Oleh Agustinus Tedja Bawana
Ketum JKJT – Prog. M.D.I
September 2026
Ketika muncul berbagai narasi tentang keterbatasan anggaran penanggulangan bencana, menurut saya, kita perlu mengkritisinya secara lebih mendasar.
Persoalan kebencanaan di Indonesia diduga bukan semata-mata karena kekurangan uang, tetapi juga menyangkut bagaimana negara mampu menjadi LEAD—memimpin, mengorkestrasi, dan menggerakkan seluruh kekuatan yang sebenarnya sudah dimiliki bangsa ini.
Pemerintah, BNPB, Basarnas, TNI-Polri, kementerian/lembaga, BPBD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemanusiaan, relawan, dan masyarakat merupakan satu kekuatan besar.
Jangan sampai semuanya berjalan sendiri-sendiri karena birokrasi, ego sektoral, atau diduga masih adanya keengganan untuk berbagi peran dan kewenangan.
Jangan Berhenti pada CSR
Saya juga ingin mengkritisi pendekatan sektor ESDM.
Beberapa hari lalu, Kementerian ESDM sendiri berbicara tentang pentingnya investasi ketangguhan, sistem peringatan dini, dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi bencana.
Bagus.
Tetapi, jangan berhenti menjadi pidato di forum.
Sektor ESDM berhubungan langsung dengan badan usaha dan industri yang memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Karena itu, menurut saya, CSR jangan justru dijadikan ukuran utama, seolah-olah besarnya kontribusi dunia usaha terhadap penanggulangan bencana cukup dinilai dari berapa besar dana CSR yang dikeluarkan.
Saya sengaja tidak berbicara mengenai angka CSR.
Sebab, yang jauh lebih penting adalah mempertanyakan: seberapa besar keseluruhan kapasitas badan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral telah diintegrasikan ke dalam sistem ketangguhan dan respons bencana nasional?
Mereka memiliki alat berat, kendaraan khusus, helikopter pada sebagian operasi, kapal, tenaga teknik, fasilitas komunikasi, gudang, logistik, peralatan keselamatan, jaringan operasional hingga ke daerah terpencil, serta sumber daya manusia dengan berbagai kompetensi.
Mengapa yang dibicarakan harus berhenti pada CSR?
Bukankah kekuatan sesungguhnya justru terdapat pada kapasitas operasional tersebut?
Kalau alam Indonesia menjadi sumber keuntungan usaha, maka ketika alam Indonesia menghadirkan bencana, sudah selayaknya kapasitas besar dunia usaha itu ikut menjadi bagian dari kekuatan kemanusiaan nasional—tentu melalui mekanisme yang jelas, legal, transparan, dan terkoordinasi.
Di sinilah pemerintah harus menjadi ORKESTRATOR, bukan sekadar peminta bantuan.
Basarnas Harus Membuka Pintu bagi Potensi SAR
Untuk Basarnas, saya justru ingin memberikan dukungan sekaligus tantangan:
BUKA PINTUNYA. TUNJUKKAN APA YANG KALIAN BISA.
Di tengah efisiensi anggaran, menjalankan operasi pencarian dan pertolongan jelas bukan persoalan sederhana.
Tugas SAR menyangkut kesiapan personel, peralatan, transportasi, komunikasi, latihan, kecepatan mobilisasi, dan pada akhirnya menyangkut nyawa manusia.
Basarnas sendiri sebelumnya telah menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi optimalisasi layanan SAR.
Karena itu, jangan biarkan Basarnas bekerja sendirian.
BUKA RUANG SELEBAR-LEBARNYA BAGI POTENSI SAR.
Rangkul relawan SAR, komunitas rescue, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, operator alat berat, perusahaan energi dan pertambangan, penyelam, operator drone, komunitas radio komunikasi, tenaga medis, komunitas off-road, pecinta alam, serta berbagai elemen masyarakat yang memiliki kemampuan nyata.
Tetapkan standar.
Latih bersama.
Petakan kemampuan mereka.
Sertifikasi bila diperlukan.
Bangun komunikasi.
Lakukan simulasi bersama.
Dengan demikian, ketika bencana besar datang, negara tidak lagi sibuk bertanya:
«“Siapa punya alat?”
“Siapa punya personel?”
“Siapa punya kendaraan?”
“Siapa bisa masuk ke lokasi?”»
Semua sudah dipetakan SEBELUM BENCANA.
Ketangguhan Bukan Sekadar Besarnya Anggaran
Inilah kritik yang menurut saya harus diarahkan kepada seluruh sistem kebencanaan kita:
JANGAN UKUR KETANGGUHAN BANGSA HANYA DARI BESARNYA ANGGARAN.
Ukur dari seberapa cepat seluruh kekuatan bangsa dapat digerakkan ketika manusia membutuhkan pertolongan.
CSR penting, tetapi CSR bukan panglima.
Anggaran penting, tetapi anggaran bukan pengganti leadership.
Peralatan penting, tetapi peralatan tanpa koordinasi hanyalah aset yang diam.
Dan potensi SAR sebesar apa pun akan sia-sia jika ego kelembagaan membuat mereka hanya berdiri di luar pagar.
BNPB harus mampu mengorkestrasi.
ESDM harus berani menggerakkan kapasitas badan usahanya.
Basarnas harus menjadi magnet yang mempersatukan seluruh POTENSI SAR.
Karena ketika seseorang tertimbun reruntuhan, hanyut di sungai, hilang di laut, atau terjebak akibat bencana—
DIA TIDAK BERTANYA ANGGARANNYA DARI MANA.
Dia hanya menunggu satu hal:
APAKAH NEGARA DAN SELURUH KEKUATAN BANGSA CUKUP CEPAT DATANG UNTUK MENYELAMATKANNYA?
Itulah ukuran sesungguhnya sebuah negara yang tangguh menghadapi bencana.
