BACATODAY.COM – Sekretariat GMNI Jakarta Selatan menjadi sorotan setelah personel kepolisian disebut datang dan melakukan tindakan pengobrak-abrikan terhadap ruang sekretariat di tengah momentum aksi mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta.
Ruang sekretariat organisasi mahasiswa seharusnya menjadi tempat berdiskusi dan menyusun gagasan. Ketika ruang sipil didatangi aparat dengan tindakan yang membuat situasi gaduh, publik mempertanyakan batas kewenangan dan alasan di balik tindakan tersebut.
Aktivis pergerakan mahasiswa Kabupaten Malang, Syaifudin Zuhri, S.Pd, menilai peristiwa ini patut mendapat perhatian serius karena menyangkut kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Menurutnya, sekretariat bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang kaderisasi, diskusi, pendidikan politik, dan pengembangan gagasan yang dijamin dalam kehidupan demokratis.
“Mahasiswa memiliki peran historis sebagai kekuatan moral dan agen perubahan sosial. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi membatasi ruang gerak organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, proporsional, dan terbuka kepada publik,” ujar Syaifudin Zuhri, S.Pd, kepada bacamalang, Sabtu (13/6/2026).
Ia menambahkan negara tidak boleh alergi terhadap kritik. Demokrasi yang sehat justru membutuhkan ruang dialog terbuka antara masyarakat sipil dan aparat negara. Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, proses penegakan hukum harus sesuai prosedur dan menghormati hak-hak warga negara, bukan melalui tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai intimidasi.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. GMNI disebut akan tetap berdiri pada garis perjuangan intelektual yang mengedepankan keberanian berpikir dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.
Sebagai ulasan, seperti viral diberitakan media mainstream dan media sosial, sebelumnya telah terjadi sekretariat GMNI Jakarta Selatan diobrak-abrik personel kepolisian terhadap ruang sekretariat di tengah momentum aksi mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta. Kejadian itu memicu diskusi publik luas tentang batas kewenangan aparat dan pentingnya menjaga ruang sipil sebagai pilar demokrasi. (had)
