Oleh: Rahmat Mashudi Prayoga (Pendiri Baca Media Group)
Hubungan antarlembaga penegak hukum kembali menjadi perhatian publik. Berbagai informasi yang berkembang mengenai langkah-langkah yang dilakukan Kejaksaan dan Polri memunculkan beragam tanggapan di ruang publik. Di tengah derasnya arus informasi tersebut, masyarakat tentu berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai koridor hukum, profesional, dan transparan.
Dalam negara hukum, perbedaan pandangan atau langkah dalam penanganan suatu perkara bukanlah sesuatu yang harus langsung dimaknai sebagai konflik. Setiap institusi memiliki kewenangan, mekanisme kerja, dan tanggung jawab yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Yang paling penting adalah seluruh proses tetap berorientasi pada pencarian kebenaran serta penegakan hukum yang adil.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi atau narasi yang berkembang di media sosial. Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Dugaan bukanlah putusan pengadilan, dan opini publik bukan pengganti proses hukum.
Apabila memang terdapat perbedaan informasi atau langkah yang ditempuh oleh masing-masing lembaga, hal tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme koordinasi, komunikasi, dan prosedur hukum yang telah tersedia. Justru di situlah kualitas penegakan hukum diuji, yakni ketika setiap institusi mampu menjalankan kewenangannya secara profesional tanpa mengabaikan prinsip saling menghormati antarpenegak hukum.
Publik tentu berharap dinamika yang berkembang tidak mengurangi fokus terhadap substansi perkara yang sedang ditangani. Sebab, yang dibutuhkan masyarakat bukanlah polemik antarlembaga, melainkan kepastian hukum, kejelasan fakta, dan penyelesaian perkara yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam menjalankan proses hukum akan menjadi ukuran utama apakah sebuah perkara benar-benar ditangani secara profesional.
Pada akhirnya, masyarakat tidak berkepentingan melihat siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih benar di antara institusi. Yang diharapkan adalah sinergi seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan amanat konstitusi. Ketika hukum ditegakkan secara objektif, independen, dan terbuka, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya.
Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, publik patut terus mengawal jalannya proses hukum secara kritis namun tetap objektif. Sebab, negara hukum yang kuat bukan ditentukan oleh kerasnya perdebatan antarlembaga, melainkan oleh kemampuan seluruh institusi penegak hukum menghadirkan keadilan melalui proses yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
