Oleh: Agustinus Tedja Bawana
Ngutex Nglangut Ngopi Sore
Di balik obsesi terhadap prestasi, kompetisi, dan kecerdasan buatan, terdapat pertanyaan yang jauh lebih menggelisahkan: apakah pendidikan sedang membebaskan manusia atau justru mencetak manusia yang semakin mudah dikuasai?
Ada sesuatu yang patut kita curigai dari perubahan ekstrem dalam dunia pendidikan dan perilaku sosial anak-anak, terutama dalam peralihan antargenerasi, mulai dari generasi milenial, Generasi Z, hingga generasi yang lebih muda. Perubahan itu tidak cukup dijelaskan dengan tuduhan bahwa anak-anak zaman sekarang kehilangan sopan santun, orang tua kehilangan kendali, atau sekolah gagal mendisiplinkan murid. Penjelasan semacam itu terlalu sederhana untuk persoalan yang begitu kompleks.
Kita perlu berani menengok ke hulu: sistem ekonomi, struktur kekuasaan, desain teknologi, budaya konsumsi, dan ideologi yang diam-diam membentuk cara manusia berpikir, menginginkan sesuatu, memandang dirinya sendiri, serta memperlakukan sesamanya.
Jangan-jangan, yang sedang mengalami kerusakan bukan semata-mata perilaku anak, melainkan ekosistem sosial yang membentuk perilaku mereka.
Jika kita hendak mencari salah satu akar struktural persoalan tersebut, kapitalisme neoliberal layak diperiksa secara serius. Bukan karena seluruh perubahan buruk pasti bersumber darinya, melainkan karena sistem ini menempatkan kompetisi, efisiensi, produktivitas, pertumbuhan, dan akumulasi keuntungan sebagai ukuran penting keberhasilan masyarakat.
Ketika logika tersebut merembes ke hampir seluruh ruang kehidupan, pendidikan, keluarga, bahkan pembentukan karakter anak pun berisiko dinilai dengan ukuran yang sama: seberapa unggul, seberapa produktif, seberapa cepat, dan seberapa menguntungkan.
Di sinilah persoalannya bermula. Manusia perlahan-lahan tidak lagi diperlakukan sebagai tujuan, melainkan sebagai instrumen.
Masyarakat Pencapaian: Ketika Kesuksesan Dijual sebagai Janji Universal
Dalam The Achieving Society (1961), psikolog David C. McClelland membahas motivasi berprestasi (need for achievement) serta kaitannya dengan perilaku ekonomi dan pembangunan masyarakat. Gagasannya memiliki konteks ilmiah tersendiri sehingga tidak tepat jika langsung disamakan dengan propaganda neoliberal.
Namun, ketika motivasi berprestasi dipisahkan dari konteks sosial dan diadopsi secara sempit oleh budaya kompetisi, gagasan tersebut dapat berubah menjadi pembenaran bagi keyakinan yang berbahaya: setiap orang dianggap mampu berhasil asalkan cukup bekerja keras, memiliki ambisi, dan terus mengembangkan diri.
Di sinilah kita perlu mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman: apakah setiap orang benar-benar memiliki kesempatan yang setara untuk berhasil?
Seorang anak yang tumbuh dengan gizi memadai, keluarga yang stabil, sekolah berkualitas, akses digital, dan jaringan sosial yang kuat tidak memulai perlombaan dari garis yang sama dengan anak yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan fasilitas belajar, menghadapi konflik keluarga, atau tinggal di lingkungan yang tidak aman.
Namun, ketika kegagalan sepenuhnya dibebankan kepada individu, ketimpangan struktural menghilang dari pandangan. Orang miskin dianggap kurang berusaha. Anak yang tertinggal dianggap kurang cerdas. Mereka yang mengalami kelelahan dianggap tidak mampu mengelola diri. Sementara itu, mereka yang berhasil dipuji seolah-olah keberhasilannya sepenuhnya merupakan hasil keunggulan pribadi.
Inilah paradoks masyarakat pencapaian: sistem yang menciptakan garis start tidak setara justru sering menghakimi manusia berdasarkan hasil akhir perlombaan.
Prestasi bukanlah musuh. Kerja keras bukanlah kesalahan. Ambisi pun tidak harus dicurigai. Persoalan muncul ketika prestasi dijadikan satu-satunya ukuran martabat manusia, sementara keadilan dalam memperoleh kesempatan, kualitas relasi sosial, dan tanggung jawab kolektif dikesampingkan.
Ketika itu terjadi, prestasi berubah menjadi berhala. Manusia menyembah hasil, tetapi lupa mempertanyakan sistem yang menentukan siapa yang boleh menang dan siapa yang terus-menerus harus menerima kekalahan.
Rasio yang Diperbudak: Dari Alat Pembebasan Menjadi Mesin Penguasaan
Kritik ini menemukan landasan penting dalam pemikiran Max Horkheimer, salah satu tokoh utama Mazhab Frankfurt. Dalam Eclipse of Reason (1947), Horkheimer mengkritik dominasi rasio instrumental, yakni cara berpikir yang terutama menilai sesuatu berdasarkan kegunaan, efisiensi, dan kemampuannya mencapai tujuan tertentu.
Rasio yang semestinya membantu manusia memahami dunia dan membebaskan dirinya dapat menyempit menjadi alat untuk menguasai dunia, alam, dan sesama manusia.
Pertanyaannya tidak lagi, “Apakah tindakan ini adil?” melainkan, “Apakah tindakan ini efektif?”
Bukan lagi, “Apakah kebijakan ini memanusiakan manusia?” melainkan, “Apakah kebijakan ini meningkatkan produktivitas?”
Bukan lagi, “Apakah seorang anak tumbuh menjadi manusia yang utuh?” melainkan, “Berapa nilai yang diperoleh, berapa sertifikat yang dikumpulkan, dan seberapa cepat ia dapat memasuki pasar kerja?”
Perubahan pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi dampaknya mendalam. Perubahan itu memengaruhi cara institusi menentukan keberhasilan dan cara individu menilai dirinya sendiri.
Rasionalitas tidak lagi digunakan untuk mempertanyakan tujuan. Ia hanya sibuk mengoptimalkan cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kekuatan ekonomi dan politik.
Dalam keadaan demikian, manusia dapat menjadi sangat cerdas secara teknis, tetapi kehilangan keberanian moral untuk mempertanyakan apakah kecerdasan itu digunakan demi kehidupan atau justru demi penguasaan.
Ketika rasio kehilangan orientasi etis, kecerdasan justru dapat memperbesar daya rusak kekuasaan.
Kapitalisme Neoliberal dan Pendidikan yang Berisiko Menjadi Komoditas
Pendidikan seharusnya menjadi ruang tempat manusia belajar memahami dirinya, mengembangkan daya pikir kritis, merawat kepekaan sosial, dan membangun tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.
Akan tetapi, ketika pendidikan semakin kuat dipengaruhi logika pasar, muncul pergeseran mendasar. Sekolah mulai diperlakukan sebagai penyedia layanan, peserta didik sebagai pelanggan atau calon tenaga kerja, pengetahuan sebagai investasi, ijazah sebagai instrumen persaingan, dan prestasi sebagai modal untuk memperoleh posisi ekonomi yang lebih baik.
Tidak semua unsur tersebut selalu buruk. Keterampilan kerja penting. Pengelolaan pendidikan memerlukan efisiensi. Lembaga pendidikan pun harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.
Namun, persoalan muncul ketika kepentingan pasar menjadi penentu utama arah pendidikan, sementara pembentukan karakter, daya kritis, solidaritas, dan kemanusiaan dianggap sebagai pelengkap.
Dalam situasi itu, pertanyaan mendasar tentang pendidikan berubah.
Kita tidak lagi terutama bertanya, “Manusia seperti apa yang hendak kita bentuk?”
Kita justru bertanya, “Kompetensi apa yang paling dibutuhkan pasar?”
Perbedaannya sangat mendasar. Pertanyaan pertama menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan. Pertanyaan kedua berisiko menempatkan kebutuhan pasar sebagai pusat, sementara manusia dituntut menyesuaikan diri agar tetap berguna di dalamnya.
Ivan Illich, melalui Deschooling Society (1971), mengkritik kecenderungan masyarakat modern menyamakan pendidikan dengan persekolahan yang terlembagakan. Ketika proses belajar dimonopoli oleh sistem sertifikasi, jenjang, dan legitimasi institusional, masyarakat dapat kehilangan kemampuan untuk mengenali bahwa pembelajaran sesungguhnya berlangsung sepanjang kehidupan, melalui pengalaman, relasi, komunitas, dan keterlibatan sosial.
Illich tidak sekadar mengajak kita meniadakan sekolah. Pemikirannya menantang anggapan bahwa semakin banyak layanan pendidikan formal, semakin otomatis manusia menjadi terdidik.
Sekolah dapat bertambah, tetapi kemampuan berpikir merdeka belum tentu tumbuh. Sertifikat dapat berlipat, tetapi kebijaksanaan tidak otomatis meningkat.
Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed (1968; terjemahan bahasa Inggris terbit pada 1970), menawarkan kritik yang tidak kalah tajam. Pendidikan dapat menjadi sarana pembebasan apabila peserta didik diajak membaca dunia, mempertanyakan ketidakadilan, berdialog, dan bertindak secara reflektif. Sebaliknya, pendidikan dapat melanggengkan penindasan apabila murid hanya diposisikan sebagai penerima pengetahuan yang tidak boleh mempertanyakan struktur kekuasaan.
Dari kedua pemikir tersebut, kita memperoleh satu peringatan: pendidikan tidak cukup dinilai hanya dari gedung, kurikulum, fasilitas, angka kelulusan, atau jumlah lulusan yang terserap ke pasar kerja. Kita juga harus menilai apakah pendidikan memperluas kemerdekaan berpikir atau justru melatih kepatuhan.
Generasi yang Terus Berlari, tetapi Tidak Tahu Siapa yang Menentukan Garis Akhirnya
Dalam The Burnout Society (2010; terjemahan bahasa Inggris terbit pada 2015), filsuf Byung-Chul Han menggambarkan pergeseran masyarakat disiplin menuju masyarakat pencapaian. Individu modern tidak hanya menghadapi tekanan dari pihak luar. Ia juga terdorong untuk terus mengoptimalkan dirinya sendiri, bekerja lebih keras, menjadi lebih produktif, dan menganggap setiap keterbatasan sebagai hambatan pribadi yang harus diatasi.
Pengawasan tidak selalu membutuhkan seorang pengawas yang berdiri di depan kita. Tuntutan itu dapat hidup di dalam kepala kita sendiri.
Kita mengawasi produktivitas kita. Kita membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain. Kita merasa bersalah ketika beristirahat. Kita takut tertinggal ketika orang lain tampak lebih sukses.
Anak-anak dan remaja tumbuh di tengah lingkungan yang memperluas pola perbandingan tersebut. Nilai akademik, jumlah pengikut, popularitas, penampilan, prestasi olahraga, hingga respons di media sosial dapat menjadi ukuran penerimaan sosial.
Tentu, teknologi digital bukan satu-satunya penyebab perubahan perilaku generasi muda. Keluarga, kondisi ekonomi, kebijakan publik, relasi pertemanan, pengalaman individual, dan budaya lokal turut membentuk perkembangan mereka.
Namun, platform digital yang mengandalkan perhatian pengguna, personalisasi algoritmik, dan pengukuran keterlibatan dapat memperkuat kebiasaan membandingkan diri serta mengejar pengakuan.
Anak akhirnya tidak sekadar belajar untuk mengetahui. Ia dapat mulai belajar agar terlihat mengetahui.
Ia tidak sekadar berkarya. Ia dapat mulai berkarya agar diakui.
Ia tidak sekadar berprestasi. Ia merasa harus terus membuktikan bahwa dirinya layak dihargai.
Di sinilah masyarakat pencapaian menemukan bentuknya yang paling intim: kekuasaan tidak hanya bekerja melalui aturan dari luar, tetapi juga melalui hasrat, kecemasan, dan penilaian diri.
Manusia yang terus mengeksploitasi dirinya sendiri dapat merasa sedang mengejar kebebasan, padahal ia sedang mematuhi tuntutan yang telah diinternalisasikan.
Ketika anak kehilangan kesempatan untuk diam, bermain tanpa target, mengalami kegagalan tanpa dipermalukan, atau bertanya tanpa takut dianggap bodoh, yang terancam bukan hanya kesehatan psikologisnya. Yang terancam adalah ruang bagi pertumbuhan manusia yang tidak semata-mata ditentukan oleh ukuran prestasi.
Dari Hasrat ke Kebiasaan: Bagaimana Kekuasaan Membentuk Manusia Tanpa Harus Memerintahnya
Kekuasaan modern tidak selalu bekerja melalui larangan, ancaman, atau kekerasan yang kasatmata. Kekuasaan juga dapat bekerja melalui pembentukan kebiasaan, pengaturan lingkungan, penentuan insentif, pengulangan pesan, dan pengelolaan perhatian.
Inilah wilayah yang harus kita periksa ketika membicarakan hubungan antara pendidikan, teknologi digital, ekonomi politik, dan pembentukan perilaku generasi muda.
Kita tidak perlu mengandaikan adanya satu ruang rahasia tempat seluruh elite dunia menyusun setiap perilaku manusia secara terpusat untuk memahami bahayanya. Kekuasaan dapat bekerja secara sistemik tanpa membutuhkan satu sutradara tunggal.
Perusahaan teknologi mengejar keterlibatan pengguna. Industri pendidikan menawarkan keunggulan kompetitif. Pasar kerja menuntut keterampilan tertentu. Pemerintah mengejar indikator pembangunan. Kelompok politik membutuhkan dukungan.
Kepentingan-kepentingan tersebut dapat saling menguatkan, meskipun tidak selalu memiliki tujuan yang sama. Hasil akhirnya dapat berupa ekosistem yang membentuk perilaku manusia sesuai dengan kebutuhan institusi dominan.
Untuk membacanya secara sistematis, kita dapat menguraikan proses tersebut melalui enam tahapan analitis.
Tahap pertama: mendeteksi kebutuhan dan kerentanan manusia.
Sistem ekonomi dan teknologi mempelajari perilaku konsumen, kebiasaan penggunaan media, preferensi, perhatian, dan respons terhadap berbagai rangsangan. Data digunakan untuk memahami apa yang membuat seseorang bertahan, membeli, mengeklik, kembali menggunakan layanan, atau mengikuti suatu tren.
Penggunaan data tidak dengan sendirinya merupakan kejahatan. Persoalannya terletak pada siapa yang menguasainya, untuk kepentingan apa data digunakan, serta apakah individu memiliki kendali dan perlindungan yang memadai.
Tahap kedua: mengarahkan hasrat.
Setelah kebutuhan dan respons manusia dipahami, pesan, rekomendasi, iklan, dan bentuk pengakuan sosial dapat dirancang untuk menarik perhatian.
Keinginan manusia tidak selalu muncul dari kebutuhan yang benar-benar telah direfleksikannya. Sebagian keinginan dapat dibentuk oleh lingkungan sosial, pengulangan pesan, tekanan kelompok, dan desain teknologi.
Anak yang semula menggunakan perangkat digital untuk belajar dapat terdorong menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengejar hiburan, popularitas, atau pengakuan. Namun, arah tersebut bukanlah nasib yang tidak dapat diubah. Desain produk, literasi digital, pendampingan yang sehat, dan kebijakan perlindungan dapat memengaruhinya.
Tahap ketiga: mengubah rangsangan menjadi kebiasaan.
Perilaku yang berulang dapat menjadi kebiasaan, terutama ketika lingkungan memberikan imbalan atau penguatan secara konsisten.
Notifikasi, angka popularitas, rekomendasi tanpa henti, dan umpan balik sosial dapat mendorong seseorang memeriksa perangkatnya berulang kali. Dalam pendidikan, pola serupa dapat muncul melalui ketergantungan pada angka, peringkat, sertifikat, dan penghargaan.
Pada tahap ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar waktu, melainkan kemampuan mengarahkan perhatian secara mandiri.
Tahap keempat: menjadikan kebiasaan sebagai identitas.
Ketika pengakuan sosial terus-menerus dikaitkan dengan prestasi dan popularitas, manusia dapat mulai mendefinisikan dirinya berdasarkan ukuran tersebut.
Ia merasa berharga ketika berhasil dan tidak berguna ketika gagal. Ia belajar memamerkan pencapaian, tetapi tidak selalu belajar memahami dirinya sendiri.
Pada titik ini, sistem tidak perlu memerintahkan setiap orang untuk berkompetisi. Individu telah mengadopsi kompetisi sebagai cara memandang kehidupan.
Tahap kelima: melembagakan perilaku melalui pendidikan dan regulasi.
Ketika orientasi pada kompetisi masuk ke sistem evaluasi, kebijakan sekolah, kurikulum, penilaian kinerja, serta alokasi sumber daya, pola tersebut memperoleh legitimasi institusional.
Hal yang semula merupakan kecenderungan budaya dapat berubah menjadi kewajiban administratif.
Sekolah mengejar indikator. Guru mengejar target. Orang tua mengejar prestasi anak. Anak mengejar nilai. Semua orang sibuk memenuhi ukuran keberhasilan, tetapi tidak selalu memiliki kesempatan untuk mempertanyakan siapa yang menentukan ukuran tersebut.
Tahap keenam: mengubah kepatuhan menjadi sesuatu yang dianggap wajar.
Inilah tahap yang paling subtil.
Ketika seluruh lingkungan menganggap persaingan tanpa henti sebagai sesuatu yang normal, manusia dapat menerima tekanan tersebut sebagai kenyataan yang tidak perlu dipersoalkan. Ketimpangan dianggap sebagai konsekuensi alamiah. Kegagalan dianggap sebagai aib pribadi. Eksploitasi dianggap sebagai harga yang harus dibayar untuk kemajuan.
Pada saat itulah ideologi mencapai salah satu bentuk pengaruhnya yang paling kuat: bukan ketika manusia dipaksa mematuhinya, melainkan ketika manusia sulit membayangkan bahwa kehidupan dapat disusun dengan cara berbeda.
Keenam tahapan ini merupakan kerangka analitis untuk menguji mekanisme pembentukan perilaku, bukan bukti bahwa seluruh proses tersebut sengaja dirancang oleh satu kelompok elite global. Perbedaan itu penting.
Kritik sistemik justru akan lebih kuat apabila kita mampu menunjukkan mekanisme, aktor, kepentingan, data, dan kebijakan yang dapat diperiksa, alih-alih menggantinya dengan dugaan konspirasi yang tidak teruji.
Algoritma dan Ancaman Hilangnya Otot Berpikir
Ada persoalan lain yang jauh lebih mendasar: apa yang terjadi ketika kemudahan teknologi secara bertahap menggantikan latihan mental yang diperlukan untuk membangun kemampuan berpikir?
Otak manusia berkembang melalui proses belajar, pengalaman, latihan, interaksi sosial, dan adaptasi. Kemampuan membaca secara mendalam, mengingat, menghitung, menimbang bukti, memecahkan masalah, serta mengendalikan impuls memerlukan kesempatan untuk berlatih.
Ketika teknologi membantu pekerjaan tertentu, manfaatnya nyata. Kalkulator mengurangi beban perhitungan mekanis. Mesin pencari memperluas akses terhadap pengetahuan. Kecerdasan buatan dapat membantu menjelaskan konsep, memberikan umpan balik, dan mendukung kreativitas.
Namun, terdapat perbedaan mendasar antara menggunakan teknologi untuk memperkuat kemampuan berpikir dan menyerahkan seluruh proses berpikir kepada teknologi.
Jika seorang anak menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami mengapa suatu persoalan matematika memiliki jawaban tertentu, teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran. Namun, jika ia hanya menyalin jawaban tanpa memahami prosesnya, kemudahan tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan berlatih yang justru dibutuhkan untuk membangun kompetensi.
Jika murid menggunakan algoritma untuk memperluas wawasan, ia dapat belajar lebih jauh. Namun, jika ia hanya menerima informasi yang telah diseleksi berdasarkan preferensi sebelumnya, cakrawala berpikirnya berisiko menyempit.
Jika teknologi membantu manusia mengingat informasi, hal itu dapat membebaskan kapasitas mental untuk pekerjaan yang lebih kompleks. Akan tetapi, jika manusia tidak lagi berlatih mengevaluasi informasi, memeriksa sumber, atau menyusun argumen, ketergantungannya dapat meningkat.
Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa teknologi secara otomatis membuat manusia kehilangan kecerdasan. Persoalan yang lebih akurat ialah apakah penggunaan teknologi memperkuat atau justru menggantikan proses kognitif yang penting bagi tujuan pembelajaran tertentu.
Kita harus berani mengajukan pertanyaan yang lebih dalam: apakah kemajuan teknologi sedang memperluas kapasitas intelektual manusia atau hanya mempercepat produksi jawaban tanpa memperkuat kemampuan memahami?
Dalam pendidikan, kecepatan memperoleh jawaban bukanlah ukuran yang memadai bagi kedalaman pengetahuan. Anak yang mampu menjawab dengan bantuan mesin belum tentu mampu menjelaskan, mempertanyakan, atau menerapkan pengetahuan itu secara mandiri.
Pendidikan yang sehat tidak boleh sekadar mengajarkan cara menggunakan alat. Pendidikan juga harus membentuk kemampuan untuk menilai kapan alat tersebut membantu, kapan ia menyesatkan, dan kapan manusia harus mengambil alih tanggung jawab berpikir.
Sebab, ketika kemampuan berpikir kritis melemah, manusia tidak hanya berisiko menjadi bergantung pada teknologi. Ia juga menjadi lebih rentan terhadap manipulasi informasi, propaganda, penipuan digital, dan kepentingan pihak yang memiliki kendali atas sistem informasi.
Oligarki, Kekuasaan, dan Regulasi yang Kehilangan Keberanian Moral
Di sinilah kritik terhadap pendidikan harus bertemu dengan kritik ekonomi politik.
Kita tidak dapat membicarakan arah pendidikan tanpa mempertanyakan siapa yang memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan, siapa yang memperoleh keuntungan dari suatu keputusan, dan siapa yang harus menanggung biayanya.
Dalam sistem demokrasi, kebijakan pendidikan idealnya lahir melalui proses yang transparan, berbasis bukti, melibatkan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun, terdapat risiko ketika kelompok bermodal ekonomi besar juga memiliki akses politik yang tidak seimbang.
Pengaruh tersebut dapat muncul melalui lobi, pendanaan, hubungan bisnis, penguasaan pasar, pengendalian narasi publik, atau keterlibatan dalam penyusunan regulasi. Semua mekanisme tersebut perlu diperiksa berdasarkan bukti konkret, bukan diasumsikan hadir dalam setiap kebijakan.
Masalahnya bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah institusi publik masih memiliki otonomi untuk melindungi kepentingan masyarakat ketika berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang besar.
Ketika kebijakan dibuat lebih menguntungkan kelompok tertentu, sementara risiko sosial, kerusakan lingkungan, dan biaya pendidikan dibebankan kepada masyarakat luas, kita menghadapi persoalan keadilan struktural.
Di sinilah oligarki menjadi relevan sebagai konsep analisis: konsentrasi kekayaan dan pengaruh politik dapat mempersempit ruang partisipasi warga serta mengganggu kemampuan negara bertindak demi kepentingan publik.
Namun, kita harus membedakan kritik tersebut dari anggapan bahwa seluruh elite memiliki agenda tunggal yang terkoordinasi. Kepentingan elite dapat bersaing, bertentangan, dan berubah. Yang perlu dibuktikan ialah bagaimana konsentrasi kekuasaan bekerja dalam kasus tertentu, bukan sekadar menyebut keberadaan elite sebagai penjelasan bagi semua persoalan.
Pertanyaan yang harus diajukan kepada pembuat kebijakan pendidikan antara lain:
– Siapa yang dilibatkan dalam penyusunan regulasi, dan siapa yang disingkirkan dari proses tersebut?
– Apakah anggaran pendidikan benar-benar meningkatkan mutu pembelajaran atau justru lebih banyak memenuhi kepentingan administratif dan pengadaan?
– Apakah kerja sama dengan perusahaan teknologi memperkuat kemandirian pendidikan atau menciptakan ketergantungan jangka panjang?
– Apakah indikator keberhasilan disusun untuk kepentingan peserta didik dan masyarakat atau terutama untuk memenuhi tuntutan pasar?
– Apakah masyarakat dapat mengakses informasi anggaran, mengevaluasi hasil program, dan meminta pertanggungjawaban pejabat?
Pertanyaan-pertanyaan ini lebih tajam daripada sekadar menuduh adanya permainan kekuasaan. Sebab, setiap pertanyaan dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen, audit, penelitian, investigasi jurnalistik, dan pengawasan publik.
Regulasi yang baik bukanlah regulasi yang sekadar terlihat modern. Regulasi yang baik harus mampu melindungi manusia, membatasi penyalahgunaan kekuasaan, menjamin keadilan, dan menyediakan mekanisme koreksi ketika negara atau pasar gagal menjalankan tanggung jawabnya.
Jika hukum kehilangan keberanian untuk membatasi kekuasaan, keadilan dapat berubah menjadi prasasti yang dipajang, bukan nilai yang hidup.
Kerusakan Lingkungan: Wajah Lain dari Logika yang Sama
Kritik terhadap kapitalisme neoliberal juga harus memperhitungkan hubungan antara pendidikan, konsumsi, eksploitasi sumber daya alam, dan krisis ekologis.
Sistem ekonomi yang terlalu mengagungkan pertumbuhan tanpa memperhitungkan batas ekologis dapat mendorong ekstraksi sumber daya secara berlebihan, pencemaran, perubahan penggunaan lahan, serta pemindahan beban lingkungan kepada masyarakat yang paling rentan.
Tidak seluruh kerusakan lingkungan dapat dijelaskan oleh satu ideologi. Faktor kelembagaan, teknologi, kebijakan energi, ketimpangan global, dan pola konsumsi juga berperan. Namun, insentif ekonomi yang mengutamakan keuntungan jangka pendek tanpa memperhitungkan biaya ekologis secara memadai merupakan salah satu persoalan struktural yang patut dikritik.
Di sini kita menemukan kemiripan logika dengan masyarakat pencapaian.
Dalam pendidikan, manusia dinilai berdasarkan produktivitasnya.
Dalam ekonomi ekstraktif, alam dinilai berdasarkan nilai yang dapat diambil darinya.
Dalam budaya konsumsi, kebahagiaan dinilai berdasarkan kemampuan memperoleh dan memiliki.
Ketiganya berisiko mereduksi sesuatu yang kompleks menjadi satu ukuran yang mudah dihitung.
Anak diajarkan menjadi unggul, tetapi belum tentu diajarkan memahami batas. Ekonomi mengejar pertumbuhan, tetapi belum tentu memperhitungkan seluruh biaya ekologis. Masyarakat mengagungkan kemajuan, tetapi sering terlambat bertanya: kemajuan untuk siapa, dengan biaya apa, dan sampai kapan?
Pendidikan yang kehilangan dimensi ekologis berisiko menghasilkan manusia yang cakap mengelola sumber daya, tetapi tidak memahami tanggung jawab terhadap kehidupan.
Karena itu, pendidikan tidak boleh hanya menyiapkan generasi untuk memasuki pasar kerja. Pendidikan juga harus memampukan generasi muda memahami hubungan antara produksi, konsumsi, ketimpangan, keberlanjutan, dan hak generasi mendatang.
Mengembalikan Pendidikan kepada Hakikatnya: Manusia Bukan Mesin Pencapaian
Jika persoalan kita bersifat sistemik, jawabannya pun tidak cukup berupa seruan agar orang tua lebih tegas, guru lebih disiplin, atau anak lebih rajin.
Perubahan harus menyentuh cara kita merumuskan tujuan pendidikan, menyusun kebijakan, mengelola teknologi, mendistribusikan sumber daya, dan mendefinisikan keberhasilan.
Pertama, mengembalikan martabat manusia sebagai tujuan pendidikan. Nilai akademik dan keterampilan kerja tetap penting, tetapi harus berjalan bersama perkembangan moral, kemampuan berpikir kritis, empati, kreativitas, tanggung jawab sosial, serta kesehatan relasi manusia.
Kedua, membangun kesetaraan kesempatan yang nyata. Anak tidak cukup diberi nasihat untuk bekerja keras. Mereka membutuhkan gizi, lingkungan yang aman, guru berkualitas, fasilitas belajar, dukungan psikososial, dan akses pendidikan yang adil. Prestasi harus dibaca bersama kondisi yang memungkinkan atau menghambatnya.
Ketiga, mengubah evaluasi dari sekadar pengukuran menuju pemahaman. Sekolah perlu menilai bukan hanya apa yang mampu dijawab murid, tetapi juga bagaimana mereka menalar, menguji informasi, bekerja sama, mengakui kesalahan, dan menerapkan pengetahuan.
Keempat, membangun kemandirian berpikir di tengah perkembangan kecerdasan buatan. Teknologi harus digunakan dengan tujuan pedagogis yang jelas. Murid perlu dilatih memeriksa sumber, memahami proses, mempertanyakan keluaran algoritma, menjaga privasi, dan menghasilkan karya dengan tanggung jawab intelektual.
Kelima, membatasi dominasi kepentingan komersial dalam ruang pendidikan. Pengadaan teknologi, kerja sama industri, penggunaan data murid, dan kebijakan berbasis platform harus tunduk pada prinsip transparansi, keamanan, kepentingan publik, serta evaluasi independen.
Keenam, memperkuat pendidikan demokratis dan ekologis. Anak harus belajar bahwa masyarakat tidak dibangun hanya melalui persaingan, tetapi juga melalui solidaritas, musyawarah, kepedulian terhadap kelompok rentan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Ketujuh, memastikan akuntabilitas kekuasaan. Kebijakan pendidikan harus dapat diperiksa oleh masyarakat. Anggaran perlu transparan, konflik kepentingan harus diungkapkan, evaluasi program harus terbuka, dan partisipasi guru, orang tua, murid, serta komunitas tidak boleh berhenti sebagai formalitas.
Semua langkah tersebut menuntut perubahan yang melampaui ruang kelas. Pendidikan yang membebaskan memerlukan lingkungan sosial yang memungkinkan kebebasan itu tumbuh.
Jangan Sampai Kita Berhasil Mencetak Manusia yang Gagal Menjadi Manusia
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar mengenai masa depan pendidikan bukanlah apakah generasi mendatang akan lebih pintar daripada generasi sebelumnya. Mereka mungkin akan memiliki akses pengetahuan yang lebih luas, perangkat yang lebih canggih, dan kemampuan menyelesaikan persoalan teknis yang sebelumnya sulit dibayangkan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah mereka akan menjadi lebih merdeka?
Merdeka untuk berpikir tanpa harus tunduk pada algoritma. Merdeka untuk gagal tanpa kehilangan martabat. Merdeka untuk bekerja tanpa diperbudak oleh tuntutan produktivitas. Merdeka untuk berbeda tanpa takut disingkirkan. Merdeka untuk mempertanyakan kekuasaan tanpa langsung dicap sebagai penghambat kemajuan.
Sebab, manusia yang mampu menghasilkan banyak hal belum tentu memahami untuk apa hasil itu diproduksi. Manusia yang menguasai teknologi belum tentu menguasai dirinya sendiri. Masyarakat yang memiliki sekolah, universitas, sertifikat, serta kecerdasan buatan belum tentu memiliki kebijaksanaan untuk menggunakan semuanya demi kebaikan bersama.
Kita harus berhenti menganggap bahwa setiap masalah pendidikan dapat diselesaikan dengan menambah kompetisi, memperbanyak indikator, mempercepat digitalisasi, atau meningkatkan target prestasi.
Terkadang, yang dibutuhkan bukan perlombaan yang lebih cepat, melainkan keberanian untuk mempertanyakan arah perlombaan itu sendiri.
Kapitalisme neoliberal layak dikritik ketika menjadikan pasar sebagai ukuran utama kehidupan, mengubah manusia menjadi modal, dan menempatkan keuntungan di atas keadilan. Namun, kritik tersebut harus diwujudkan melalui pemeriksaan institusi, bukti empiris, analisis kebijakan, dan keberanian memperbaiki struktur yang terbukti merugikan masyarakat.
Kita tidak perlu membayangkan satu konspirasi sempurna untuk menyadari bahwa sistem yang memberikan penghargaan berlebihan kepada keuntungan dapat mengorbankan nilai-nilai yang tidak mudah dihitung dengan uang.
Kita juga tidak perlu menolak seluruh kemajuan untuk memahami bahwa kemajuan tanpa orientasi etis dapat membawa manusia semakin jauh dari kemanusiaannya.
Bahaya terbesar pendidikan bukanlah ketika anak gagal meraih prestasi. Bahaya terbesar justru muncul ketika ia berhasil mencapai semua target, tetapi kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan apakah target itu layak dikejar.
Sebab, ketika keunggulan menjadi berhala, manusia belajar mengorbankan sesamanya demi kemenangan. Ketika produktivitas menjadi agama, istirahat terasa seperti dosa. Ketika algoritma menjadi penuntun utama, penilaian mandiri dapat kehilangan ruang. Dan ketika pendidikan hanya menjadi mesin pencetak tenaga kerja, masyarakat berisiko kehilangan salah satu tempat terpenting untuk melahirkan manusia yang mampu menentang ketidakadilan.
Maka, yang harus kita selamatkan bukan sekadar sekolah dari buruknya tata kelola, anak dari pengaruh teknologi, atau guru dari beratnya beban administratif.
Yang harus kita selamatkan adalah makna manusia itu sendiri.
Pendidikan semestinya membentuk manusia yang mampu berpikir, merasakan, mempertanyakan, mencintai, dan bertanggung jawab. Bukan sekadar manusia yang patuh pada target, piawai mengikuti algoritma, dan siap dipertukarkan dalam mekanisme pasar.
Sebab, ketika keadilan kehilangan keberanian, adab kehilangan tempat, dan manusia kehilangan kemampuan untuk berpikir merdeka, yang sedang runtuh bukan hanya sistem pendidikan.
Yang sedang runtuh adalah fondasi peradaban.
Dan mungkin, di tengah hiruk-pikuk mengejar prestasi itu, pertanyaan paling penting justru belum pernah kita jawab dengan sungguh-sungguh:
Apakah kita sedang mendidik manusia untuk memerdekakan kehidupan, atau sedang mendidik kehidupan agar semakin mudah dikuasai oleh manusia yang memiliki modal dan kekuasaan?
