Oleh: Agustinus Tedja (Ketum JKJT)
Versi Ngocol Gak Abis-Abis
Agustus 2026, menjelang Hari Kemerdekaan
Ada sebuah pertanyaan yang semakin sulit dihindari:
Mau dibawa ke mana bangsa ini jika hampir setiap masalah baru diselesaikan setelah menjadi bencana, sementara akar yang menghasilkan bencana tidak pernah sungguh-sungguh dibenahi?
Persoalannya bukan semata-mata banjir, longsor, kemiskinan, korupsi, pengangguran, ketimpangan, kebakaran hutan, atau lemahnya pelayanan publik.
Persoalan yang lebih dalam adalah pola berpikir sebuah sistem.
Kita sering hidup dalam sebuah siklus:
kerusakan → bencana → kepanikan → bantuan → evaluasi → peraturan → dilupakan → kerusakan kembali.
Jika siklus itu terus berulang, masalahnya bukan lagi sekadar kesalahan individu. Masalahnya adalah sistem telah belajar hidup bersama kesalahan.
KETIKA ALAM DIPERLAKUKAN SEBAGAI OBJEK EKONOMI
Perubahan tata guna lahan secara ekstrem dapat mengubah struktur tanah. Ketika struktur tanah rusak, kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air ikut berubah.
Ketika daerah resapan berkurang, air mencari jalan lain. Ketika tutupan vegetasi hilang, lereng menjadi lebih rentan. Ketika hujan ekstrem datang, proses hidrologis yang semestinya berlangsung secara alami dapat berubah menjadi banjir, erosi, atau longsor.
Lalu kita menyebutnya:
“Bencana alam.”
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak.
Tidak semua bencana sepenuhnya merupakan tindakan alam. Ada bencana yang merupakan pertemuan antara gejala alam dan keputusan manusia.
Alam memberikan hujan.
Manusia menentukan tata ruang.
Alam memiliki gunung.
Manusia menentukan bagaimana lereng diperlakukan.
Alam memiliki sungai.
Manusia menentukan apa yang dibangun di sempadannya.
Karena itu, dalil sederhananya adalah:
Jika manusia mengubah sistem alam secara ekstrem, manusia juga sedang mengubah bentuk risiko yang kelak akan diterimanya sendiri.
Filsafat sederhananya: kita tidak mungkin terus-menerus mengambil manfaat dari alam, tetapi menganggap seluruh akibat ekologis sebagai urusan alam semata.
Kering → terbakar → dipadamkan → dihijaukan → ditekan lagi → terbakar lagi.
Inilah gambaran yang lebih besar.
Sebuah kawasan mengalami tekanan. Kemudian kering. Kemudian terbakar. Kemudian dipadamkan. Kemudian dihijaukan. Setelah itu kembali ditekan. Lalu terbakar lagi.
Kita merasa sudah melakukan sesuatu karena api berhasil dipadamkan.
Padahal, memadamkan api tidak sama dengan memperbaiki sistem yang membuat api mudah muncul.
Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan yang dikenal sebagai present bias: kita lebih mudah menghargai penyelesaian masalah yang terlihat sekarang daripada mencegah masalah yang belum terlihat.
Api terlihat.
Kekeringan yang perlahan membentuk risiko tidak terlihat.
Banjir terlihat.
Kerusakan struktur tanah yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya sering tidak terlihat.
Maka anggaran, perhatian, media, dan energi politik lebih mudah bergerak menuju krisis daripada menuju pencegahan.
Inilah jebakan peradaban:
Kita menjadi sangat sibuk menyelesaikan akibat sampai tidak mempunyai waktu untuk mempertanyakan sebab.
MASYARAKAT MERASA AMAN, LALU SISTEM MEMBUKA PELUANG KEJAHATAN
Masyarakat hidup dengan asumsi sederhana:
Ada hukum.
Ada polisi.
Ada jaksa.
Ada hakim.
Ada lembaga pengawasan.
Maka seharusnya ada perlindungan.
Tetapi hukum tidak otomatis menghasilkan keadilan.
Hukum hanyalah instrumen. Keadilan bergantung pada bagaimana manusia menggunakan instrumen tersebut.
Ketika hukum dapat dipengaruhi uang, kekuasaan, koneksi, atau kepentingan, masyarakat mengalami sesuatu yang sangat berbahaya secara psikologis:
hilangnya rasa percaya.
Ketika kepercayaan runtuh, masyarakat mulai berpikir:
“Kalau yang kuat bisa mencari jalan, mengapa saya harus bermain lurus?”
Inilah yang dikenal sebagai moral disengagement.
Orang mulai memisahkan tindakan dari moralitas. Sesuatu yang salah perlahan dianggap wajar karena muncul pembenaran:
“Semua orang juga begitu.”
Pada titik itu, kerusakan hukum tidak lagi berhenti pada pelaku kejahatan. Ia mulai mereproduksi perilaku yang sama di tengah masyarakat.
YANG SAKIT DITANGANI SETELAH SAKIT
Masyarakat sakit.
Pergi ke puskesmas.
Ke IGD.
Ditangani.
Hidup atau mati.
Tetapi pertanyaan sistemiknya adalah:
Mengapa kita lebih banyak membangun mekanisme untuk menangani orang sakit daripada membangun sistem yang membuat masyarakat tidak mudah sakit?
Ini bukan berarti rumah sakit atau tenaga kesehatan tidak penting. Justru sebaliknya.
Tetapi kesehatan adalah contoh sempurna bagaimana sebuah sistem dapat terjebak pada reaksi, bukan pencegahan.
Begitu pula dengan bencana.
Begitu pula dengan kemiskinan.
Begitu pula dengan kriminalitas.
Begitu pula dengan korupsi.
Kita sering menunggu masalah menjadi besar sebelum merasa perlu bertindak.
EKONOMI: YANG KAYA SEMAKIN KUAT, YANG LEMAH SEMAKIN SULIT BERGERAK
Dalam teori sederhana, kesempatan terbuka bagi semua.
Tetapi dalam kenyataan, kesempatan tidak pernah berdiri sendirian.
Ia membutuhkan pendidikan, modal, informasi, jaringan, kesehatan, keamanan, akses teknologi, keberanian mengambil risiko, dan konektivitas sosial.
Karena itu, dua orang yang berdiri di garis start yang sama belum tentu memiliki kemampuan berlari yang sama.
Orang yang memiliki modal mendapatkan modal.
Orang yang memiliki jaringan mendapatkan informasi.
Orang yang memiliki informasi lebih cepat melihat peluang.
Orang yang memiliki kekuasaan lebih mudah memengaruhi keputusan.
Kemudian keberhasilan mereka terlihat semata-mata sebagai hasil dari:
“Kemampuan pribadi.”
Padahal, sebagian keberhasilan juga berasal dari struktur kesempatan yang tidak sama.
Dalam psikologi sosial, kondisi semacam ini dapat berkembang menjadi learned helplessness pada kelompok yang terus mengalami kegagalan.
Seseorang mencoba.
Gagal.
Mencoba lagi.
Gagal lagi.
Melihat orang lain maju karena koneksi.
Akhirnya muncul keyakinan:
“Percuma saya berusaha.”
Ketika masyarakat sudah percaya bahwa usaha tidak lagi berkorelasi dengan hasil, produktivitas moral dan ekonomi mulai runtuh.
Mengapa yang kaya terlihat seperti memiliki dunia?
Karena kekayaan bukan hanya uang.
Kekayaan adalah kemampuan membeli pilihan.
Orang yang memiliki sumber daya lebih besar dapat membeli waktu, pendidikan, keamanan, akses informasi, konsultan, teknologi, mobilitas, dan kesempatan kedua ketika gagal.
Sementara orang miskin sering tidak memiliki kemewahan untuk gagal.
Salah memilih pekerjaan bisa berarti kehilangan makan.
Salah mengambil utang bisa berarti bertahun-tahun terperangkap.
Sakit beberapa hari bisa berarti kehilangan pendapatan.
Karena itu, kemiskinan tidak boleh selalu dibaca sebagai persoalan:
“Kurang bekerja keras.”
Kadang persoalannya jauh lebih struktural:
Ruang untuk mengambil risiko tidak sama.
PEJABAT SEPERTI RAJA?
Ini bukan persoalan apakah semua pejabat buruk.
Tidak.
Masalahnya adalah struktur kekuasaan selalu memiliki risiko psikologis.
Kekuasaan dapat menciptakan jarak.
Semakin lama seseorang berada dalam posisi yang dilayani, semakin mudah ia kehilangan pengalaman langsung sebagai orang yang dilayani.
Ia tidak lagi antre.
Tidak lagi merasakan harga barang dengan pendapatan yang kecil.
Tidak lagi merasakan sulitnya mencari pekerjaan.
Tidak lagi merasakan ketakutan ketika sakit tanpa uang.
Akibatnya muncul empathy gap: jarak antara keputusan yang dibuat dan penderitaan orang yang menerima akibat keputusan tersebut.
Di sinilah kepemimpinan kehilangan salah satu fondasi terpentingnya:
empati.
Kekuasaan tanpa empati berubah menjadi administrasi manusia.
Manusia hanya dilihat sebagai angka:
jumlah penduduk,
jumlah penerima bantuan,
jumlah pengangguran,
jumlah korban,
jumlah anggaran.
Padahal, di balik setiap angka ada kehidupan.
YANG PINTAR MENYUSUN STRATEGI, YANG LEMAH MENGIKUTI ARAHAN
Masyarakat tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama untuk membaca sistem.
Ada yang memahami celah regulasi.
Ada yang memahami birokrasi.
Ada yang mempunyai jaringan.
Ada yang memiliki kemampuan bernegosiasi.
Ada yang mempunyai modal.
Sementara sebagian lainnya hanya menjadi objek keputusan.
Maka terbentuklah tiga kelompok:
yang mengatur permainan,
yang mampu memainkan permainan,
dan yang hanya menjadi objek permainan.
Masalah menjadi serius ketika kelompok ketiga terlalu besar.
Sebab demokrasi yang sehat seharusnya membuat masyarakat semakin mampu memahami, mengawasi, dan memengaruhi sistem.
Bukan semakin tergantung kepada mereka yang menguasai sistem.
“YANG SALEH SEPERTI MALAIKAT, YANG TIDAK SALEH SEPERTI SETAN”
Pembagian seperti ini terlalu sederhana.
Filsafat justru mengingatkan kita bahwa manusia tidak sesederhana itu.
Manusia memiliki kemampuan melakukan kebaikan sekaligus keburukan.
Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan:
“Apakah orang ini baik atau jahat?”
Tetapi:
“Sistem seperti apa yang membuat orang baik tetap memiliki insentif untuk berbuat baik, sekaligus membuat orang yang berniat buruk sulit menyalahgunakan kekuasaan?”
Inilah inti desain kelembagaan.
Jangan membangun sistem yang bergantung pada kesucian manusia.
Bangun sistem yang tetap aman meskipun manusia memiliki kelemahan.
Itulah prinsip penting dalam filsafat politik dan tata kelola.
BANGSA YANG BESAR PUN BISA BERJALAN DI TEMPAT
Ukuran sebuah bangsa bukan hanya luas wilayah.
Bukan jumlah penduduk.
Bukan jumlah gedung tinggi.
Bukan pula banyaknya proyek.
Bangsa besar adalah bangsa yang mampu belajar dari kesalahan.
Jika kesalahan yang sama terjadi berulang kali tanpa perubahan struktural, bangsa tersebut sebenarnya tidak sedang belajar.
Ia hanya sedang mengulang pengalaman dengan biaya yang semakin mahal.
Bencana pertama menjadi peringatan.
Bencana kedua menjadi data.
Bencana ketiga menjadi pola.
Tetapi jika setelah pola terlihat kita masih melakukan hal yang sama, masalahnya bukan lagi kekurangan informasi.
Masalahnya adalah ketidakmauan atau ketidakmampuan mengubah keputusan.
JANGAN YANG KECIL TERJEBAK KESOMBONGAN MENCARI PELUANG
Ada sisi lain yang juga harus jujur kita akui.
Jangan seluruh kesalahan dilempar kepada negara.
Masyarakat juga memiliki tanggung jawab.
Jika setiap orang hanya berpikir:
“Bagaimana saya mendapatkan keuntungan dari sistem ini?”
tanpa memikirkan akibat sosialnya, kerusakan akan menjadi kolektif.
Yang kecil ingin menjadi besar dengan cara yang sama seperti orang besar yang ia kritik.
Yang mengkritik korupsi berharap mendapat kesempatan melakukan korupsi ketika memperoleh kekuasaan.
Yang mengkritik ketidakadilan ingin mendapatkan perlakuan istimewa ketika dirinya memiliki akses.
Maka perubahan tidak cukup hanya mengganti orang.
Yang harus berubah adalah logika perilakunya.
DALIL PALING SEDERHANA
Seluruh persoalan di atas dapat diringkas menjadi satu dalil:
Sebuah sistem akan menghasilkan perilaku sesuai dengan insentif yang diberikan kepadanya.
Jika sistem memberikan penghargaan kepada integritas, integritas akan memiliki ruang.
Jika sistem memberikan penghargaan kepada koneksi, koneksi akan menjadi modal.
Jika sistem membuat penyalahgunaan kekuasaan menguntungkan dan risikonya kecil, penyalahgunaan akan berkembang.
Jika sistem membuat pencegahan tidak menarik secara politik, tetapi penanganan bencana menghasilkan perhatian besar, energi akan bergerak ke penanganan, bukan pencegahan.
Jika masyarakat melihat bahwa kerja keras tidak cukup tanpa koneksi, koneksi akan lebih dihargai daripada kompetensi.
Itulah psikologi sistem.
Manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia hidup.
JADI, MAU DIBAWA KE MANA MASA DEPAN BANGSA INI?
Pertanyaannya bukan:
“Siapa yang salah?”
Pertanyaan yang lebih dewasa adalah:
“Sistem apa yang terus membuat kesalahan yang sama terjadi?”
Karena jika kita hanya mencari orang untuk disalahkan, kita mungkin mendapatkan satu orang.
Tetapi jika kita membedah sistem, kita mungkin menemukan regulasi, insentif, budaya, kekuasaan, ekonomi, pendidikan, informasi, penegakan hukum, dan perilaku masyarakat yang saling menguatkan.
Di situlah perubahan sebenarnya harus dimulai.
Bangsa tidak hancur dalam satu malam.
Begitu pula bangsa tidak diperbaiki hanya dengan satu kebijakan.
Bangsa dibentuk oleh jutaan keputusan kecil yang dilakukan berulang-ulang.
Cara kita memperlakukan tanah.
Cara kita menggunakan kekuasaan.
Cara kita menegakkan hukum.
Cara kita memperlakukan orang miskin.
Cara kita menghargai pekerjaan.
Cara kita memilih pemimpin.
Cara kita bereaksi terhadap bencana.
Dan terutama:
cara kita menentukan apakah keuntungan hari ini lebih penting daripada keselamatan generasi berikutnya.
Karena pada akhirnya, ukuran peradaban bukan seberapa besar kemampuan kita membangun.
Ukuran peradaban adalah:
seberapa besar kemampuan kita menahan diri agar pembangunan hari ini tidak menjadi penderitaan bagi manusia yang hidup setelah kita.
Jika kita hanya pandai memadamkan api tetapi tidak pernah bertanya mengapa hutan terus terbakar,
jika kita hanya pandai menolong korban tetapi tidak pernah bertanya mengapa korban terus bertambah,
jika kita hanya pandai membuat aturan tetapi tidak pernah memastikan aturan itu adil,
jika kita hanya pandai berbicara tentang moral tetapi membiarkan sistem memberi hadiah kepada perilaku yang tidak bermoral,
maka kita bukan sedang menyelesaikan masalah.
Kita sedang mengelola pengulangan masalah.
Dan mungkin inilah pertanyaan paling tajam untuk bangsa ini:
