BACATODAY.COM – Isu kemunculan super flu kembali menghebohkan publik global. Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, menegaskan bahwa ancaman tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh mutasi virus, melainkan merupakan dampak langsung dari ketimpangan sistem kesehatan global yang selama ini dikendalikan industri farmasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Agung dalam diskusi publik bertajuk “Kesehatan Publik, Akses Vaksin, dan Keadilan Global” yang digelar di Jakarta, Senin (5/1/2025). Dalam forum itu, Agung mengungkapkan besarnya beban yang harus ditanggung negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam menghadapi pandemi.
Menurutnya, pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1.895,5 triliun selama tiga tahun terakhir untuk penanganan pandemi COVID-19. “Angka triliunan ini bukan sekadar soal respons darurat kesehatan. Ini mencerminkan bagaimana negara-negara berkembang dipaksa berlari dalam sistem global yang sejak awal tidak adil,” tegas Agung.
Ia menilai, besarnya anggaran tersebut menunjukkan tekanan luar biasa yang ditimbulkan wabah terhadap negara. Namun, di saat bersamaan, dunia menyaksikan ketimpangan nyata dalam mekanisme distribusi vaksin global. “Negara-negara kaya mengamankan vaksin jauh melebihi kebutuhan penduduknya. Sementara negara berkembang seperti Indonesia, termasuk banyak negara di Afrika, harus puas dengan sisa—datang terlambat dan dalam jumlah terbatas,” ujarnya.
Agung menekankan bahwa kondisi tersebut membuktikan vaksin tidak diperlakukan sebagai barang publik global, melainkan sebagai komoditas strategis yang sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar. “Kita bicara ketimpangan yang nyata. Vaksin sebagai alat penyelamat nyawa justru dikunci oleh logika bisnis,” katanya.
Lebih jauh, Agung mengaitkan ketidakadilan tersebut dengan kemunculan istilah super flu. Ia menilai mutasi virus tidak bisa dilepaskan dari kondisi global yang timpang. “Ketika sebagian dunia terlindungi dan sebagian lain dibiarkan terbuka, virus memiliki ruang untuk terus berevolusi. Ini bukan hanya soal biologi, tetapi juga struktur sosial dan ekonomi global,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dominasi korporasi farmasi global yang memproduksi vaksin dengan perlindungan paten ketat, meskipun pengadaannya menggunakan uang rakyat. “Mereka yang menentukan harga dan mengunci pasokan. Negara hanya bisa mengikuti aturan main pasar global,” ucap Agung.
Situasi ini, lanjutnya, semakin mengukuhkan dominasi negara-negara kaya yang mampu membeli dan menimbun vaksin lebih cepat, sementara negara berpenghasilan rendah tertinggal jauh di belakang. “Ini bukan soal teknis atau logistik. Ini soal keadilan global atas hak kesehatan, di mana kemampuan membayar menjadi penentu siapa yang selamat dan siapa yang tetap rentan,” tegasnya.
Rekan Indonesia pun menyerukan perombakan menyeluruh terhadap paradigma global dalam penanganan wabah. Agung menekankan bahwa kesehatan harus diposisikan sebagai hak dasar manusia, bukan semata komoditas industri. “Jika struktur ini tidak diubah—mulai dari riset, produksi, hingga distribusi vaksin—pandemi akan terus berulang. Dunia sedang membayar mahal harga dari sistem yang dikuasai segelintir korporasi,” pungkasnya. (yog/red)
