan akrabnya.
Sementara itu, jemaah yang selama ini merawat dan memakmurkan masjid berpandangan bahwa penentuan pengurus harus dilakukan melalui musyawarah mufakat internal jemaah aktif.
Gurit menegaskan, pihaknya berpegang pada tradisi kepengurusan masjid yang selama ini dijalankan, termasuk prinsip musyawarah sebagaimana ajaran Islam.
“Kami juga berpedoman kepada Al-Qur’an, khususnya Surah At-Taubah ayat 18, serta musyawarah mufakat. Ketika ada skema pemilihan baru yang tiba-tiba ditarik ke lingkungan dan ada kandidat yang bukan ahli masjid, kami tidak setuju. Jemaah berikhtiar mempertahankan hak masjid,” tegasnya.
Menurut dia, Yayasan Syuhada sebenarnya sempat mengakomodasi keinginan sebagian warga dengan menggelar musyawarah. Dalam proses tersebut, seorang warga yang juga merupakan jemaah terpilih sebagai ketua.
Namun, setelah itu muncul struktur kepengurusan baru yang dinilai mengesampingkan yayasan dan pengurus sebelumnya. Padahal, masjid yang diresmikan pada 1986 itu telah dikelola dan dimakmurkan oleh jemaah sejak generasi awal.
Perselisihan tersebut juga sempat melibatkan pihak eksternal, termasuk Lurah Balearjosari dan Camat Blimbing. Pihak yayasan mengaku telah melaporkan persoalan itu kepada Inspektorat Kota Malang.
Akhirnya, pihak yayasan memilih melanjutkan kepengurusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fadjar Abdi ditetapkan sebagai Ketua Takmir periode 2025–2030 berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan tertanggal 23 Februari 2025.
Gurit menyayangkan konflik berkepanjangan tersebut karena berdampak terhadap kenyamanan jemaah dalam menjalankan ibadah. Ia juga mengungkapkan bahwa pada 2025, pihak yang kini menjadi penggugat sempat menguasai kotak amal selama dua kali pelaksanaan salat Jumat.
Menurutnya, pengelolaan uang tersebut tidak diketahui secara jelas hingga saat ini dan persoalan itu sempat dilaporkan kepada kepolisian.
“Akibat kondisi tidak harmonis ini, ada ketidaknyamanan jemaah untuk beribadah. Padahal, siapa pun, tidak terbatas hanya warga Karanglo Indah, bisa bebas melaksanakan salat. Pintu tempat salat tetap kami buka untuk umum,” tandasnya.
Kuasa hukum Yayasan Syuhada, DR. Yayan Riyanto, SH, MH, menjelaskan bahwa gugatan tersebut menyeret tiga pengurus takmir sebagai tergugat utama. Mereka adalah Indro Triyono sebagai Tergugat I, Mochammad Isbandi sebagai Tergugat II, dan Fadjar Abdi sebagai Tergugat III.
Selain itu, Yayasan Syuhada Karanglo Indah, KUA Blimbing, Kementerian Agama Kota Malang, Kelurahan Balearjosari, serta PD BKMM-DMI Kota Malang turut ditarik sebagai pihak turut tergugat.
Yayan bersama tim kuasa hukum yang terdiri atas V.LF. Bili, SH, MH; Imam Syafi’i, SH, MH; Sigit Rahmantoro, SH; Febry Andy, SH; Tommy H. Timbang, SH; Farhan Faelani, SH; Rifqi I. Wibowo, SH; dan Shendy Prasetyo, SH, menyayangkan gugatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa Yayasan Syuhada Karanglo Indah telah memiliki legalitas berdasarkan akta notaris tertanggal 1 Agustus 2024 dan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0012207.AH.01.04.Tahun 2024.
“Masjid itu berdiri di atas empat sertifikat tanah wakaf, dua di Kabupaten Malang dan dua di Kota Malang. Bukan fasum pemberian pengembang seperti yang disebut para penggugat,” tegas Yayan.
Menurutnya, keberadaan Akta Ikrar Wakaf dari empat sertifikat hak milik (SHM) yang telah diwakafkan menjadi dasar bagi pihak yayasan dalam mempertahankan pengelolaan masjid.
Sebaliknya, para penggugat mendalilkan bahwa masjid tersebut berdiri di atas lahan fasilitas umum (fasum) perumahan sejak 1982. Mereka mempersoalkan pengelolaan lahan tersebut sebagai aset yayasan tanpa persetujuan warga.
Di antara para penggugat disebut terdapat perangkat RT dan RW dari wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang.
Sementara itu, pihak penggugat melalui Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang didampingi advokat Soehartono Soemarto belum memberikan tanggapan terkait gugatan tersebut.
Sidang perdana telah dilaksanakan pada Selasa (17/11/2026) sore. Persidangan selanjutnya dijadwalkan pekan depan dengan agenda pemanggilan para pihak. (mrg)










