BACATODAY.COM – Presiden RI Prabowo Subianto, melangkah tegas dalam kiprahnya sebagai pemimpin bangsa. Setelah dilantik, Prabowo langsung gas pol dengan mengumumkan jajaran kabinet baru yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan di berbagai sektor. Fokus utama yang disoroti dalam kabinet ini adalah pemberantasan segala bentuk korupsi, sebuah janji yang menjadi titik perhatian publik.
Dalam pidato resminya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memberi ruang bagi pelaku korupsi. “Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang mencoba mengkhianati amanah rakyat. Kabinet ini dibentuk untuk bekerja keras dan bersih, memastikan setiap rupiah yang dihasilkan negara dipakai untuk kepentingan rakyat,” tandas Prabowo.
Syaifudin Zuhri, S.Pd.,Pengamat Politik dari Malang, memberikan komentarnya terkait langkah awal Presiden Prabowo. “Ini adalah momentum yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Dengan membentuk kabinet yang terdiri dari orang-orang yang memiliki rekam jejak bersih, Prabowo memberikan sinyal kuat bahwa pemerintahannya akan fokus pada reformasi birokrasi dan transparansi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syaifudin berharap agar kabinet ini bisa bekerja secara efektif untuk menuntaskan janji kampanye Prabowo dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat. “Selain pemberantasan korupsi, harapan besar masyarakat juga ada pada percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, tanpa adanya transparansi dan tata kelola yang bersih, semua itu hanya akan menjadi wacana,” tambah Syaifudin.
Kabinet yang baru dibentuk ini diisi oleh sejumlah tokoh profesional dan politisi dari berbagai latar belakang. Banyak pihak optimis bahwa dengan beragamnya anggota kabinet, akan tercipta kolaborasi yang produktif untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa. Namun, tidak sedikit pula yang khawatir tentang potensi konflik kepentingan di dalamnya, mengingat adanya representasi dari berbagai partai politik besar.
Syaifudin juga menyoroti pentingnya pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga independen terhadap kinerja kabinet. “Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Peran lembaga pengawas seperti KPK dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menjaga pemerintahan ini tetap berada di jalur yang benar,” ujarnya.
Dengan langkah awal yang tegas, publik kini menantikan apakah Prabowo dan kabinet barunya mampu mewujudkan janji-janji yang telah disampaikan, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
*Kedaulatan rakyat dan hukum*
Pengamat Politik, Miskari menyampaikan harapannya agar presiden saat ini memahami bahwa setinggi-tingginya kekuasaan politik, negara ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berkedaulatan hukum. Menurutnya, kekuasaan rakyat adalah yang paling tinggi dan harus diatur oleh hukum. “Jangan sampai hukum kalah dengan kepentingan politik, bisnis, dan lain-lain,” tegas Miskari.
Miskari juga menekankan bahwa kondisi negara akan baik jika pemimpinnya baik. “Hukum, politik, dan ekonomi akan kacau jika pemimpin cenderung tendensius dan mementingkan pribadi atau keluarga,” ujarnya. Ia berharap agar pemimpin negara dapat mengutamakan kepentingan rakyat dan menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana.
Pernyataan ini muncul di tengah berbagai isu yang mengemuka terkait integritas dan etika dalam pemerintahan. Miskari mengingatkan bahwa hanya dengan kepemimpinan yang baik, negara dapat mencapai kemajuan yang diinginkan oleh seluruh rakyat.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor Publisher: Rahmat Mashudi Prayoga
