Oleh: Rahmat Mashudi Prayoga (Jurnalis, Ketua Bidang Platform Digital JMSI Jatim)
Ancaman serangan siber bukan lagi sekadar persoalan teknis di balik layar komputer. Di tengah ketergantungan masyarakat terhadap internet, perbankan digital, listrik, dan berbagai layanan berbasis teknologi, gangguan pada sistem digital berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Peringatan mengenai risiko tersebut kembali relevan setelah Microsoft mengungkap aktivitas kelompok peretas Storm-3358 yang memanfaatkan perangkat kecerdasan buatan (AI) bernama ARTEX untuk mengotomatiskan tahapan serangan siber. Kelompok tersebut dilaporkan menargetkan lembaga keuangan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
ARTEX disebut sebagai perangkat lunak AI sumber terbuka yang pada awalnya dikembangkan untuk keperluan pengujian keamanan. Namun, teknologi yang memiliki tujuan sah tersebut diduga disalahgunakan untuk membantu pelaku melakukan serangan dalam skala lebih besar.
Informasi ini menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga memperluas peluang penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki kepentingan jahat.
Dalam laporan yang menjadi perhatian tersebut, identitas lembaga keuangan yang menjadi korban, jumlah intrusi yang berhasil, serta besarnya kerugian belum diungkapkan secara terperinci. Karena itu, ancaman yang muncul perlu disikapi secara serius tanpa terburu-buru menyimpulkan besarnya dampak terhadap Indonesia.
Namun, satu hal patut menjadi perhatian: ketika kecerdasan buatan mulai dimanfaatkan untuk mengotomatisasi serangan, upaya perlindungan sistem digital harus terus ditingkatkan.
Di tengah perkembangan ancaman siber tersebut, publik patut kembali mengingat peringatan Komjen (Purn.) Dharma Pongrekun, mantan jenderal polisi yang pernah menjabat Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sekaligus mantan calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.
Dalam tayangan YouTube Podcast EdShareOn pada Rabu, 21 Januari 2026 lalu, Dharma mengingatkan masyarakat agar memiliki kesiapan menghadapi kemungkinan gangguan besar pada sistem digital dan kelistrikan.
Ia menyoroti potensi kondisi darurat ketika layanan internet terganggu secara luas, sistem digital tidak berfungsi, dan aktivitas masyarakat yang bergantung pada teknologi ikut terdampak.
Peringatan tersebut kembali ramai diperbincangkan pada awal Februari 2026. Salah satu gagasan yang disorot adalah pentingnya kesiapan masyarakat menghadapi situasi darurat hingga tujuh hari apabila terjadi gangguan besar terhadap infrastruktur digital.
Dharma mengaitkan kekhawatirannya dengan pengalaman Indonesia menghadapi insiden keamanan siber, termasuk serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada 2024.
“Ketika terjadi pencurian data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada 2024 lalu, saya sudah pernah menyampaikan, ‘Hati-hati kalau suatu saat internet mati, di-shut down’, atau istilahnya blackout,” kata Pongrekun.
Pesan tersebut mengajak masyarakat melihat keamanan siber bukan hanya sebagai urusan pemerintah, perusahaan teknologi, atau petugas keamanan jaringan. Keamanan digital juga berkaitan dengan ketahanan kehidupan sehari-hari.
Sebab, ketika sistem digital mengalami gangguan, dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor yang saling terhubung.
Bayangkan jika suatu hari layanan perbankan digital tidak dapat diakses, transaksi elektronik terhenti, jaringan komunikasi mengalami gangguan, sementara sejumlah layanan publik kesulitan mengoperasikan sistemnya.
Dalam situasi tertentu, masyarakat mungkin menghadapi kesulitan menarik uang tunai dari ATM, melakukan pembayaran, memperoleh informasi resmi, atau berkomunikasi dengan keluarga.
Apabila gangguan digital terjadi bersamaan dengan masalah kelistrikan, tingkat kesulitannya dapat meningkat. Perangkat komunikasi membutuhkan daya, sebagian fasilitas pengolahan dan distribusi air bergantung pada listrik, sedangkan kegiatan ekonomi modern membutuhkan sistem pembayaran dan pertukaran data yang berfungsi.
Meski demikian, perlu dipahami bahwa serangan siber tidak otomatis menyebabkan pemadaman listrik nasional. Dampaknya bergantung pada sistem yang menjadi sasaran, tingkat keberhasilan serangan, keterhubungan antarinfrastruktur, serta kesiapan mekanisme pengamanan dan pemulihan.
Justru di sinilah pentingnya peringatan dini. Risiko perlu dipetakan sejak awal agar kemungkinan gangguan dapat dicegah, dibatasi, dan ditangani tanpa menimbulkan kepanikan.
Pemerintah, operator infrastruktur kritis, sektor perbankan, penyedia layanan telekomunikasi, serta pengelola layanan publik memiliki peran penting dalam memastikan sistem tetap aman dan memiliki mekanisme cadangan.
Sementara itu, masyarakat perlu memahami langkah-langkah dasar untuk tetap beraktivitas ketika layanan digital tidak tersedia untuk sementara waktu.
Insiden serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara pada 2024 menjadi salah satu pengingat penting bagi Indonesia mengenai besarnya konsekuensi gangguan keamanan digital.
Peristiwa tersebut mengganggu sejumlah layanan publik dan memperlihatkan pentingnya perlindungan data, pengelolaan akses, pencadangan informasi, serta kemampuan memulihkan sistem setelah serangan.
Pengalaman itu semestinya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Sistem pencadangan tidak cukup hanya tersedia, tetapi juga harus teruji dan dapat digunakan ketika sistem utama mengalami gangguan.
Begitu pula dengan sistem keamanan jaringan. Pembaruan perangkat lunak, pengawasan aktivitas mencurigakan, autentikasi berlapis, pembatasan akses, dan simulasi pemulihan perlu dilakukan secara konsisten.
Ancaman yang memanfaatkan kecerdasan buatan semakin mempertegas kebutuhan tersebut. Teknologi AI dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sah, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk menyusun serangan, mencari kelemahan sistem, atau mengotomatisasi aktivitas berbahaya.
Karena itu, peningkatan kemampuan pertahanan digital harus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi yang digunakan pelaku kejahatan siber.
Istilah pandemi siber atau cyber pandemic digunakan untuk menggambarkan skenario serangan digital yang menyebar luas, berdampak sistemik, dan berpotensi mengganggu berbagai sektor sekaligus.
Konsep tersebut bukan berarti pandemi siber pasti terjadi. Istilah ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran risiko ekstrem yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan ketahanan infrastruktur digital.
Ketika layanan keuangan, komunikasi, energi, transportasi, dan administrasi pemerintahan semakin terhubung, gangguan pada satu sistem berpotensi memengaruhi sistem lain. Namun, tingkat dampaknya sangat bergantung pada desain infrastruktur, ketahanan masing-masing sektor, dan efektivitas koordinasi penanganan insiden.
Pengalaman Estonia pada 2007, ketika serangan siber mengganggu berbagai layanan pemerintahan, perbankan, dan komunikasi, juga menjadi salah satu pelajaran internasional mengenai kerentanan masyarakat yang sangat bergantung pada layanan digital.
Pelajarannya bukan bahwa setiap serangan siber akan melumpuhkan sebuah negara, melainkan bahwa gangguan digital berskala besar membutuhkan kesiapan teknis, kelembagaan, dan masyarakat secara bersamaan.
Indonesia perlu mengambil pelajaran dari berbagai insiden tersebut tanpa mencampuradukkan gangguan listrik akibat masalah teknis dengan pemadaman yang disebabkan serangan siber. Keduanya dapat menimbulkan dampak serius, tetapi penyebab dan langkah penanganannya berbeda.
Salah satu pesan Dharma Pongrekun yang patut direnungkan adalah pentingnya mempersiapkan diri sebelum keadaan darurat terjadi.
Ia menegaskan bahwa peringatannya bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan dini.
“Makanya kita harus cerdas. Saya bukannya menakut-nakuti. Justru saya memberikan early warning. Sedia payung sebelum hujan tak ada salahnya,” ujarnya.
Gagasan kesiapsiagaan hingga tujuh hari dapat diterjemahkan menjadi langkah praktis di tingkat rumah tangga. Bukan dengan menimbun barang atau meyakini bahwa bencana siber pasti terjadi, melainkan dengan menyediakan kebutuhan dasar secara wajar dan menyiapkan alternatif apabila layanan penting terganggu.
Masyarakat dapat mulai menyiapkan air minum, bahan pangan tahan simpan, obat-obatan yang diperlukan, senter, baterai cadangan, radio portabel, serta sumber listrik darurat yang aman. Dokumen penting juga sebaiknya disimpan dalam bentuk fisik dan salinan digital yang terlindungi.
Dalam aspek komunikasi, keluarga perlu memiliki nomor telepon penting yang dicatat secara tertulis, menentukan titik pertemuan apabila komunikasi terputus, dan menyepakati cara menghubungi anggota keluarga dalam keadaan darurat.
Cadangan uang tunai secukupnya juga dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak ketika transaksi elektronik terganggu. Jumlahnya tentu perlu disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga dan kemampuan masing-masing.
Di sisi keamanan digital, masyarakat sebaiknya menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun penting, mengaktifkan autentikasi multifaktor, memperbarui perangkat lunak, serta tidak sembarangan membuka tautan atau lampiran yang mencurigakan.
Kebiasaan sederhana tersebut tidak menjamin seseorang terbebas dari seluruh risiko serangan siber. Namun, langkah itu dapat mengurangi kerentanan dan membantu masyarakat bertahan ketika layanan tertentu tidak dapat digunakan.
Kesiapsiagaan masyarakat tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk memindahkan seluruh tanggung jawab keamanan kepada individu.
Ancaman siber yang menyasar infrastruktur penting membutuhkan respons terkoordinasi dari pemerintah, BSSN, aparat penegak hukum, sektor perbankan, operator telekomunikasi, penyedia energi, dan pengelola layanan publik.
Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem penting memiliki perlindungan berlapis, cadangan yang terpisah dan aman, prosedur pemulihan yang teruji, serta mekanisme komunikasi publik ketika terjadi insiden.
Transparansi juga diperlukan. Ketika sebuah serangan terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat mengenai layanan terdampak, langkah penanganan, dan alternatif pelayanan yang tersedia.
Di sisi lain, organisasi pengelola data harus memiliki prosedur untuk membatasi akses yang tidak sah, mendeteksi aktivitas mencurigakan, melaporkan insiden, serta memulihkan layanan secara terukur.
Peningkatan literasi digital masyarakat pun harus menjadi bagian dari agenda keamanan nasional. Sebab, serangan tidak selalu dimulai dengan meretas sistem yang rumit. Sebagian insiden dapat memanfaatkan kelengahan pengguna, pencurian kredensial, atau penipuan yang membuat korban menyerahkan akses secara sukarela.
Dengan demikian, pertahanan siber tidak hanya membutuhkan teknologi canggih, tetapi juga kedisiplinan, koordinasi, dan kepercayaan publik.
Peringatan mengenai pandemi siber perlu disikapi secara proporsional. Informasi tentang kelompok peretas yang memanfaatkan AI untuk menargetkan lembaga keuangan merupakan alasan kuat untuk meningkatkan kewaspadaan, tetapi bukan bukti bahwa Indonesia sedang menghadapi pemadaman listrik nasional akibat serangan siber.
Begitu pula, skenario gangguan internet, perbankan, air bersih, dan listrik secara bersamaan merupakan kemungkinan yang perlu dimasukkan dalam perencanaan risiko, bukan kepastian yang dapat diprediksi akan terjadi pada waktu tertentu.
Masyarakat perlu menghindari penyebaran kabar yang belum terverifikasi, terutama informasi yang mengklaim adanya serangan besar tanpa keterangan resmi dan bukti yang memadai.
Kewaspadaan yang baik justru lahir dari informasi yang akurat, pemahaman terhadap risiko, serta kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan.
Pada akhirnya, pesan Dharma Pongrekun mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi harus diimbangi dengan kemampuan menghadapi kondisi ketika teknologi tidak dapat diandalkan.
Indonesia tidak perlu hidup dalam ketakutan terhadap ancaman siber. Namun, negara dan masyarakat juga tidak boleh menganggap remeh risiko yang dapat mengganggu layanan penting.
Mempersiapkan kebutuhan dasar, menjaga keamanan perangkat, memperkuat perlindungan infrastruktur digital, dan membangun sistem pemulihan yang tangguh merupakan langkah rasional untuk menghadapi ketidakpastian.
Sebab, dalam menghadapi ancaman siber, kesiapan terbaik bukanlah kepanikan sebelum serangan terjadi, melainkan kemampuan untuk tetap tenang, bertindak berdasarkan informasi yang benar, dan menjaga kehidupan tetap berjalan ketika gangguan benar-benar datang.
