BNPT Perkuat Pendampingan Mantan Napiter, Koordinasi Lintas Instansi Jadi Kunci

Kepala BNPT Eddy Hartono bersama Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar dan para undangan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) TKPD. (ist)

BACATODAY.COM – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat pelaksanaan program deradikalisasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemutakhiran data mantan narapidana terorisme (napiter), serta evaluasi program secara berkelanjutan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pendampingan mantan napiter berjalan tepat sasaran dan berkesinambungan, termasuk dalam mendukung proses reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Penguatan tata kelola deradikalisasi itu menjadi salah satu arahan Kepala BNPT Eddy Hartono, S.I.K., M.H., dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD) Tingkat Pusat terhadap Mantan Narapidana Terorisme Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada 18–19 November 2026 di Jakarta tersebut diselenggarakan BNPT bersama Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dan Densus 88 Antiteror Polri.

Dalam arahannya, Eddy menyoroti tiga langkah strategis yang perlu diperkuat seluruh anggota TKPD. Ketiganya meliputi peningkatan komunikasi dan koordinasi antarinstansi, pendataan ulang serta pemetaan mantan napiter secara akurat, dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi terhadap program intervensi yang telah diberikan.

“Pertama, intensifkan komunikasi dan koordinasi antarinstansi, kemudian melakukan pendataan ulang dan pemetaan secara akurat terhadap seluruh mantan napiter. Ketiga, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap program intervensi yang telah diberikan,” ujar Eddy saat menyampaikan keynote speech di hadapan perwakilan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan.

Selain memperkuat koordinasi di tingkat pusat, Eddy juga mendorong pemerintah daerah mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD). Langkah ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme hingga ke lingkungan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa deradikalisasi tidak dapat dibebankan hanya kepada BNPT. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, serta dukungan masyarakat.

Ia menyebut sejumlah instansi, antara lain Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan, memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

“Saya kira memang koordinasi di antara kementerian dan lembaga ini menjadi kunci karena persoalan deradikalisasi tidak semata-mata menjadi tugas dari BNPT,” ungkapnya.

Dari sisi pendampingan, Direktur Eksekutif YPP Khariroh Maknunah menekankan pentingnya kesinambungan program deradikalisasi dari hulu hingga hilir. Pendekatan tersebut mencakup pelayanan selama masa tahanan, pembinaan ketika menjalani hukuman, hingga pendampingan setelah mantan napiter kembali ke lingkungan masyarakat.

YPP, lanjutnya, berkomitmen mendukung BNPT, Ditjenpas, dan Densus 88 dalam memperkuat pendampingan pada setiap tahapan tersebut.

Dua Klaster Jadi Fokus Penguatan Program

Dalam rapat koordinasi tersebut, pembahasan diarahkan pada dua klaster utama, yakni Identifikasi dan Pembinaan.

Klaster Identifikasi berfokus pada penyelarasan alat ukur dan asesmen, penetapan indikator penilaian, serta pemetaan dan validasi data mantan napiter. Penguatan aspek ini diperlukan agar kebutuhan, kondisi, dan perkembangan setiap individu dapat diketahui secara lebih akurat sebagai dasar penyusunan program intervensi.

Adapun Klaster Pembinaan membahas integrasi program lintas instansi. Cakupannya meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan, perlindungan serta pemberdayaan keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan ekonomi dan kewirausahaan.

Melalui kedua klaster tersebut, TKPD diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan individu dengan bentuk pendampingan yang sesuai. Dengan demikian, program deradikalisasi tidak hanya berorientasi pada pembinaan, tetapi juga memperhatikan kesiapan mantan napiter untuk kembali beraktivitas secara produktif di tengah masyarakat.

Dukungan keluarga dan lingkungan sosial turut menjadi perhatian penting dalam proses reintegrasi. Penerimaan masyarakat, akses terhadap layanan dasar, serta kesempatan mengembangkan kemandirian ekonomi dinilai dapat mendukung keberlanjutan proses tersebut.

Sebagai forum koordinasi, TKPD memiliki fungsi menyelaraskan informasi, memetakan kontribusi program, memperjelas pembagian peran, serta merumuskan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Pelaksanaan koordinasi tersebut mengacu pada Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.

Melalui penguatan koordinasi dan integrasi program, BNPT mendorong agar deradikalisasi berlangsung secara berkelanjutan, mulai dari pembinaan individu hingga penguatan ketahanan keluarga dan kemandirian ekonomi.

Upaya ini diharapkan dapat mendukung proses reintegrasi sosial mantan napiter sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham radikal terorisme. (him)