BACATODAY.COM – Perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Isu yang semula berkutat pada perencanaan dan efektivitas pelaksanaan, kini dinilai meluas menjadi tarik-menarik kepentingan politik.
Pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (Kalima), Aiman Adnan, melihat dinamika tersebut sebagai cerminan gesekan antara agenda pemerintah dan sikap politik di parlemen. Menurutnya, polemik yang muncul tidak lagi murni membahas substansi kebijakan.
Ia menilai sebagian kritik yang diarahkan kepada program ini, termasuk dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, justru berkembang menjadi perdebatan yang melebar dan menjauh dari tujuan awal program. Aiman berpendapat, kebutuhan dasar masyarakat seperti asupan gizi bagi anak sekolah seharusnya menjadi fokus utama.
Menurutnya, MBG merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin kecukupan gizi anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu. Ia menilai respons negatif terhadap program tersebut menunjukkan adanya dinamika politik atas perubahan prioritas kebijakan yang kini lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar.
Aiman juga menegaskan bahwa MBG bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen intervensi sosial untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang. Ia mengingatkan agar perdebatan tidak dipenuhi narasi yang menyesatkan dan mengaburkan tujuan program.
Lebih lanjut, ia menilai sikap para pihak terhadap MBG pada akhirnya akan dinilai oleh publik. Dalam pandangannya, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah menjalankan mandat untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa setiap narasi yang dianggap menghambat tujuan tersebut akan berhadapan dengan penilaian masyarakat luas. (nrn/yog)
