
BACATODAY.com – Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Haji dan Umrah RI, Dr. H. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum., menegaskan tidak ada keretakan hubungan antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU).
Penegasan tersebut disampaikan Puji Raharjo saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV FK KBIHU yang berlangsung pada 17–20 November 2026 di Lombok, Kamis (19/11/2026).
Di hadapan peserta Mukernas, Puji mengakui munculnya narasi di media yang menggambarkan adanya ketegangan antara Kemenhaj dan FK KBIHU. Namun, ia memastikan somasi yang dilayangkan FK KBIHU Jawa Timur tidak akan merusak hubungan maupun komunikasi kedua pihak.
“Tapi saya membuktikan bahwa saya dan Kementerian Haji dan Umrah tidak ada hal yang memisahkan di antara kita. Walaupun Gus Fahmi Cs mengajukan somasi, tetapi kita jawab somasinya. Dan ada solusinya. Dan hubungan saya dengan Gus Fahmi dan KBIHU tidak akan rusak,” ujar Puji.
Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari peserta forum. Puji menegaskan, penyampaian keberatan maupun pengajuan somasi merupakan hak warga negara dan organisasi yang tergabung dalam FK KBIHU.
Menurutnya, perbedaan pandangan terkait kebijakan pemerintah tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kedua pihak untuk terus berkomunikasi dan mencari penyelesaian bersama.
“Sebagai warga negara, sebagai ormas, organisasi yang bergabung, berhimpun di situ, KBIHU berhak untuk menyatakan pendapat dan mengajukan keberatan. Dan itu tidak mengganggu hubungan Kemenhaj dengan FK KBIHU,” tegasnya.
Sementara itu, persoalan yang melatarbelakangi somasi tersebut berkaitan dengan pemblokiran pelunasan biaya haji bagi Pembimbing Ibadah Haji (PIH) KBIHU di Jawa Timur. Kebijakan itu berdampak pada ratusan pembimbing yang gagal mendampingi jemaah pada musim haji 2026.
Melalui kantor hukum Advokat Surjo & Partners, FK KBIHU Jatim telah melayangkan dua kali somasi kepada Kemenhaj RI. Somasi pertama dikirim pada 21 September 2026, kemudian disusul somasi kedua pada 6 Oktober 2026.
Kuasa hukum FK KBIHU Jatim, H. Surjono, S.H., M.H., membenarkan langkah hukum tersebut. Pihaknya meminta agar pemblokiran pelunasan bagi PIH KBIHU dibuka sehingga para pembimbing dapat menjalankan tugas pendampingan tanpa harus mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Benar kami telah melayangkan somasi dua kali terhadap Kemenhaj RI,” kata Surjono.
Ia menyebut pihaknya masih menunggu iktikad baik Kemenhaj untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jika tidak ada tanggapan resmi, pihaknya membuka kemungkinan untuk melanjutkan proses hukum.
Di sisi lain, perwakilan FK KBIHU Jatim, H. Abdulloh Fahmi Salam atau Gus Fahmi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima respons secara lisan dari Kemenhaj. Namun, hingga Kamis (19/11/2026), surat balasan resmi atas dua somasi yang dilayangkan belum diterima, baik oleh pihaknya maupun kuasa hukum.
Gus Fahmi menegaskan, pihaknya membutuhkan kepastian tertulis agar penyelesaian persoalan tidak hanya disampaikan melalui pernyataan lisan dalam forum.
“Kita menunggu suratnya, bukan hanya lisan atau ucapan saja. Sampai detik ini kami itu belum menerima surat. Bahkan kuasa hukum kita, Pak Suryo, itu belum sama sekali menerima surat balasan,” ungkap Gus Fahmi.
Meski berharap tercapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak atau win-win solution, Gus Fahmi menegaskan proses hukum tetap akan berjalan apabila tidak ada tindak lanjut konkret dari Kemenhaj.
“Maka kami tetap, masalah proses hukum ini tetap berjalan, ya. Ya, kami sudah bersabar satu, dua, somasi satu, dua sudah masuk, ya kan. Kami bersabar. Tapi kalau belum ada tanggapan sama sekali, maka ya tetap kita menjalankan proses hukum yang ada,” tegasnya.
Gus Fahmi juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap para pembimbing secara personal. Menurutnya, para pembimbing yang terdampak telah memiliki porsi haji sebelum berlakunya regulasi terbaru.
Ia berharap pemerintah tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, khususnya Pasal 5, yang menurutnya menjadi dasar pengecualian bagi pembimbing KBIHU dari ketentuan batas minimal masa tunggu 18 tahun untuk kembali menunaikan ibadah haji.
“Kami para pembimbing yang porsi reguler kami terblokir, berharap agar sebagaimana amanah UU No. 14 Tahun 2025, Pasal 5, bahwa pembimbing KBIHU dikecualikan dari aturan yang boleh berhaji minimal 18 tahun haji terakhir,” ujarnya.
Dalam Mukernas IV di Lombok, Gus Fahmi menyebut pihaknya tetap membawa aspirasi para pembimbing KBIHU dari Jawa Timur yang terdampak pemblokiran porsi haji. Tercatat sekitar 32 orang dari rombongan Jawa Timur turut hadir dalam agenda tersebut. (mrg)











