- BACATODAY.COM – Pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme kini membutuhkan keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa. Tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan, penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi, kepedulian sosial, hingga literasi digital menjadi bagian penting dalam membentengi masyarakat dari pengaruh paham ekstremisme.
Komitmen tersebut diperkuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui pengembangan program Desa Siapsiaga. Program ini menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengenali potensi ancaman sekaligus membangun ketahanan sosial sejak dini.
Sebagai langkah konkret, BNPT menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penggerak Desa Siapsiaga Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Kegiatan ini diikuti 108 penggerak dari enam provinsi, meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung.
Plt. Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi BNPT, Irjen Pol. Wawan Ridwan, S.I.K., S.H., M.H., saat membuka kegiatan menegaskan bahwa penggerak Desa Siapsiaga memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami karakteristik sosial di wilayah masing-masing.
Menurutnya, kelompok ekstremis terus mengembangkan strategi penyebaran pengaruh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Berbagai konten di media sosial digunakan untuk membangun simpati hingga memengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda.
“Penggerak Desa Siapsiaga menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal atau paham kekerasan kepada generasi muda. Hal ini dikarenakan kelompok ekstremis semakin adaptif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Mereka menggunakan berbagai bentuk konten digital untuk membangun simpati dan memengaruhi pola pikir masyarakat,” ujarnya.
Wawan menambahkan, kondisi tersebut menuntut masyarakat memiliki kemampuan lebih baik dalam memilah informasi. Penggerak desa diharapkan mampu menjadi motor edukasi bagi keluarga, anak muda, dan komunitas agar tidak mudah terpengaruh propaganda yang mengarah pada kekerasan.
Ia menjelaskan, program Desa Siapsiaga merupakan bagian dari implementasi kesiapsiagaan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
Dalam pelaksanaannya, BNPT menjalankan tiga pendekatan utama, yakni kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Melalui program tersebut, masyarakat didorong memiliki kemampuan mengenali ancaman serta membangun daya tangkal terhadap penyebaran paham radikal terorisme.
“Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, kami melakukan upaya pencegahan melalui tiga kegiatan, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Inilah salah satu implementasi program kesiapsiagaan nasional, yaitu menjaga komunitas agar memiliki daya tangkal secara dini untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme yang terjadi di masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI), Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D., yang menjadi narasumber dalam Rakornas tersebut, menilai tantangan ekstremisme semakin kompleks karena penyebarannya dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan desa.
Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setidaknya terdapat tiga aspek yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, memperkuat nilai kebangsaan melalui forum kebudayaan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Langkah ini penting untuk menjaga persatuan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kedua, meningkatkan ketahanan digital anak dan remaja. Keluarga, tenaga pendidik, serta komunitas perlu terlibat dalam memberikan pendampingan agar generasi muda mampu mengenali propaganda, menyaring informasi, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
Ketiga, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif. Potensi ekonomi desa perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan, membuka ruang partisipasi masyarakat, dan memperkuat solidaritas sosial.
Pentingnya penguatan program Desa Siapsiaga juga dirasakan langsung oleh para penggerak di daerah. Nurwulan, salah satu penggerak Desa Siapsiaga dari Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengaku mendapatkan tambahan wawasan serta kesempatan menyamakan persepsi dalam mengembangkan program di wilayahnya.
“Setelah menghadiri acara ini, wawasan kami terkait pengembangan program Desa Siapsiaga di wilayah Menes bertambah. Kami dapat menyatukan persepsi dalam pergerakan Desa Siapsiaga, salah satunya untuk meningkatkan program ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah Menes,” ungkapnya.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan ekstremisme tidak cukup berhenti pada sosialisasi. Diperlukan aksi nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi, pemeliharaan kerukunan, hingga penyediaan ruang kegiatan positif bagi generasi muda.
Mengusung tema “Dari Desa, Siap Kolaborasi Jaga Indonesia”, Rakornas Penggerak Desa Siapsiaga Tahun 2026 menjadi forum konsolidasi kebijakan, pertukaran pengalaman, sekaligus identifikasi berbagai tantangan yang dihadapi para penggerak dalam menjalankan program pencegahan terorisme di daerah.
Melalui penguatan kapasitas 108 penggerak dari enam provinsi, BNPT berharap terbentuk jejaring masyarakat yang mampu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga ketahanan sosial di tingkat desa.
Sebab, desa yang tangguh bukan sekadar lingkungan yang aman dari ancaman. Lebih dari itu, desa harus memiliki masyarakat yang saling peduli, generasi muda yang terlindungi, ekonomi yang berdaya, serta warga yang mampu menjaga persatuan. Dari ketahanan masyarakat di tingkat paling bawah inilah, upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. (him)
