BACATODAY.COM – Satu tahun pasca pembubaran kelompok Jamaah Islamiyah (JI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa JI kini tinggal sejarah. Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., menyatakan negara hadir dan bertanggung jawab penuh dalam membina eks anggota JI agar dapat kembali berkontribusi positif bagi bangsa.
“JI tinggal sejarah, dan ini menjadi tanggung jawab negara dalam pembinaan,” tegas Eddy dalam acara Momentum Refleksi dan Evaluasi pelepasan baiat mantan anggota JI yang digelar di Sentul, Senin (30/6/2025).
Eddy menguraikan bahwa program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan terus dijalankan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Fokus utama pembinaan mencakup penguatan wawasan keagamaan, kebangsaan, serta kewirausahaan.
“Kami akan terus evaluasi program ini. Tiga pilar utama akan menjadi landasan pembinaan: wawasan keagamaan, kebangsaan, dan kewirausahaan. Kolaborasi lintas sektor jadi kunci,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Penindakan Densus 88 AT Polri, Brigjen Pol. Muhammad Tedjo Kusumo, menegaskan pentingnya sinergi antara Densus 88 dan BNPT dalam mendukung proses reintegrasi mantan anggota kelompok teror. Ia menilai upaya bersama sejauh ini telah menunjukkan hasil yang positif.
“Kami terus bergandeng tangan demi memastikan mereka kembali ke pangkuan NKRI. Refleksi dan evaluasi hari ini adalah bagian dari proses itu,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, mantan Amir JI, Ustadz Para Wijayanto, turut menyampaikan pesan penting kepada rekan-rekan eks anggota JI. Ia mengingatkan komitmen bersama untuk menjalankan prinsip 2T dan 2K: Transparansi, Trust, Komitmen, dan Konsistensi.
“Transparan dalam berkoordinasi dengan negara akan membangun kepercayaan. Komitmen dan konsistensi adalah kunci kita menjaga integritas dan membawa manfaat dari keputusan pembubaran ini,” katanya menutup pernyataan.
Acara refleksi ini menjadi penanda bahwa eksistensi Jamaah Islamiyah benar-benar telah berakhir, dan fase baru pembinaan serta reintegrasi menjadi fokus utama negara untuk mencegah bangkitnya kembali ideologi kekerasan di tengah masyarakat. (him/rmp)
