BACATODAY.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menyelesaikan berbagai persoalan yang disampaikan asosiasi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait kelebihan jumlah dapur yang telah dibangun.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), Charles menjelaskan bahwa saat ini sekitar 27.800 dapur MBG sudah beroperasi. Namun, berdasarkan informasi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, jumlah tersebut sudah melebihi kebutuhan dengan kelebihan sekitar 8.000 dapur.
Selain itu, masih terdapat sekitar 13.000 dapur lain yang telah dibangun atau sedang dalam proses pembangunan dan menunggu untuk bergabung dalam ekosistem MBG. Jika digabungkan, totalnya mencapai sekitar 40.000 dapur.
Politikus PDI Perjuangan itu mempertanyakan mekanisme perizinan pembangunan dapur yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) pada periode sebelumnya. Ia menilai proses tersebut perlu dievaluasi, apalagi Kejaksaan Agung kini tengah menyelidiki dugaan praktik jual beli izin pembangunan dapur.
Meski demikian, Charles menegaskan pemerintah tidak boleh mengabaikan para pelaku usaha yang telah membangun fasilitas berdasarkan izin resmi dari BGN. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi, termasuk mempertimbangkan kompensasi atau penggantian kerugian apabila dapur-dapur tersebut tidak dapat dimanfaatkan dalam program MBG.
Di sisi lain, Charles mengingatkan bahwa kemampuan anggaran negara juga harus diperhitungkan. Menurutnya, apabila seluruh 40.000 dapur diakomodasi dengan kapasitas maksimal 3.000 penerima manfaat per dapur, maka program tersebut berpotensi melayani hingga 120 juta orang. Jumlah itu dinilai jauh melampaui target masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan melalui program MBG.
Sebelumnya, Presidium Mitra Makan Bergizi Gratis yang menaungi sejumlah asosiasi menyatakan siap menggelar aksi penghentian operasional dapur MBG secara nasional sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, mengatakan para mitra merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan meski telah mengantongi surat keputusan resmi dan mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur.
Ia juga mengkritik penghentian kerja sama yang dilakukan BGN secara sepihak. Menurutnya, apabila perbaikan tata kelola tidak selesai hingga 17 Agustus 2026, seluruh mitra yang tergabung dalam asosiasi sepakat akan menghentikan operasional dapur MBG di berbagai daerah sebagai bentuk aksi bersama.(nrn/yog)
