BACATODAY.COM – Sejumlah perkembangan penting mewarnai dinamika nasional pada Kamis (4/6/2026). Salah satu yang menarik perhatian adalah menguatnya peluang Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Pemerintah mengakui bahwa pembicaraan mengenai posisi yang kemungkinan akan diemban Said Iqbal masih terus dibahas.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung melanjutkan pengusutan dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Institusi tersebut menegaskan bahwa proses penyelidikan telah berlangsung cukup lama dan bukan dilakukan secara tiba-tiba setelah penetapan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka.
Komitmen pemberantasan korupsi juga kembali ditegaskan di lingkungan pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto disebut tetap menjadikan perang terhadap korupsi sebagai salah satu prioritas utama, sembari terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja kementerian maupun lembaga agar program-program pemerintah berjalan optimal.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Penyidik menemukan adanya penggunaan istilah khusus, termasuk kode “malaikat”, yang diduga dipakai untuk menyamarkan distribusi dana kepada sejumlah pihak terkait.
1. Peluang Said Iqbal Masuk Kabinet Kian Menguat
Kesempatan Said Iqbal untuk bergabung dalam jajaran Kabinet Merah Putih semakin terbuka lebar. Pemerintah memberi sinyal bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penempatan tokoh buruh tersebut saat ini masih berlangsung.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan peran yang dapat diberikan kepada Said Iqbal di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski belum mengungkap posisi yang dimaksud, ia mengisyaratkan bahwa tugas tersebut kemungkinan berkaitan dengan isu ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja yang selama ini menjadi fokus perjuangan Said Iqbal.
2. Kasus Dugaan Korupsi MBG Sudah Lama Dipelajari
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyidikan dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional bukanlah langkah yang dilakukan secara mendadak. Penyelidik telah melakukan pengumpulan data dan pendalaman sejak jauh hari sebelum menetapkan tersangka.
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa pihaknya sejak awal memberikan perhatian terhadap berbagai program strategis pemerintah, termasuk MBG. Menurutnya, proses yang terlihat cepat merupakan hasil dari pengumpulan informasi yang telah dilakukan dalam waktu cukup panjang.
3. Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan keseriusannya dalam memerangi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Sikap tersebut muncul di tengah mencuatnya sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara.
Menurut Prasetyo Hadi, pemberantasan korupsi merupakan agenda yang terus ditekankan Presiden dalam berbagai kesempatan. Pemerintah berkomitmen memastikan upaya penegakan hukum berjalan tegas guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
4. Evaluasi Kinerja Kementerian Dilakukan Secara Berkala
Selain fokus pada pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo juga disebut rutin memantau pelaksanaan berbagai program pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap kementerian dan lembaga untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden secara berkala melakukan pengawasan terhadap program-program strategis nasional guna menjaga efektivitas pelaksanaannya.
5. KPK Temukan Kode “Malaikat” dalam Kasus Imigrasi
Dalam penyidikan dugaan korupsi terkait pengurusan izin tinggal WNA, KPK menemukan adanya penggunaan sejumlah istilah sandi untuk menyamarkan aliran dana. Salah satu kode yang terungkap adalah istilah “malaikat”.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa sebutan tersebut diduga merujuk kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK juga mengungkap bahwa selama periode 2022–2026, total dana yang diduga mengalir dalam perkara tersebut mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar melalui berbagai metode transaksi, baik tunai maupun melalui perantara.(nrn/yog)
