BACATODAY.COM – Sebanyak 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Pekalongan menyalurkan paket makanan kepada masyarakat yang terdampak banjir, baik warga yang berada di lokasi pengungsian maupun yang tetap tinggal di rumah. Penyaluran bantuan yang bersumber dari donasi ini dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan.
Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosyidi, saat ditemui di Posko Dapur Umum Dinsos-P2KB pada Selasa (20/1/2026), menyampaikan bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga terdampak banjir.
Ia menjelaskan, setiap SPPG menyumbangkan sekitar 300 hingga 500 paket makanan. Proses pendistribusian dilakukan oleh koordinator SPPG dengan pembagian untuk pengungsi serta warga terdampak yang tidak berada di pengungsian.
Menurut Yos, data sementara menunjukkan jumlah warga terdampak banjir di Kota Pekalongan mencapai sekitar 13.000 orang, dengan sekitar 2.500 di antaranya mengungsi. Kebutuhan makan warga dipenuhi tiga kali sehari melalui kolaborasi Pemerintah Kota Pekalongan, unsur masyarakat, dan SPPG.
“Kontribusi SPPG dalam sehari difokuskan untuk makan siang. Baik untuk pengungsi maupun warga di luar pengungsian, masing-masing mendapatkan satu kali makan,” jelasnya.
Terkait mekanisme penyaluran, Yos menuturkan bahwa sebagian bantuan SPPG dikirimkan ke Posko Dapur Umum Dinsos-P2KB untuk kemudian disalurkan ke lokasi pengungsian. Sementara itu, bagi warga yang tidak mengungsi, SPPG mendistribusikan langsung ke kelurahan terdampak sesuai wilayah binaannya.
“SPPG lebih memahami kondisi wilayah masing-masing, sehingga distribusi untuk warga di luar pengungsian mereka atur secara langsung,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa bantuan dari SPPG sepenuhnya berasal dari donasi dan kepedulian masing-masing lembaga, bukan dari anggaran pemerintah. Yos juga memastikan keterlibatan SPPG dalam penanganan banjir tidak mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah.
“Dana yang digunakan murni donasi, semacam CSR atau dukungan mitra SPPG, dan tidak menggunakan anggaran negara,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator SPPG Kota Pekalongan, M Noor Faishar Zakiy, menegaskan bahwa bantuan yang diberikan bersifat sukarela dan tidak melibatkan dana bantuan pemerintah.
“Setiap SPPG menyalurkan sekitar 300 hingga 500 porsi makanan untuk makan siang, semuanya menggunakan dana mitra,” ungkapnya.
Di sisi lain, Koordinator Dapur Umum Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Elly Sumaryanti, mengaku sangat terbantu dengan partisipasi SPPG serta donasi dari berbagai pihak.
“Alhamdulillah, dukungan dari SPPG sangat membantu kami, apalagi dengan keterbatasan tenaga yang ada,” ujarnya.
Elly menyebutkan, hingga saat ini pihaknya telah menerima bantuan dari sekitar 10 SPPG dengan total sekitar 2.740 paket makanan. Jumlah bantuan bervariasi antara 300 hingga 500 bungkus per SPPG, meskipun ada juga yang menyalurkan kurang dari 100 paket karena sebagian bantuan langsung diberikan ke sekolah.
“Setelah bantuan diterima, langsung kami sesuaikan dengan data penerima dan segera didistribusikan ke lokasi pengungsian,” jelasnya.
Sekolah Terdampak Banjir
Banjir yang melanda Kota Pekalongan juga berdampak pada sejumlah sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar dialihkan dari tatap muka menjadi daring. Para siswa diliburkan sementara, namun tetap diberikan tugas pembelajaran yang dapat dikerjakan dari rumah atau lokasi pengungsian.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri, saat ditemui di SDN Tirto 03 pada Senin (19/1/2026), memaparkan bahwa sekolah yang terdampak meliputi 45 dari 90 PAUD formal, 60 dari 173 PAUD nonformal, 7 dari 14 lembaga pendidikan nonformal atau kesetaraan, serta 38 dari 103 sekolah dasar.
Ia juga menyebutkan satu SD yang tidak terdampak banjir namun digunakan sebagai tempat pengungsian, yakni SDN Tirto 03, yang saat ini menampung sekitar 350 pengungsi.
Pada jenjang SMP, dari total 30 sekolah, terdapat 10 SMP yang terdampak banjir atau sekitar 33 persen.
“Kami memberikan fleksibilitas kepada sekolah, termasuk memulangkan siswa lebih awal. Pembelajaran daring tetap bisa dilakukan, dan jika kondisi tidak memungkinkan, sekolah diperbolehkan meliburkan kegiatan belajar,” jelasnya.
Mabruri menambahkan, Dinas Pendidikan akan terus memantau perkembangan situasi di sekolah-sekolah terdampak dan menyesuaikan kebijakan demi menjaga keselamatan serta kelangsungan proses belajar peserta didik.(nrn/yog)
