Ketika kekuasaan memiliki kemampuan mendengar, siapa yang memastikan negara tidak kehilangan batas?
Oleh: Agustinus Tedja Bawana
Ketua Umum JKJT-Prog MDI
Ada satu persoalan yang semakin relevan di tengah perkembangan teknologi komunikasi dan dinamika politik Indonesia: sejauh mana negara berhak memasuki ruang komunikasi pribadi seseorang atas nama keamanan, penegakan hukum, dan kepentingan nasional?
Pertanyaan ini tidak sederhana. Di satu sisi, negara membutuhkan kemampuan intelijen untuk mendeteksi ancaman, mengungkap kejahatan, mengantisipasi terorisme, serta melindungi keselamatan masyarakat. Namun, di sisi lain, penyadapan merupakan salah satu bentuk kewenangan paling sensitif karena memungkinkan akses terhadap ruang pribadi seseorang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
Ketika kewenangan tersebut berada di tangan institusi yang memiliki kekuatan hukum, perangkat teknologi, dan akses terhadap jaringan komunikasi, masyarakat berhak bertanya: apakah setiap tindakan penyadapan benar-benar dilakukan berdasarkan kebutuhan hukum, atau ada kemungkinan kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan lain?
Pertanyaan itu bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap negara. Justru, dalam negara demokrasi, mempertanyakan batas kekuasaan merupakan bagian dari upaya memastikan negara tetap berjalan berdasarkan hukum.
Ketika Kecurigaan Menjadi Pintu Masuk Kekuasaan
Dalam dunia intelijen, kecurigaan merupakan salah satu titik awal pengumpulan informasi.
Lembaga intelijen tidak selalu menunggu terjadinya tindak pidana untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Intelijen bekerja melalui pengamatan, analisis, pemetaan hubungan, serta penilaian terhadap berbagai informasi yang belum tentu semuanya memiliki kepastian.
Dalam konteks keamanan nasional, pendekatan tersebut dapat dipahami. Ancaman terhadap negara tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Kejahatan terorganisasi, terorisme, infiltrasi, penyelundupan, hingga ancaman terhadap objek vital dapat berkembang melalui komunikasi yang tersembunyi.
Namun, persoalan muncul ketika kecurigaan diperlakukan seolah-olah sudah menjadi bukti.
Kecurigaan dapat menjadi dasar penilaian awal, tetapi tidak otomatis membenarkan tindakan memasuki seluruh ruang komunikasi seseorang.
Seseorang yang berkomunikasi dengan pihak yang sedang diselidiki belum tentu terlibat dalam kejahatan. Pejabat yang berkomunikasi dengan pihak tertentu belum tentu sedang melakukan konspirasi. Wartawan yang berhubungan dengan narasumber juga tidak otomatis menjadi bagian dari kepentingan politik yang sedang dipersoalkan.
Di sinilah profesionalisme intelijen diuji.
Intelijen yang profesional tidak sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Intelijen harus mampu membedakan informasi yang relevan, informasi yang tidak relevan, serta informasi yang berpotensi menyesatkan.
Apabila setiap hubungan komunikasi dipandang sebagai potensi ancaman, ruang kebebasan masyarakat akan semakin menyempit.
Negara tidak boleh menjadikan kecurigaan sebagai alasan untuk melakukan pengawasan tanpa batas.
Siapa Sebenarnya yang Berwenang Melakukan Penyadapan?
Pertanyaan pertama yang harus dijawab secara tegas adalah mengenai kewenangan.
Penyadapan bukan kewenangan yang dapat dimiliki setiap institusi hanya karena lembaga tersebut menjalankan fungsi keamanan, penegakan hukum, atau kepentingan negara.
Kewenangan penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan prosedur pelaksanaannya.
Di Indonesia, ketentuan mengenai penyadapan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Tidak semua lembaga memiliki dasar kewenangan dan mekanisme yang sama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, memiliki kewenangan penyadapan dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.
Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga intelijen negara juga memiliki fungsi serta kewenangan yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak dapat diabaikan hanya dengan alasan bahwa seluruh institusi bekerja untuk kepentingan negara.
Memiliki fungsi penegakan hukum tidak berarti memiliki kewenangan menyadap tanpa batas. Demikian pula, menduduki jabatan tinggi tidak otomatis memberikan hak untuk memerintahkan penyadapan terhadap siapa pun tanpa memenuhi ketentuan hukum.
Kewenangan harus dipahami berdasarkan undang-undang yang berlaku, jenis perkara, tujuan tindakan, serta prosedur yang diwajibkan.
Setidaknya, terdapat tiga hal yang perlu dibedakan.
Pertama, kewenangan institusi untuk melakukan penyelidikan atau pengumpulan informasi.
Kedua, kewenangan melakukan tindakan khusus yang membatasi hak seseorang, termasuk penyadapan.
Ketiga, kewenangan memberikan persetujuan, melakukan pengawasan, atau menguji legalitas tindakan tersebut.
Ketiganya tidak selalu berada di tangan pihak yang sama.
Pemisahan ini penting agar tidak terjadi situasi ketika satu institusi sekaligus menentukan adanya kecurigaan, memutuskan perlunya penyadapan, melaksanakan tindakan tersebut, dan menilai sendiri apakah tindakannya sudah benar.
Negara yang sehat membutuhkan batas yang jelas antara kekuasaan untuk bertindak dan mekanisme untuk mengawasi tindakan tersebut.
Ketika Kejaksaan Bekerja Sama dengan Operator Telekomunikasi
Pada Juni 2025, persoalan penyadapan kembali menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung menjalin kerja sama dengan empat operator telekomunikasi.
Kejaksaan menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berkaitan dengan kebutuhan penegakan hukum, termasuk pencarian buronan.
Dari perspektif penegakan hukum, kebutuhan tersebut dapat dipahami. Melacak seseorang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) membutuhkan kemampuan memperoleh informasi yang relevan, termasuk informasi komunikasi apabila tersedia dasar hukum yang sah.
Namun, persoalan utamanya bukan hanya tujuan yang dinyatakan, melainkan bagaimana kewenangan tersebut dijalankan.
Apakah tindakan dilakukan terhadap sasaran yang telah teridentifikasi secara jelas?
Apakah terdapat batas waktu dan ruang lingkup tindakan?
Apakah permintaan penyadapan harus memenuhi persyaratan tertentu?
Siapa yang mengawasi akses terhadap informasi?
Bagaimana memastikan data milik orang lain yang tidak berkaitan dengan perkara tidak ikut dikumpulkan atau digunakan?
Dan yang tidak kalah penting, bagaimana seseorang memperoleh perlindungan apabila ternyata menjadi sasaran penyadapan yang tidak sah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena komunikasi melalui jaringan telekomunikasi tidak hanya berisi percakapan mengenai tindak pidana. Di dalamnya terdapat komunikasi keluarga, pekerjaan, hubungan profesional, informasi pribadi, hingga komunikasi antara wartawan dan narasumber.
Satu akses terhadap komunikasi dapat membuka begitu banyak aspek kehidupan seseorang.
Karena itu, kerja sama teknis dengan operator telekomunikasi tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif semata.
Kesepakatan antarlembaga tidak dapat menggantikan dasar kewenangan yang diwajibkan undang-undang. Nota kesepahaman, hubungan kelembagaan, ataupun kebutuhan operasional tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban untuk memenuhi persyaratan hukum.
Yang perlu menjadi perhatian publik bukan semata-mata apakah Kejaksaan membutuhkan teknologi untuk melacak buronan, melainkan apakah penggunaan teknologi tersebut telah memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan pengawasan.
Apakah Keamanan Negara Dapat Mengalahkan Hak Privasi?
Jawabannya tidak sesederhana menyatakan bahwa keamanan negara selalu lebih penting daripada privasi.
Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh perlindungan konstitusional.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman.
Sementara itu, Pasal 28J UUD 1945 mengatur kemungkinan pembatasan hak melalui undang-undang untuk tujuan tertentu, termasuk menghormati hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang sah dalam kehidupan masyarakat demokratis.
Namun, ketentuan tersebut bukan berarti negara dapat membatasi hak seseorang hanya dengan menyebut kepentingan keamanan.
Pembatasan hak harus memiliki dasar hukum dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Dalam konteks penyadapan, setidaknya terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan.
Pertama, legalitas.
Penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak cukup hanya menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan negara.
Kedua, kebutuhan.
Penyadapan harus benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Apabila tujuan dapat dicapai melalui cara lain yang lebih sedikit membatasi hak seseorang, alternatif tersebut perlu dipertimbangkan.
Ketiga, proporsionalitas.
Tindakan harus sebanding dengan ancaman atau kepentingan hukum yang hendak dilindungi.
Dugaan yang belum jelas, misalnya, tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk mengakses seluruh komunikasi seseorang tanpa batas waktu dan ruang lingkup yang terukur.
Keempat, pengawasan dan pertanggungjawaban.
Harus tersedia mekanisme untuk memeriksa, membatasi, dan mempertanggungjawabkan tindakan penyadapan.
Keamanan negara bukan alasan untuk menghilangkan seluruh perlindungan terhadap individu.
Justru, negara yang memiliki kemampuan pengawasan paling besar seharusnya memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat. Semakin besar kemampuan negara memasuki ruang pribadi seseorang, semakin besar pula risiko penyalahgunaan yang harus diantisipasi.
Dapatkah Kapolri Memerintahkan Penyadapan?
Pertanyaan ini perlu dijawab dengan membedakan kewenangan memimpin institusi dan kewenangan melakukan tindakan hukum tertentu.
Kapolri merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsi kepolisian, pimpinan memiliki kewenangan memberikan arahan, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan memastikan organisasi bekerja sesuai hukum.
Namun, kedudukan sebagai pimpinan tidak berarti setiap perintah yang diberikan otomatis sah secara hukum.
Perintah penyadapan tetap harus tunduk pada dasar hukum, persyaratan, dan prosedur yang berlaku untuk tindakan tersebut.
Dengan kata lain, kewenangan organisatoris tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang menghapus batas hukum.
Apabila peraturan yang berlaku mensyaratkan permintaan tertulis, persetujuan pejabat tertentu, izin pengadilan, atau prosedur khusus lainnya, persyaratan tersebut harus dipenuhi sesuai konteks kewenangannya.
Tidak semua jenis penyadapan memiliki mekanisme yang identik. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh penyadapan oleh kepolisian selalu membutuhkan izin pengadilan. Sebaliknya, tidak tepat pula menganggap seluruh penyadapan dapat dilakukan hanya berdasarkan perintah pimpinan.
Keduanya merupakan penyederhanaan yang berpotensi menyesatkan.
Hal-hal yang perlu diperiksa antara lain:
– Apa dasar hukum tindakan tersebut?
– Apakah perkara yang ditangani termasuk dalam ruang lingkup kewenangan?
– Siapa yang secara hukum berwenang mengajukan dan menyetujui tindakan?
– Apakah prosedur yang diwajibkan telah dipenuhi?
– Apakah tindakan tersebut dapat diawasi dan diuji legalitasnya?
Dalam negara hukum, perintah atasan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum.
Kepatuhan kepada pimpinan harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum.
Jabatan yang tinggi memberikan tanggung jawab lebih besar, bukan kebebasan lebih besar untuk mengabaikan batas hukum.
Bagaimana Jika Penyadapan Menyangkut Presiden?
Dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius karena menyangkut kepala negara, keamanan nasional, dan kepercayaan publik.
Namun, justru karena persoalan ini serius, masyarakat harus berhati-hati membedakan fakta, dugaan, dan spekulasi.
Apabila beredar informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden yang melibatkan LSP atau pihak lain, pertanyaan yang harus diajukan bukan langsung mengenai siapa yang berada di baliknya.
Pertanyaan pertama adalah: apakah benar terjadi penyadapan?
Apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat diverifikasi? Apakah terdapat bukti teknis atau keterangan resmi yang dapat diperiksa? Apakah yang dimaksud merupakan penyadapan isi komunikasi, pengumpulan metadata, pemantauan jaringan, atau bentuk pengawasan lainnya?
Perbedaan tersebut penting karena tidak semua bentuk pengumpulan informasi komunikasi merupakan tindakan yang sama.
Penyadapan isi percakapan berbeda dari pengumpulan informasi mengenai waktu komunikasi, nomor yang dihubungi, atau lokasi perangkat. Masing-masing memiliki konsekuensi terhadap privasi dan harus dinilai berdasarkan dasar hukum serta cara pelaksanaannya.
Jika benar terjadi penyadapan terhadap Presiden tanpa dasar hukum yang sah, persoalannya bukan hanya pelanggaran privasi. Hal tersebut juga dapat menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, integritas lembaga, dan potensi penggunaan informasi untuk memengaruhi keputusan politik.
Namun, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, penyebarannya juga dapat menimbulkan dampak serius.
Informasi yang tidak terverifikasi dapat menciptakan ketegangan antarlembaga, merusak kepercayaan publik, dan memunculkan konflik yang tidak memiliki dasar faktual.
Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, independen, dan berdasarkan bukti.
Tidak boleh ada pihak yang dianggap bersalah hanya karena memiliki hubungan politik, jabatan, atau akses terhadap teknologi.
Dalam perkara yang menyangkut Presiden, transparansi yang bertanggung jawab jauh lebih penting daripada membangun kesimpulan berdasarkan rumor.
Dapatkah Penyadapan Menjadi Alat untuk Melemahkan Lawan Politik?
Pertanyaan ini tidak boleh dianggap tabu.
Dalam sejarah politik dan keamanan berbagai negara, kemampuan mengumpulkan informasi memang dapat menjadi sumber kekuasaan. Informasi mengenai hubungan seseorang, komunikasi politik, strategi organisasi, atau konflik internal dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang menguasainya.
Namun, kemungkinan penyalahgunaan tidak berarti setiap penyadapan pasti memiliki motif politik.
Kita harus membedakan risiko yang nyata, indikasi yang dapat diperiksa, dan spekulasi yang belum memiliki bukti.
Apabila penyadapan dilakukan untuk memperoleh informasi yang kemudian digunakan menekan seseorang, mengendalikan keputusan politik, atau merusak reputasi pihak tertentu, persoalannya telah melampaui penegakan hukum. Tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Namun, untuk menyimpulkan bahwa suatu penyadapan merupakan bagian dari strategi melemahkan pemerintah, mengadu domba kelompok tertentu, atau mengamankan kepentingan oligarki dan mafia migas, diperlukan bukti yang lebih konkret.
Beberapa hal yang perlu ditelusuri antara lain:
– Apakah terdapat hubungan antara pihak yang melakukan pengawasan dan pihak yang memperoleh keuntungan?
– Apakah informasi yang diperoleh digunakan untuk memengaruhi keputusan politik atau bisnis?
– Apakah terdapat pola tindakan yang secara konsisten menguntungkan kelompok tertentu?
– Apakah ada komunikasi, dokumen, atau bukti lain yang menunjukkan tujuan di luar penegakan hukum?
Tanpa bukti tersebut, tuduhan mengenai oligarki, mafia migas, atau operasi politik global harus tetap diperlakukan sebagai hipotesis yang memerlukan pembuktian.
Meski demikian, masyarakat tidak perlu menutup mata terhadap kemungkinan bahwa informasi intelijen dapat memiliki nilai strategis dalam pertarungan kekuasaan.
Justru karena informasi memiliki nilai strategis, sistem pengawasan terhadap penyadapan harus mampu mencegah penggunaan informasi untuk kepentingan pribadi, politik, maupun ekonomi.
Negara tidak boleh membiarkan perangkat penegakan hukum berubah menjadi instrumen persaingan kekuasaan.
Intelijen Sipil dan Militer: Kebutuhan Strategis yang Tidak Boleh Kehilangan Batas
Dalam negara modern, intelijen memiliki fungsi penting.
Intelijen sipil dapat berperan dalam mendeteksi ancaman terhadap keamanan nasional, mengidentifikasi jaringan kejahatan, mengantisipasi konflik, dan memberikan informasi strategis kepada pengambil keputusan.
Sementara itu, intelijen militer memiliki fokus berbeda, terutama berkaitan dengan pertahanan, ancaman militer, operasi, serta keselamatan personel dan objek strategis.
Perbedaan fungsi tersebut perlu dipahami masyarakat.
Tidak semua kegiatan intelijen merupakan penyadapan. Pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk analisis sumber terbuka, informasi lapangan, pengamatan, wawancara, dan pengolahan data.
Penyadapan merupakan salah satu metode yang lebih invasif sehingga membutuhkan perhatian khusus.
Di era teknologi digital, kemampuan mengumpulkan informasi semakin berkembang. Komunikasi berlangsung melalui telepon, aplikasi pesan, jaringan internet, perangkat elektronik, dan berbagai sistem yang saling terhubung.
Perkembangan tersebut membuat pengawasan semakin kompleks.
Namun, kemajuan teknologi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memperluas kewenangan tanpa batas.
Kemampuan melakukan sesuatu secara teknis tidak sama dengan hak untuk melakukannya secara hukum.
Intelijen yang cerdas bukanlah intelijen yang selalu mampu mengakses semua informasi. Intelijen yang profesional adalah intelijen yang mengetahui informasi mana yang dibutuhkan, bagaimana memperolehnya secara sah, dan bagaimana memastikan hasilnya tidak disalahgunakan.
Profesionalisme intelijen juga ditentukan oleh kemampuannya menjaga kerahasiaan operasi tanpa menghilangkan pertanggungjawaban.
Kerahasiaan operasi merupakan kebutuhan. Ketiadaan pengawasan bukanlah kebutuhan.
Mengapa Penyadapan Membutuhkan Pengawasan Independen?
Salah satu persoalan terbesar dalam penyadapan adalah sifatnya yang tersembunyi.
Orang yang menjadi sasaran sering kali tidak mengetahui bahwa komunikasinya sedang diakses. Akibatnya, yang bersangkutan mungkin tidak memiliki kesempatan langsung untuk mempertanyakan legalitas tindakan tersebut.
Inilah alasan pengawasan menjadi sangat penting.
Pengawasan tidak harus berarti seluruh rincian operasi intelijen diumumkan kepada masyarakat. Mekanisme pengawasan dapat dirancang untuk menjaga kerahasiaan informasi sekaligus memastikan tindakan memenuhi persyaratan hukum.
Beberapa prinsip yang perlu diperkuat antara lain sebagai berikut.
1. Pengawasan sebelum tindakan
Untuk jenis penyadapan yang diwajibkan memperoleh persetujuan terlebih dahulu, mekanisme tersebut harus benar-benar berjalan dan tidak sekadar menjadi formalitas.
2. Pengawasan selama tindakan
Penyadapan harus memiliki batas tujuan, ruang lingkup, dan durasi. Perubahan sasaran atau tujuan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
3. Pengawasan setelah tindakan
Harus tersedia mekanisme pemeriksaan terhadap legalitas tindakan, penggunaan informasi, penyimpanan data, serta penghentian akses ketika tindakan tidak lagi diperlukan.
4. Perlindungan terhadap informasi yang tidak relevan
Informasi pribadi yang tidak berkaitan dengan perkara harus dilindungi dari penggunaan lebih lanjut.
5. Pertanggungjawaban atas penyalahgunaan
Apabila terjadi penyadapan yang tidak sah, harus tersedia mekanisme untuk melakukan pemeriksaan, menjatuhkan sanksi, dan memberikan pemulihan sesuai ketentuan hukum.
Pengawasan yang efektif tidak melemahkan institusi. Sebaliknya, pengawasan membantu memastikan kewenangan yang diberikan masyarakat kepada negara tidak digunakan secara menyimpang.
Negara yang Kuat Bukan Negara yang Paling Banyak Menyadap
Ada anggapan bahwa semakin besar kemampuan negara mengawasi, semakin kuat pula pertahanan nasionalnya.
Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.
Ketahanan negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengumpulkan informasi. Ketahanan juga bergantung pada kepercayaan masyarakat, profesionalisme institusi, integritas kepemimpinan, dan kemampuan menjaga stabilitas tanpa merusak hak warga negara.
Apabila masyarakat merasa setiap komunikasi dapat diawasi tanpa batas, kepercayaan terhadap institusi dapat menurun.
Jika pejabat merasa komunikasinya dapat digunakan sebagai alat tekanan, hubungan antarlembaga dapat menjadi semakin tertutup.
Jika wartawan merasa narasumbernya tidak terlindungi, fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan dapat melemah.
Jika warga merasa privasinya tidak memiliki perlindungan, kebebasan menyampaikan pendapat dapat terganggu.
Situasi tersebut justru berpotensi menciptakan kelemahan internal.
Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu mendeteksi ancaman, melainkan negara yang mampu mendeteksi ancaman tanpa menciptakan ketakutan yang tidak perlu di tengah masyarakat.
Keamanan dan kebebasan bukan dua hal yang harus selalu dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila kewenangan negara dibatasi oleh hukum dan diawasi secara efektif.
Masyarakat Harus Membedakan Fakta, Kewenangan, dan Kepentingan
Dalam menghadapi isu penyadapan, masyarakat perlu membangun cara berpikir yang lebih kritis.
Pertama, jangan langsung mempercayai setiap informasi yang beredar.
Dugaan penyadapan harus diperiksa berdasarkan sumber, bukti, dan konteksnya.
Kedua, jangan menganggap seluruh tindakan intelijen sebagai pelanggaran.
Intelijen merupakan bagian dari kebutuhan negara. Hal yang perlu dipersoalkan adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum, tidak diperlukan, tidak proporsional, atau disalahgunakan.
Ketiga, jangan menganggap jabatan tinggi sebagai jaminan bahwa suatu tindakan pasti sah.
Setiap pejabat tetap tunduk pada hukum.
Keempat, jangan menganggap alasan keamanan negara dapat membenarkan seluruh tindakan.
Keamanan merupakan tujuan yang sah, tetapi cara mencapainya juga harus sesuai hukum.
Kelima, jangan mudah terjebak dalam narasi yang mengadu domba institusi.
Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan, masyarakat perlu mendorong pemeriksaan objektif, bukan membangun kesimpulan berdasarkan kelompok politik yang disukai atau tidak disukai.
Keenam, pahami bahwa perlindungan privasi bukan hanya persoalan orang yang merasa tidak memiliki sesuatu untuk disembunyikan.
Privasi merupakan bagian dari kebebasan manusia. Setiap orang berhak memiliki ruang komunikasi yang tidak dimasuki secara sewenang-wenang.
Hak tersebut tidak hilang hanya karena seseorang bukan pejabat, bukan tokoh politik, atau tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Indonesia Membutuhkan Kepastian Hukum, Bukan Sekadar Kemampuan Teknologi
Persoalan penyadapan tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan kemampuan teknis institusi.
Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang memberikan kepastian mengenai siapa yang berwenang, untuk tujuan apa, terhadap siapa, dengan prosedur bagaimana, dan di bawah pengawasan siapa penyadapan dapat dilakukan.
Kerangka tersebut perlu memperjelas batas penggunaan informasi, durasi penyadapan, pengamanan data, penanganan informasi yang tidak relevan, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan.
Di sinilah pembentuk undang-undang memiliki tanggung jawab penting.
Ketentuan yang tersebar dalam berbagai undang-undang perlu dibaca secara konsisten agar tidak menimbulkan celah kewenangan atau tumpang tindih pengaturan.
Perlu pula dipastikan bahwa setiap lembaga tidak menggunakan perbedaan regulasi untuk memperluas kekuasaan melampaui tujuan yang diberikan kepadanya.
Kejelasan hukum bukan hambatan bagi penegakan hukum. Sebaliknya, kepastian hukum melindungi aparat yang bekerja secara profesional dari tuduhan yang tidak berdasar, sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak sah.
Dengan demikian, kepastian hukum memberikan manfaat bagi kedua pihak: negara memperoleh legitimasi, masyarakat memperoleh perlindungan, dan institusi memiliki batas yang jelas dalam menjalankan tugas.
Jangan Sampai Negara Mampu Mendengar, tetapi Kehilangan Kemampuan Membatasi Diri
Penyadapan merupakan bagian dari realitas dunia intelijen modern.
Dalam situasi tertentu, penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkap kejahatan, melindungi keselamatan masyarakat, dan menjaga kepentingan nasional.
Namun, kemampuan tersebut juga mengandung risiko besar apabila tidak dibatasi oleh hukum.
Kita tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan negara. Namun, kita juga tidak boleh menyerahkan hak privasi masyarakat hanya karena sebuah institusi menyatakan bahwa tindakannya dilakukan demi kepentingan keamanan.
Kekuasaan harus memiliki batas. Kecurigaan harus diuji. Informasi harus digunakan secara bertanggung jawab. Setiap tindakan yang memasuki ruang pribadi seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila benar terdapat penyadapan tanpa dasar hukum yang sah, persoalan tersebut harus diperiksa secara serius.
Apabila muncul dugaan bahwa informasi hasil penyadapan digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, atau persaingan kekuasaan, dugaan itu harus dibuktikan melalui mekanisme yang objektif.
Namun, masyarakat juga perlu menahan diri agar tidak menjadikan rumor sebagai kesimpulan.
Indonesia membutuhkan kecerdasan publik untuk memahami bahwa keamanan negara tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus kebebasan warga negara.
Kita membutuhkan kecerdasan institusi untuk memahami bahwa kewenangan yang besar harus disertai tanggung jawab yang besar.
Kita juga membutuhkan keberanian politik untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa, tetapi juga bagi mereka yang memiliki kekuasaan.
Sebab, ukuran negara demokratis bukanlah seberapa jauh negara mampu memasuki kehidupan pribadi warganya, melainkan seberapa kuat negara menjaga keamanan tanpa melampaui batas hak dan kebebasan manusia.
Negara boleh memiliki kemampuan menyadap. Intelijen boleh bekerja secara rahasia. Aparat boleh menjalankan kewenangan yang diberikan undang-undang.
Namun, tidak seorang pun boleh menganggap kekuasaan sebagai izin untuk melakukan segala sesuatu.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan sekadar siapa yang sedang disadap.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang mengawasi mereka yang memiliki kemampuan menyadap, dan bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan di luar hukum?
Di situlah sesungguhnya kualitas demokrasi diuji.
Bukan ketika negara memiliki kekuasaan, melainkan ketika negara memiliki kekuasaan tetapi tetap bersedia tunduk pada batas-batas hukum.
