BACATODAY.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza. Langkah tersebut menuai kritik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menilai keputusan itu justru melemahkan dukungan terhadap perjuangan Palestina.
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menyampaikan pandangan tersebut dalam pernyataannya pada Kamis (29/1/2026), sebagaimana dikutip dari Tribunnews, Jumat (30/1). Menurut Isnur, keterlibatan Prabowo dalam Piagam BoP dianggap tidak sejalan dengan suara masyarakat sipil yang selama ini konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Ia menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP berpotensi mencoreng aspirasi publik yang menuntut keadilan bagi rakyat Palestina serta dinilai dapat memperpanjang impunitas bagi pelaku genosida. “Keikutsertaan ini mencerminkan pengabaian terhadap suara masyarakat sipil yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujarnya.
Isnur juga menyoroti minimnya pelibatan publik dalam pengambilan keputusan tersebut, serta menganggap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang kerap disuarakan masyarakat sipil tidak menjadi pertimbangan utama.
Selain itu, YLBHI mengecam penggunaan dana pajak negara untuk keanggotaan dalam BoP. Pasalnya, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada persoalan serius pascabencana di tiga provinsi di Sumatera Utara. Oleh karena itu, Isnur menilai pemerintah seharusnya lebih cermat dalam menentukan skala prioritas kebijakan.
“Dengan kondisi krisis pascabencana yang masih berlangsung, pemerintah seharusnya mampu menetapkan prioritas yang lebih mendesak,” tutupnya.(nrn/yog)
