BACATODAY.COM – Program pengolahan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam (hilirisasi) menjadi agenda utama pemerintahan Prabowo Subianto dalam mendorong perubahan struktur ekonomi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai kebijakan ini sebagai penggerak penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ia mencontohkan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel pada 2018–2019 yang berdampak signifikan. Jika pada periode tersebut nilai ekspor nikel hanya sekitar USD3,3 miliar, maka pada 2024 angkanya melonjak menjadi USD34 miliar atau meningkat sepuluh kali lipat dalam lima tahun. Menurut Bahlil, lonjakan ini tidak hanya meningkatkan devisa, tetapi juga membuka lapangan kerja serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Hal itu ia sampaikan dalam forum Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2).
Ke depan, pemerintah berencana mengevaluasi penghentian ekspor bahan mentah untuk komoditas lain, termasuk timah. Bahlil menegaskan bahwa ekspor bahan baku harus diganti dengan produk olahan dalam negeri guna memperkuat daya saing ekonomi nasional. Setelah sebelumnya ekspor bauksit dihentikan, kebijakan serupa berpotensi diterapkan pada komoditas lain demi mempercepat investasi hilirisasi di dalam negeri.
Pemerintah juga telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan total investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek tersebut mencakup sektor strategis seperti pengolahan bauksit, nikel, gasifikasi batu bara, hingga pembangunan kilang minyak, yang ditargetkan mulai berjalan tahun ini.
Produk-produk hasil hilirisasi diarahkan untuk menggantikan barang impor sehingga pasar dalam negeri dapat dipenuhi oleh produksi nasional. Bahlil pun mengajak investor domestik, termasuk perbankan, untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek strategis tersebut agar nilai tambah tidak sepenuhnya dinikmati pihak asing.
Dalam proyeksi jangka panjang hingga 2040, hilirisasi diperkirakan mampu menarik investasi hingga USD618 miliar. Sebagian besar berasal dari subsektor mineral dan batu bara sebesar USD498,4 miliar, serta USD68,3 miliar dari sektor migas. Selain itu, kebijakan ini diproyeksikan menghasilkan ekspor senilai USD857,9 miliar, menyumbang PDB USD235,9 miliar, dan menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja. (nrn/yog)
